indopos

JAKARTA – Perum Bulog menegaskan Indonesia berada pada jalur yang solid dalam menjaga swasembada pangan nasional sekaligus memperluas peran di tingkat global. Kepastian tanpa impor beras selama swasembada terjaga menjadi sinyal kuat bahwa ketahanan pangan nasional telah memasuki fase yang lebih matang dan berkelanjutan. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa kebijakan tanpa…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras pada 2026 menjadi pijakan penting untuk mewujudkan kemandirian pangan yang lebih luas, mencakup komoditas strategis lain seperti jagung dan gula. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan optimisme tinggi terhadap kondisi ketahanan pangan nasional. Stok beras nasional pada…

Jakarta — Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan, khususnya swasembada beras, menjadi tonggak penting dalam memperkuat fondasi menuju Visi Indonesia Emas 2045. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar prestasi sektor pertanian, melainkan modal strategis untuk membangun kemandirian dan ketahanan nasional. Usai kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Batam, Kepulauan…

Jakarta — Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras pada 2025 tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap pasar pangan global. Penghentian impor beras oleh Indonesia tercatat menekan harga beras dunia dari sekitar 660 dolar AS per ton menjadi 368 dolar AS per ton, atau turun hingga 44 persen. Kepala Badan Pangan…

Batam – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan capaian swasembada Indonesia menarik perhatian sejumlah negara maju dan mendapatkan pengakuan internasional. Sejumlah negara, termasuk Jepang, Kanada, Chile, Belarus, Australia, dan Rusia turut datang ke Indonesia untuk mempelajari kebijakan pangan yang diterapkan. Dilain pihak Food and Agriculture Organization (FAO) bahkan…

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan melalui penguatan serapan gabah dan beras nasional pada 2026. Target serapan ditetapkan mencapai 4 juta ton, didukung penambahan anggaran sebesar Rp39 triliun. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa target tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga dan ditopang oleh kondisi produksi…

Jakarta – Pemerintah menegaskan optimisme bahwa swasembada pangan nasional tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga siap memasuki fase ekspor. Di World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026, Presiden menyampaikan capaian strategis nasional berupa percepatan target swasembada beras. Target yang sebelumnya diproyeksikan tercapai dalam empat tahun, berhasil diwujudkan hanya dalam satu tahun. Capaian ini menjadi pijakan…

Oleh: Dara Afmajaya )* Ketahanan pangan kembali menjadi fokus utama dalam arah pembangunan nasional. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar membutuhkan sistem pangan yang kuat, berkelanjutan, dan mampu menopang stabilitas ekonomi serta sosial di seluruh wilayah. Pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pokok, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap inflasi, daya beli masyarakat, dan kesejahteraan petani. Ketika…

Oleh: Zikry Pangestu Hanif )* Ketahanan pangan nasional terus menunjukkan penguatan seiring konsistensi kebijakan yang dijalankan pemerintah dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan tantangan global yang semakin kompleks, sektor pangan ditempatkan sebagai fondasi strategis bagi stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan nasional. Arah kebijakan yang tegas ini tercermin dari upaya memperkuat seluruh rantai pasokpangan,…

Jakarta — Pemerintah menetapkan skema kompensasi bagi korban bencana di wilayah Sumatra sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemulihan sosial, ekonomi, dan infrastruktur pascabencana. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh kepastian bantuan yang adil, terukur, dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam melindungi warganya dari dampak bencana alam yang terjadi secara berulang. Penetapan…