indopos

Oleh : Rivka Mayangsari*) Ekonomi kreatif kini menjadi salah satu sektor unggulan dalam perekonomian Indonesia. Menyadari peran pentingnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah terus menggalakkan berbagai kebijakan untuk mempercepat inovasi dan memperkuat ekosistem kreatif di seluruh daerah. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah terus mengakselerasi inovasi dalam sektor ekonomi kreatif. Berbagai kebijakan…

Jakarta — Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dijalankan secara nasional memiliki standar porsi dan kualitas yang terjamin. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, dengan pengawasan ketat dari berbagai pihak, termasuk lembaga independen.Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa kualitas makanan yang diproduksi oleh Stasiun…

Jakarta, – Dalam upaya memastikan kualitas dan transparansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggandeng lembaga independen untuk melakukan akreditasi terhadap pelaksanaan program tersebut. Langkah ini bertujuan untuk mengontrol kualitas makanan yang diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta memastikan bahwa penerima manfaat mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Kepala…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk memastikan setiap penerima mendapatkan asupan gizi yang cukup sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan. Pemerintahan Presiden Prabowo memastikan bahwa program MBG telah memenuhi standar porsi dan…

Oleh : Rivka  Mayangsari)* Dalam upaya mempercepat realisasi kebijakan strategis nasional, pemerintah pusat terus mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi rantai pasok lokal. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan…

Jakarta – Pemerintah bergerak cepat untuk mengantisipasi dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan berbagai langkah strategis guna melindungi pekerja dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Berbagai kebijakan telah disiapkan untuk memastikan pekerja yang terdampak PHK mendapatkan perlindungan yang optimal.Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan kebijakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diperkuat untuk memberikan perlindungan finansial, pelatihan kerja, dan bantuan…

Jakarta – Di tengah ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di beberapa sektor, pemerintah menegaskan bahwa industri nasional masih berada dalam kondisi yang kuat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi menyampaikan bahwa kinerja industri dalam negeri terus menunjukkan peningkatan. Hal ini tercermin dari naiknya Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Februari 2025…

Oleh : Krishna Aditya Nugraha Di tengah berbagai isu yang berkembang, narasi tentang gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran di Indonesia perlu dilihat secara lebih jernih. Faktanya, data dan langkah konkret yang diambil pemerintah menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut tidak berdasar. Perekonomian nasional tetap stabil, dengan pertumbuhan yang terus berlanjut, dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan justru…

Oleh : Fajar Setiawan )* Isu mengenai gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri dalam negeri belakangan ini mendapat perhatian luas. Namun, pemerintah dengan tegas memastikan bahwa kondisi ketenagakerjaan tetap stabil dan sektor manufaktur terus berkembang. Melalui berbagai kebijakan strategis, pemerintah tidak hanya menjaga keseimbangan pasar tenaga kerja, tetapi juga memastikan pertumbuhan industri yang berkelanjutan.…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah. Besarnya kebutuhan dana dan ketersediaan lahan menjadi tantangan utama dalam implementasi program ini. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyebut bahwa angka backlog perumahan tinggi yakni sebesar 12,7 juta unit berdasarkan data Kementerian PUPR pada 2023. “Artinya masih banyak…