indopos

Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan sikap tegasnya dengan tidak menerbitkan visa bagi seluruh atlet Israel yang berencana mengikuti Kejuaraan Senam Artistik Dunia di Jakarta pada 19–25 Oktober mendatang. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan…

Jakarta — Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan menerbitkan visa bagi seluruh atlet Israel yang hendak mengikuti Kejuaraan Senam Artistik Dunia di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025. Kebijakan ini dipastikan selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan aspirasi publik luas agar situasi nasional tetap teduh dan kondusif. “Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel…

Oleh: Yance Wamuar )* Upaya pemerintah mempercepat pembangunan di Tanah Papua kini memasuki babak baru yang lebih terarah dan menyeluruh. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat untuk membangun Papua secara adil dan berkelanjutan melalui pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan agar berbagai kebijakan dan program pembangunan…

Oleh: Jonathan Rumbiak* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusan tinggi dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua melalui pendekatan yang terencana, terukur, dan terintegrasi. Langkah strategis ini diwujudkan dengan pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, sebuah lembaga yang akan menjadi penggerak utama dalam mengawal kebijakan pembangunan lintas sektor di wilayah paling…

Papua — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua melalui pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh. Fokus pembangunan tidak hanya diarahkan pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan ekonomi, sosial, dan kualitas hidup masyarakat Papua di seluruh wilayah. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix…

Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan pembangunan di wilayah timur Indonesia berjalan seimbang dengan daerah lain, sekaligus memperkuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus…

Oleh: Kusnandar Disastra  )* Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus menjadi perhatian publik, bukan hanya karena skalanya yang besar, tetapi juga karena dampaknya yang strategis terhadap masa depan bangsa. Program ini bukan sekadar upaya pemenuhan gizi, melainkan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.…

Oleh : Ricky Rinaldi )* Pemerintah terus menunjukkan keseriusan dalam memperkuat pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan prioritas nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menghadirkan negara dalam menjamin gizi seimbang…

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga saat ini telah berdiri sebanyak 10.681 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur khusus untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumlah tersebut menjadi tonggak penting dalam mempercepat perluasan jangkauan MBG di seluruh Indonesia, sekaligus menunjukkan komitmen kuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam peningkatan…

Jakarta – Pemerintah menegaskan akan fokus pada evaluasi menyeluruh dan peningkatan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul serangkaian insiden keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah. Evaluasi dilakukan secara lintas kementerian dan lembaga dengan menekankan penguatan standar keamanan pangan serta peningkatan kapasitas dapur penyedia. Langkah cepat diambil melalui penutupan sementara sejumlah Satuan Pelayanan…