-
Pemerintah Dorong Energi Bersih untuk Perkuat Swasembada Energi Nasional
JAKARTA – Pemerintah terus mendorong penguatan energi bersih sebagai langkah strategis dalam mewujudkan swasembada energi nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kebijakan terintegrasi, mulai dari pemanfaatan energi listrik di sektor rumah tangga, percepatan hilirisasi industri energi, hingga pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di daerah. Direktur Eksekutif Koordinator Daulat…
-
Swasembada Energi dan Akselerasi Transisi Energi Bersih
Oleh : Gavin Asadit )* Upaya mewujudkan swasembada energi kini semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang adaptif dan visioner dalam menghadapi dinamika global. Pemerintah mendorong percepatan transisi menuju energi bersih sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian sekaligus memastikan keberlanjutan sistem energi nasional. Dalam kerangka ini, swasembada energi tidak hanya dimaknai sebagai terpenuhinya kebutuhan pasokan…
-
Swasembada Energi melalui Konversi Energi Bersih
Oleh: Dhita Karuniawati )* Upaya mewujudkan swasembada energi menjadi salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Ketergantungan terhadap energi fosil, khususnya bahan bakar minyak (BBM), tidak hanya membebani anggaran negara melalui subsidi, tetapi juga membuat ketahanan energi nasional rentan terhadap fluktuasi harga global. Oleh karena itu, konversi menuju energi…
-
MBG Dinilai Jadi Pilar Strategis Keadilan Sosial Nasional
Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah terus menguat sebagai salah satu kebijakan prioritas dalam mendorong keadilan sosial nasional. Di tengah tantangan global seperti fluktuasi harga pangan dan perlambatan ekonomi dunia, program ini dinilai menjadi langkah konkret negara dalam memastikan pemerataan kesejahteraan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan. Prabowo…
-
PP TUNAS Berlaku, Pemerintah Perkuat Perlindungan Anak di Ruang Digital
Jakarta – Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) beserta aturan turunannya, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, mulai 28 Maret 2026 lalu. Kebijakan ini menandai komitmen kuat negara dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui pengaturan yang lebih tegas terhadap aktivitas platform berisiko tinggi. Langkah…
-
MBG Jadi Investasi Strategi Pemerintah Bangun Kualitas SDM
JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Di saat banyak negara menghadapi tekanan ekonomi akibat konflik geopolitik, pemerintah justru menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program tersebut sebagai prioritas nasional. Presiden…
-
MBG sebagai Pilar Keadilan Sosial Indonesia
Oleh: Ayu Ramadhani*) Di tengah masih lebarnya kesenjangan akses gizi di berbagai wilayah Indonesia, kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lebih dari sekadar kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan. Program ini merepresentasikan peran negara dalam memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi dan geografis, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat dan berkembang secara…
-
MBG dan Fondasi Keadilan Sosial Berbasis Human Capital
*) Oleh: Naufal Rizki Prakoso Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan sosial yang bersifat karitatif, melainkan sebuah intervensi strategis yang menempatkan pembangunan manusia sebagai inti dari agenda pembangunan nasional. Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi persoalan ketimpangan gizi, stunting, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia di sejumlah wilayah, MBG hadir sebagai jawaban konkret…
-
PP Tunas Buka Era Baru Perlindungan Anak Digital
Oleh: Damar Alamsyah )* Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas sebagai tonggak penting dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Kebijakan PP Tunas menandai perubahan pendekatan negara yang semakin adaptif terhadap tantangan perkembangan teknologi, sekaligus menegaskan komitmen dalam menjaga generasi…
-
Peradilan Militer Dinilai Jamin Keadilan dan Akuntabilitas Penanganan Kasus Air Keras
Jakarta – Perkembangan penanganan kasus penyiraman air keras yang melibatkan oknum aparat kembali menjadi sorotan publik. Di tengah tuntutan transparansi dan keadilan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan proses hukum berjalan secara akuntabel melalui mekanisme peradilan militer yang profesional dan terbuka. Sejumlah pihak menilai bahwa sistem ini, jika dijalankan dengan konsisten, justru mampu menjamin kepastian hukum…
