indopos

Jakarta — Pemulihan jaringan telekomunikasi di wilayah Aceh dan Sumatra menunjukkan perkembangan signifikan setelah melalui masa gangguan akibat bencana alam dan cuaca ekstrem dalam beberapa waktu terakhir. Hingga saat ini, tingkat pemulihan layanan komunikasi dilaporkan telah mencapai hampir 98%. Menteri Komdigi, Meutya Hafid menyampaikan, percepatan pemulihan jaringan dilakukan bersama operator di bawah arahan Presiden Prabowo…

Aceh – Pemerintah terus melakukan pembersihan serta penyaluran kayu gelondongan yang hanyut akibat bencana banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatra. Langkah ini difokuskan untuk memulihkan akses transportasi, lingkungan permukiman, serta mendukung percepatan rehabilitasi masyarakat terdampak, khususnya di Aceh Utara, Aceh, dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Kayu-kayu yang sebelumnya terbawa arus banjir kini dikelola secara…

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Sumatra tidak hanya menyisakan kerusakan, tetapi juga menghadirkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pemulihan. Ratusan batang kayu sisa bencana banjir yang telah tercatat kini membuka peluang bagi masyarakat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur secara mandiri dan berkelanjutan. Awalnya, pada Desember 2025, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkuhan Hidup (KLH/BPLH)…

Oleh: Pratiwi Anjani )* Apresiasi terhadap penanganan bencana di Aceh terus mengalir dari berbagai lapisanmasyarakat seiring dengan semakin kuatnya kehadiran negara di wilayah terdampak. Di tengah situasi darurat akibat banjir dan tanah longsor, masyarakat Aceh menunjukkan sikap dewasa dan tegas dengan menolak segala bentuk narasi sertasimbol separatisme yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas daerah. Kesadarankolektif ini tumbuh bersamaan dengan keyakinan bahwa pemulihan pascabencanahanya dapat berjalan optimal apabila didukung persatuan, kepercayaan kepadapemerintah, serta komitmen menjaga perdamaian yang telah lama terbangun. Sikap tegas masyarakat tersebut tidak terlepas dari respons cepat pemerintah pusatyang dinilai hadir secara nyata sejak awal bencana. Pembentukan Satuan Tugas DPR RI menjadi salah satu langkah strategis yang memperkuat kepercayaan publik terhadapkeseriusan negara dalam menangani bencana di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya. Kehadiran Satgas DPR RI dipandang mampu mempercepat pengambilan keputusansekaligus memastikan kebijakan penanganan bencana berjalan terkoordinasi antarapemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menilai pembentukan Satgas DPR RI merupakan respons langsung atas kondisi kebencanaan yang membutuhkanpenanganan lintas sektor. Menurutnya, mekanisme kerja Satgas memungkinkanberbagai persoalan lapangan dibahas secara menyeluruh dalam satu forum koordinasi. Rapat koordinasi perdana yang dipimpin pimpinan DPR RI bersama para menteri, gubernur, serta kepala daerah terdampak menjadi bukti bahwa arah kebijakanpenanganan bencana dapat ditetapkan secara cepat dan tepat sasaran. Dalam rapat tersebut, berbagai kendala teknis dan kebijakan, termasuk persoalananggaran, dapat langsung dicarikan solusi tanpa harus menunggu proses birokrasiyang berlarut. Muhammad MTA memandang kondisi ini sebagai cerminan kuatnyasinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi situasi darurat. Atasdasar itu, Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPR RI yang dinilai memberikan perhatian serius dan respons cepat terhadap penanganan sertapemulihan pascabencana di Aceh. Supervisi yang dilakukan Satgas DPR RI juga diwujudkan secara konkret melaluikehadiran langsung di wilayah terdampak. Keberadaan kantor Satgas di Aceh, termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang yang menjadi salah satu daerah dengan dampakterparah, mempertegas bahwa penanganan bencana telah menjadi prioritas nasionalsejak awal kejadian. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakanyang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. Upaya pemulihan pemerintah tidak hanya terlihat pada aspek koordinasi kebijakan, tetapi juga pada pembangunan hunian sementara bagi penyintas bencana. KoordinatorGerakan Anti Korupsi Aceh, Askhalani, menilai hunian sementara yang dibangunpemerintah pusat menunjukkan kualitas yang layak dan manusiawi. Ia berpandanganbahwa di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan huntaramemperlihatkan peningkatan signifikan dari segi kecepatan, kelayakan fisik, sertaperhatian terhadap kenyamanan penyintas. Menurut Askhalani, hunian sementara di Aceh Tamiang memiliki akses yang baik, lingkungan yang bersih, dan penataan yang rapi, sehingga layak menjadi tempat tinggalsementara bagi korban bencana. Kondisi tersebut dinilai jauh lebih baik dibandingkanpengalaman pembangunan huntara pascabencana tsunami Aceh 2004, yang kala itubanyak menghadapi persoalan kualitas dan kenyamanan. Pengalaman tersebutmembuatnya menilai bahwa pendekatan pemerintah saat ini lebih berpihak padapemulihan menyeluruh, termasuk aspek psikologis penyintas. Sebagai relawan pemantau pembangunan huntara pada masa lalu, Askhalani melihatlangsung bagaimana banyak hunian sementara tidak ditempati karena tidak layak dantidak nyaman. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah di Aceh menjadikan standar pembangunan huntara pemerintah pusat sebagai rujukan utama. Konsistensi kualitas dinilai penting agar tidak terjadi kesenjangan antarwilayahterdampak dan agar seluruh penyintas dapat tinggal dengan nyaman dan bermartabat. Dengan rencana pembangunan puluhan ribu unit hunian sementara di Aceh sebagaimana tercatat dalam data BNPB, keberlanjutan standar kualitas menjadiperhatian utama. Pemerintah pusat dinilai telah memberikan contoh bahwapenanganan bencana bukan sekadar soal jumlah bantuan, melainkan juga tentangpenghormatan terhadap martabat masyarakat terdampak. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menyorotimunculnya aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka di sejumlah wilayahpascabencana. Ia menilai tindakan tersebut tidak patut dinormalisasi karena memilikimakna ideologis dan historis yang identik dengan separatisme. Menurutnya, aksisemacam ini berpotensi mengganggu stabilitas dan memunculkan kembali konflik latenyang telah berakhir sejak perdamaian Aceh 2005. Iwan memandang aksi tersebut muncul di tengah perang narasi penanganan bencanadi ruang publik dan media sosial. Ia menduga adanya upaya provokasi untukmendiskreditkan pemerintah, terutama terkait sikap Presiden Prabowo yang menolakdesakan penetapan status bencana nasional dan pembukaan bantuan luar negeri. Namun demikian, ia menegaskan bahwa fakta di lapangan menunjukkan negara telahhadir sejak awal melalui pengerahan bantuan, personel, dan kebijakan terkoordinasi. Dalam konteks tersebut, sikap tegas masyarakat Aceh yang menolak separatismemenjadi fondasi penting bagi keberhasilan pemulihan pascabencana. Dukunganterhadap pemerintah dinilai sebagai kunci untuk menjaga stabilitas, mempercepatpemulihan, serta memastikan Aceh bangkit dalam suasana damai dan tetap beradadalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peneliti Masalah Sosial – Lembaga Kajian Sosial Nusantara

Oleh : Ricky Rinaldi Penanganan banjir di Aceh Utara memasuki fase transisi setelah kondisi kedaruratan berangsur terkendali. Pemerintah kini mengalihkan fokus dari respons darurat menuju fase pemulihan yang menitikberatkan pada pemulihan kehidupan masyarakat, perbaikan infrastruktur dasar, serta penguatan stabilitas sosial. Dalam fase ini, pemerintah menegaskan bahwa proses pemulihan harus berlangsung kondusif dan terbebas dari upaya-upaya yang…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah Republik Indonesia memastikan bahwa penanganan pascabanjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, khususnya untuk memulihkan sektor ekonomi dan sosial masyarakat terdampak. Bencana banjir dan longsor yang terjadi sejak akhir 2025 hingga awal Januari 2026 tersebut telah menimbulkan dampak luas, baik terhadap keselamatan warga…

JAKARTA – Pemerintah kembali menunjukkan kehadiran negara secara nyata dalam penanganan bencana dengan mengerahkan 366 Tenaga Medis dan Kesehatan ke Provinsi Aceh pascabanjir dan longsor. Langkah cepat dan terukur ini menjadi bukti komitmen kuat pemerintah pusat dalam memastikan layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan optimal sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga terdampak. Kementerian Kesehatan…

Jakarta — Pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (Baznas RI) menyalurkan sebanyak 20.000 paket perlengkapan sekolah bagi siswa terdampak banjir di sejumlah wilayah Sumatra. Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari respons cepat pemerintah dalam memastikan keberlanjutan pendidikan anak-anak di tengah kondisi pascabencana. Ketua Baznas RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA menyatakan bahwa…

Oleh : Lua Murib )* Program Strategis Nasional (PSN) yang digulirkan di Papua menghadirkan momentum penting bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. PSN bukan sekadar daftar proyek di atas kertas, melainkan cetak biru pembangunan yang menyasar berbagai sektor vital, mulai dari infrastruktur, ketahanan pangan, energi, hingga transformasi digital dan pengembangan sumber daya manusia unggul.…

Oleh : Yohanes Wandikbo )* Percepatan Proyek Strategis Nasional di Tanah Papua menunjukkan arah kebijakan pembangunan yang semakin terukur, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Di wilayah pegunungan hingga kawasan selatan, PSN tidak hanya dimaknai sebagai proyek fisik, melainkan sebagai instrumen negara untuk menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat ketahanan pangan, dan menata fondasi pemerintahan daerah yang efektif. Pendekatan ini menegaskan keseriusan…