-
Audiensi dengan Kelompok Masyarakat Bukti Pembahasan RKUHAP Transparan
Oleh : Denov Afrisal )* Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tengah menjadi sorotan publik. Di tengah berbagai kekhawatiran akan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi, langkah pemerintah dan DPR mengadakan audiensi terbuka dengan kelompok masyarakat menjadi angin segar bagi demokrasi. Kegiatan audiensi ini merupakan bukti konkret bahwa pembahasan RKUHAP tidak dilakukan…
-
Pemerintah Pastikan Beri Atensi Masyarakat dalam Pembahasan RKUHAP
Oleh : Faranisa Diajeng )* Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa proses revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) akan berjalan dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik. Komitmen ini tercermin dari langkah Komisi III DPR yang mengawali pembahasan RKUHAP dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah elemen masyarakat sipil, seperti Lembaga Bantuan…
-
Apresiasi Langkah Pemerintah Rangkul Pihak Swasta Wujudkan Program 3 Juta Rumah Subsidi
Jakarta – Upaya pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk pelaku swasta dan lembaga keuangan. Langkah konkret ini terlihat dari pembangunan Perumahan Cordova Emerald Estate di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pembangunan yang direncanakan mencapai 900 unit rumah subsidi ini merupakan bentuk…
-
Generasi Unggul Papua Dimulai dari Akses Makanan Bergizi
Oleh: Marcus Wonda *) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan pelajar. Di Papua, program ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup melalui penyediaan makanan sehat yang terjangkau dan berbasis potensi lokal. Pelaksanaan MBG dirancang agar…
-
MBG di Papua Diperluas hingga Pelosok sebagai Wujud Pemerataan Gizi
JAYAPURA – Penetapan Universitas Cenderawasih (Uncen) sebagai Regional Centre of Excellence (RCOE) untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua membawa angin segar bagi percepatan pembangunan manusia di kawasan timur Indonesia. Keputusan pemerintah ini menjadi penanda bahwa pendekatan berbasis pengetahuan lokal, riset, dan kolaborasi lintas sektor menjadi strategi utama pemerintah dalam memperluas jangkauan dan…
-
*Hormati Hasil PSU Wujudkan Kemajuan Demokrasi*
Oleh : Darius Daryono )* Demokrasi Indonesia kembali diuji melalui mekanisme Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang digelar sebagai kelanjutan dari proses Pilkada 2024. Dalam pelaksanaannya, PSU bukan sekadar pengulangan teknis pemilu, tetapi manifestasi dari komitmen bangsa untuk menjunjung tinggi asas keadilan, partisipasi rakyat, dan supremasi hukum. Oleh karena itu, sikap saling menghormati hasil PSU menjadi…
-
Program MBG di Papua, Investasi Masa Depan Anak Bangsa
*Loa Murib Penetapan Universitas Cenderawasih (Uncen) sebagai Regional Centre of Excellence (RCOE) untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi. Langkah ini menandai keseriusan pemerintah dalam menempatkan isu gizi anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan manusia, terutama di wilayah timur Indonesia yang masih menghadapi tantangan besar dalam akses…
-
Program MBG Didorong Jadi Investasi Sosial Jangka Panjang di Papua
Jayapura — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar agenda pemenuhan gizi, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam membangun keadilan sosial bagi seluruh anak bangsa, termasuk di tanah Papua. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Papua kini mempercepat pelaksanaan program ini melalui penguatan kapasitas daerah dan pemberdayaan pangan lokal. Penunjukan Universitas Cenderawasih sebagai Regional Centre of…
-
Hasil PSU Jadi Akhir Kompetisi dan Awal Kolaborasi Nasional
Jakarta – Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) di berbagai daerah di Indonesia menandai babak akhir dari kontestasi politik yang panjang, sekaligus menjadi momentum awal untuk membangun kolaborasi nasional demi kemajuan bersama. Pemerintah pusat dan daerah terus mengintensifkan sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil, guna memastikan PSU berlangsung damai…
-
*Hormati Hasil PSU Demi Stabilitas dan Pembangunan Berkelanjutan*
Oleh : Fadil Ahmad )* Sebagai salah satu pilar penting dalam demokrasi, Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi mekanisme korektif yang diatur undang-undang untuk memastikan proses pemilu berjalan jujur, adil, dan transparan. Di beberapa daerah seperti Mahakam Ulu, PSU dilaksanakan atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi sebagai respons atas adanya sengketa yang dinilai relevan dan memiliki dasar…