indopos

Jakarta – Upaya Indonesia memperkuat hilirisasi industri semikonduktor terus menunjukkan kemajuan signifikan melalui penguatan kolaborasi internasional. Sinergi antara pemerintah, lembaga riset, perguruan tinggi, dan mitra global dinilai menjadi faktor kunci untuk mendorong Indonesia masuk lebih dalam ke rantai nilai global (Global Value Chain/GVC) industri semikonduktor dunia, sekaligus membuka peluang investasi baru bernilai besar. Chairman Indonesia…

Oleh: Adnan Ramdani )* Kerja sama strategis antara Indonesia dan ARM Holding, perusahaan desain semikonduktor asal Inggris menjadi tonggak penting dalam membuka gerbang investasi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di industri semikonduktor nasional. Di tengah percepatan transformasi digital dan meningkatnya kebutuhan global terhadap chip dan perangkat berbasis teknologi tinggi, kemitraan ini mencerminkan keseriusan Indonesia untuk naik kelas…

Oleh: Rahmat Wahyu Fajar *) Dorongan pemerintah terhadap investasi industri semikonduktor dan hilirisasi silika merupakan penanda penting perubahan arah pembangunan ekonomi nasional. Di tengah perlambatan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, serta fragmentasi rantai pasok internasional, Indonesia tidak memilih sikap defensif, melainkan mengambil langkah strategis dengan membangun fondasi industri berteknologi tinggi. Kebijakan ini mencerminkan pemahaman bahwa ketahanan…

Jakarta – Pemerintah pusat terus menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatra, meski akses darat di beberapa daerah masih terputus. Bantuan dikirimkan melalui jalur udara menggunakan helikopter untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Di Aceh Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali mengirimkan bantuan ke Desa Sikundo, Kecamatan Pante…

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan sebanyak 1.046 unit hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Timur sebagai bagian dari tahapan pemulihan bagi masyarakat terdampak banjir. Percepatan ini dilakukan untuk memastikan warga segera keluar dari pengungsian dan dapat menempati tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan mendukung pemulihan kehidupan sosial serta ekonomi keluarga. Presiden Republik Indonesia…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Pembangunan dan penyediaan hunian sementara (huntara) menjadi isu krusial dalam penanganan pascabencana banjir maupun dalam konteks percepatan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat terdampak di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di berbagai daerah, kebutuhan akan hunian sementara yang layak, aman, dan cepat huni sering kali menjadi penentu keberhasilan fase transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.…

Oleh: Juana Syahril)* Pemulihan pascabencana banjir di Aceh tidak hanya menjadi agenda kemanusiaan, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kohesi sosial masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari pemulihan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, hingga pemulihan aktivitas ekonomi warga terdampak. Di tengah upaya tersebut, masyarakat Aceh menunjukkan kedewasaan sikap dengan menempatkan kepentingan…

Jakarta – Digitalisasi pengawasan internal di kementerian dan lembaga (K/L) dinilai sebagai langkah efektif dalam mencegah praktik korupsi serta memperkuat akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggarisbawahi pentingnya peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan integritas birokrasi di era modern. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyatakan bahwa digitalisasi merupakan jawaban terhadap tantangan…

Jakarta – Pengawasan digital kini menjadi salah satu kunci utama dalam memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi sejak dini. Dalam hal ini, penegakan hukum dinilai belum cukup untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih. Sehingga pengawasan internal dengan pemanfaatan teknologi…

Jakarta – Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, memberikan tanggapannya terkait dengan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Mahfud menilai, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen politik kuat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Hal itu terbukti dari isi pidato, kampanye, dan visi yang tertuang dalam buku Paradoks Indonesia. “Kalau komitmen…