indopos

Oleh : Gema Iva Kirana )* Gelombang kerusuhan yang terjadi dalam aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat. Aksi yang sejatinya merupakan ruang konstitusional untuk menyuarakan pendapat berubah menjadi peristiwa penuh kekerasan, perusakan, dan penjarahan. Situasi itu memunculkan desakan yang luas dari berbagai kelompok pemuda, pelajar, dan mahasiswa agar pemerintah dapat…

JAKARTA – Sejumlah mahasiswa, pelajar, dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia (ASRI) dan Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI) mengecam keras aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Mereka menilai, tindak anarkis tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga merusak citra perjuangan yang seharusnya dijalankan dengan damai dan bermartabat. Koordinator ASRI–KNPRI, Fikri, menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan…

JAKARTA – Aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan beberapa waktu lalu menuai kritik keras dari kalangan mahasiswa, pelajar, dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia (ASRI) serta Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI). Mereka menegaskan penolakan terhadap segala bentuk provokasi yang memecah belah bangsa. Mereka mendorong agar aspirasi rakyat disalurkan secara damai, serta mengingatkan bahwa…

Oleh: Bayu Hidayat )* Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim investigasi independen untuk menindaklanjuti tuntutan 17+8 rakyat menjadi sorotan publik sekaligus menuai apresiasi luas. Langkah ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa pemerintah serius mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus berkomitmen menjaga keadilan dan demokrasi. Rangkaian kerusuhan pada 25, 28 dan 30 Agustus 2025 telah meninggalkan…

Oleh: Laras Natalia )* Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto membentuk tim investigasi independen untuk menindaklanjuti tuntutan 17+8 yang disuarakan rakyat pasca demonstrasi besar pada Agustus 2025 mendapat sambutan luas dari berbagai kalangan. Publik menilai langkah tersebut menunjukkan sikap tegas sekaligus keterbukaan pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat. Komitmen Presiden untuk menuntaskan persoalan ini tidak hanya dipandang…

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim investigasi independen untuk mengungkap peristiwa demonstrasi besar pada Agustus 2025. Keputusan itu disampaikan usai pertemuan dengan sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, yang turut hadir, menegaskan pentingnya langkah ini. “Perlu dibentuk komisi investigasi independen terkait…

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kesiapannya menindaklanjuti aspirasi publik yang muncul usai demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025. Presiden menyatakan sebagian dari 17+8 Tuntutan Rakyat bisa dipenuhi, sementara sebagian lain masih perlu dibicarakan. “Ya saya kira kita pelajari sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Saya katakan tuntutan saya kira…

Oleh: Bara Winatha*) Judi daring semakin nyata menjadi ancaman serius bagi kehidupan sosial, ekonomi, hukum, dan keamanan digital di Indonesia. Perkembangan teknologi yang pesat memang memberikan banyak manfaat, tetapi di sisi lain juga menghadirkan risiko besar ketika ruang digital dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan praktik perjudian daring. Aktivitas ini bukan hanya merugikan secara finansial,…

Jakarta – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap penerima bantuan sosial (Bansos) yang terbukti menyalahgunakan dana bantuan untuk bermain judi daring (judol). Ia menegaskan, Kementerian Sosial (Kemensos) akan mencabut penyaluran Bansos apabila penerimanya terindikasi maupun terbukti melakukan praktik tersebut. “Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan akan mencabut penyaluran…

Oleh: Alexander Royce *) Sejak akhir Agustus 2025, gelombang aspirasi rakyat yang dikenal sebagai “17+8 Tuntutan Rakyat” menggemadi berbagai kota di Indonesia. Aksi mahasiswa, buruh, serta elemen masyarakat sipil tidak hanya menuntutkeringanan ekonomi dan penghentian fasilitas mewahpejabat, tetapi juga mendesak reformasi sistemperpajakan yang lebih adil, transparan, dan tidakmembebani mereka yang tergolong kelas menengah kebawah. Pemerintah dan DPR akhirnya merespons seriustuntutan tersebut. Langkah-langkah kebijakan kinidiarahkan untuk menjawab tuntutan rakyat, termasukreformasi pajak menyeluruh. Tuntutan ini secara eksplisit mencakup membatalkanrencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat, mempertimbangkan kembali keseimbangan transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) daripusat ke daerah, serta menyusun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Pemerintah tidak tinggal diam. Salah satu indikasi responsmuncul dalam pertemuan mahasiswa dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto. Brian menyatakan bahwa pemerintah mencatat semuatuntutan, termasuk soal pajak, dan akan terus membukaruang dialog publik agar perbaikan kebijakan tidak hanyareaktif, tetapi juga berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwareformasi pajak bukan sekadar jargon, melainkan bagiandari agenda responsif terhadap keresahan masyarakat. Di sisi legislatif, Wakil Ketua DPR RI Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memperjelas posisi DPR dalammerespons tuntutan rakyat. Kepada publik, Dascomenyampaikan bahwa DPR telah menyepakati sejumlahlangkah nyata, yakni, menghentikan tunjangan perumahananggota DPR sejak 31 Agustus 2025, moratorium kunjungan kerja luar negeri kecuali undangankenegaraan, serta pemangkasan biaya fasilitas sepertilistrik, telepon, tunjangan transportasi dan komunikasiintensif. Menurut Dasco, DPR juga akan mengevaluasianggaran internal dan belanja anggota DPR agar lebihtransparan dan tidak membebani APBN, yang secaratidak langsung terkait dengan aspek keadilan fiskal. Wakil Ketua DPR Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa, ikut memastikan bahwa dialog antara DPR dan mahasiswa menjadi titik balik penting. Ia menyebutpertemuan dengan mahasiswa sebagai forum luar biasayang harus dilanjutkan. Hal ini menegaskan bahwakeseriusan DPR ada dalam upaya mendengarkan semuaelemen masyarakat dan menyerap aspirasi yang ada. Saan juga menunjukkan bahwa fraksi-fraksi di DPR menyepakati langkah-langkah konkret sebagai responsatas tuntutan transparansi pajak dan fasilitas parlemen. Bersamaan dengan itu, data menunjukkan bahwa rasiopajak (tax ratio) Indonesia mengalami tekanan. Meskipertumbuhan ekonomi sejak kuartal II 2025 menunjukkantren positif (sekitar 5,12 persen dibanding periode samatahun lalu), rasio pajak justru menurun menjadi sekitar8,42% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Padahalpemerintah menargetkan penerimaan pajak yang lebihtinggi agar mampu membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Di sinilah reformasi pajak menyeluruh menjadi sangat penting. Upaya reformasi tersebut sudah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak serta Kementerian Keuangan, terutama dalam memperkuat administrasi perpajakan, memperluas basis pajak, dan memastikan sistempemungutan pajak lebih efisien serta adil. Pemerintah juga menegaskan bahwa tidak akan diperkenalkan pajak barupada 2026. Sebaliknya, fokus diarahkan pada pembenahan internal sistem perpajakan agar beban pajakyang sudah ada bisa dirasakan lebih adil di semua lapisanmasyarakat. Walau demikian, ada tantangan nyata. Keluhan munculbahwa beberapa kebijakan perpajakan sebelumnya terasa“setengah hati”,…