indopos

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan sebanyak 1.046 unit hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Timur sebagai bagian dari tahapan pemulihan bagi masyarakat terdampak banjir. Percepatan ini dilakukan untuk memastikan warga segera keluar dari pengungsian dan dapat menempati tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan mendukung pemulihan kehidupan sosial serta ekonomi keluarga. Presiden Republik Indonesia…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Pembangunan dan penyediaan hunian sementara (huntara) menjadi isu krusial dalam penanganan pascabencana banjir maupun dalam konteks percepatan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat terdampak di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di berbagai daerah, kebutuhan akan hunian sementara yang layak, aman, dan cepat huni sering kali menjadi penentu keberhasilan fase transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.…

Oleh: Juana Syahril)* Pemulihan pascabencana banjir di Aceh tidak hanya menjadi agenda kemanusiaan, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kohesi sosial masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari pemulihan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, hingga pemulihan aktivitas ekonomi warga terdampak. Di tengah upaya tersebut, masyarakat Aceh menunjukkan kedewasaan sikap dengan menempatkan kepentingan…

Jakarta – Digitalisasi pengawasan internal di kementerian dan lembaga (K/L) dinilai sebagai langkah efektif dalam mencegah praktik korupsi serta memperkuat akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggarisbawahi pentingnya peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan integritas birokrasi di era modern. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyatakan bahwa digitalisasi merupakan jawaban terhadap tantangan…

Jakarta – Pengawasan digital kini menjadi salah satu kunci utama dalam memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi sejak dini. Dalam hal ini, penegakan hukum dinilai belum cukup untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih. Sehingga pengawasan internal dengan pemanfaatan teknologi…

Jakarta – Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, memberikan tanggapannya terkait dengan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Mahfud menilai, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen politik kuat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Hal itu terbukti dari isi pidato, kampanye, dan visi yang tertuang dalam buku Paradoks Indonesia. “Kalau komitmen…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum, terutama memberantas tindak pidana korupsi. Ia menganggap korupsi sebagai ancaman terhadap kesejahteraan bangsa. Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinya relah berkorban bahkan sampai mati demi rakyat Indonesia demi memberantas korupsi di tanah air. “Kita akan buktikan bahwa kita tidak main-main,” ujar Prabowo. Diketahui, pada…

Oleh: Naura Yuninda )* Pengelolaan aset negara terus menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Di tengah kompleksitas aset strategis yang tersebar di berbagai sektor, kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya AnagataNusantara atau Danantara memainkan peran penting dalam memastikan kekayaan negara dikelola secara lebih efisien, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang.  Melalui pendekatan profesional dan tata kelola yang diperkuat, Danantara menjadiinstrumen strategis pemerintah dalam mengoptimalkan nilai aset negara agar memberikan…

Oleh: Febri Hidayat )* Upaya pemerintah memperkuat pengelolaan aset negara terus diarahkan pada penciptaan efisiensi yang berdampak langsung terhadap pembangunan ekonomi jangka Panjang. Oleh karena itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memastikan kekayaan negara tidak hanya terjaga nilainya, tetapi juga berkembang secara produktif dan terarah. Pembentukan dan penguatan peran Danantara mencerminkan kehendak pemerintahuntuk mengambil kendali yang lebih besar dalam pengelolaan investasi nasional. Anggota Badan Anggaran…

Jakarta – Kebijakan fiskal, moneter, dan peran Danantara dinilai menjadi trisula utama perekonomian Indonesia dalam mendorong pertumbuhan yang lebih cepat pada 2026. Dalam proyeksi terbarunya, Danantara melihat kebijakan fiskal sebagai instrumen dengan dampak paling nyata karena diarahkan lebih pro-growth serta fokus pada penghapusan hambatan administratif guna mempercepat pencairan anggaran negara. Dari sisi moneter, Danantara memproyeksikan…