-
Proses Hukum Tom Lembong Tak Bisa Diintervensi Oleh Pihak Manapun
Oleh: Yusuf Ananta )* Putusan majelis hakim terhadap mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong menjadi sorotan tajam berbagai kalangan. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa proses hukum yang melibatkan Lembong telah berjalan secara sah, terbuka, dan tidak bisa ditekan oleh siapa pun. Vonis 4,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Lembong merupakan hasil dari proses panjang. Tidak ada satu tahapan pun…
-
Pemerintah Dorong Kepastian Hukum Lewat RUU Perampasan Aset
Oleh: Esa Nissa )* Komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan kembali ditegaskan melalui dorongan terhadap percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Langkah ini menjadi penanda bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya serius dalam memberantas korupsi, tetapi juga berupaya membangun kepastian hukum yang kuat bagi seluruh elemen masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa pemerintah siap…
-
Presiden Prabowo Pimpin Langkah Nyata Kawal RUU Perampasan Aset
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Kendati pembahasannya di DPR RI belum dimulai, pemerintah terus melakukan langkah-langkah politik dan teknis untuk memastikan RUU ini menjadi prioritas. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa Presiden telah melakukan komunikasi dengan para ketua umum…
-
Pemerintah Serius Kawal RUU Perampasan Aset Sebagai Instrumen Anti-Korupsi
Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam upaya pemberantasan korupsi dengan terus mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. RUU ini dipandang sebagai instrumen penting untuk menjerat pelaku kejahatan yang menyembunyikan hasil tindak pidana dan mengembalikannya ke negara. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pembahasan RUU ini akan dilanjutkan setelah regulasi terkait,…
-
Pemerintah Fokus Perluas Akses Lapangan Pekerjaan bagi Masyarakat
Jakarta – Dalam upaya mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah menargetkan perluasan akses lapangan pekerjaan melalui implementasi 18 proyek hilirisasi strategis di berbagai sektor. Proyek-proyek tersebut diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari 270 ribu lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa proyek hilirisasi menjadi…
-
Pemerintah Percepat Perluasan Lapangan Kerja Demi Indonesia Emas 2045
Oleh : Umar Adisusanto )* Pemerintah terus mendorong terciptanya lapangan kerja yang inklusif, berkelanjutan, dan merata menjadi demi menyambut Indonesia Emas 2045. Dengan latar belakang tantangan pengangguran dan kebutuhan talenta terampil, upaya bersama dari pemerintah pusat hingga daerah menunjukkan keseriusan dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui berbagai pendekatan. Kementerian Ketenagakerjaan yang dipimpin Yassierli telahmerumuskan empat strategi utama dalam upaya menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Pertama adalah optimalisasi program strategis nasional seperti Makan Bergizi…
-
Pemerintah Dorong Lapangan Kerja Berkualitas Demi Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
JAKARTA – Upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terus dilakukan dengan mengoptimalkan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor. Melalui program-program strategis dan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan daya serap tenaga kerja, baik di kota besar maupun pedesaan. Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdryno,…
-
Pemerintah Tancap Gas Ciptakan Lapangan Kerja Inklusif hingga ke Pelosok
Oleh : Deka Prawira )* Pemerintah semakin memperkuat strategi penciptaan lapangan kerja melalui berbagai terobosan konkret yang menyasar langsung kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat di daerah. Upaya ini terlihat dari peluncuran skema pembiayaan Kredit Industri Padat Karya (KIPK), optimalisasi program prioritas nasional seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, serta kolaborasi lintas kementerian…
-
100 Sekolah Rakyat Siap Diresmikan Presiden, Pendidikan Inklusif Jadi Kenyataan
Oleh: Arman Panggabean Dalam rangka mewujudkan pendidikan inklusif dan berkeadilan sosial, pendirian Sekolah Rakyat di berbagai daerah Indonesia mendapat respons positif dari berbagai pihak sebagai solusi konkret terhadap tantangan akses pendidikan bagi keluarga miskin ekstrem. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menyentuh akar persoalan pendidikan, tetapi juga berupaya memutus rantai kemiskinan dengan meningkatkan daya saing…
-
Hilirisasi Jadi Motor Penyerapan Tenaga Kerja Nasional
Oleh : Doni Wicaksono )* Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, hilirisasi telah menjadi strategi kunci yang diusung oleh pemerintah. Langkah ini bukan sekadar kebijakan industrialisasi, tetapi sebuah lompatan strategis untuk mengubah struktur ekonomi dari berbasis ekspor bahan mentah menuju pengolahan dalam negeri yang bernilai tambah tinggi. Salah satu dampak paling nyata…
