-
Pemerintah Mantapkan Regulasi dan Sinergi Nasional untuk Perlindungan Pekerja Migran
Jakarta — Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama ini menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi mereka tidak hanya menopang perekonomian keluarga di tanah air, tetapi juga menghasilkan devisa besar bagi negara. Namun di balik peran signifikan itu, perlindungan terhadap PMI masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari keberangkatan, kepulangan, hingga reintegrasi dengan keluarga. Menyadari…
-
Judi Daring Lewat E-Wallet Dibidik PPATK, VPN Diatur Ketat
Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memblokir dompet digital yang terindikasi terhubung dengan judi daring. Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi penggunaan Virtual Private Network (VPN) serta teknologi pemblokiran baru agar pemberantasan judi daring lebih efektif. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan nilai transaksi judi daring melalui dompet digital sangat besar. “Sudah banyak…
-
Penyesuaian Iuran BPJS Kesehtan Disesuaikan dengan Daya Beli Masyarakat
Jakarta – Pemerintah berencana menyesuaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 2026. Rencana tersebut sudah tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, sebagai langkah untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi tulang punggung perlindungan kesehatan masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, penyesuaian iuran perlu dilakukan agar…
-
Pemerintah Gunakan Skema Bertahap Dalam Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah memastikan rencana penyesuaian iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mulai diberlakukan pada 2026 mendatang. Namun, penyesuaian tersebut tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap agar tidak membebani masyarakat. “Kalau dilakukan sekaligus tentu risikonya tinggi. Dengan bertahap, kami berharap penyesuaian lebih terukur dan bisa diterima masyarakat,” ujar…
-
Penyesuaian Iuran BPJS Untuk Kepastian Jaminan Kesehatan Berkelanjutan
Oleh : Askara Dwi Wijayanto*) Penyesuaian iuran BPJS Kesehatan mulai tahun 2026 secara bertahap menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah melalui Menteri Keuangan menyatakan bahwa skema pembiayaan harus disusun dengan seimbang antara tiga pilar utama, yaitu masyarakat/peserta, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan…
-
Skema Bertahap Kenaikan Iuran BPJS 2026 untuk Layanan Kesehatan Lebih Baik
Oleh: Rahman Prawira)* Sejak diluncurkan pada 2014, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan Indonesia di bidang kesehatan. Dengan cakupan lebih dari 250 juta jiwa, program ini tercatat sebagai salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Pemerintah mengumumkan rencana penyesuaian iuran secara…
-
Literasi Digital Jadi Langkah Strategis Pemerintah Putus Mata Rantai Judi Daring
Jakarta – Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk memutus mata rantai praktik perjudian daring yang kian meresahkan masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah memperkuat literasi digital bagi seluruh lapisan masyarakat. Edukasi digital dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya judi daring, terutama ketika praktik tersebut mulai merambah ke sektor vital, termasuk rekening bantuan…
-
Stop Judi Daring, Pemain Hanya Umpan Demi Untungkan Bandar
Oleh : Aditya Perwira )* Banyak orang percaya bahwa judi daring memberi peluang untuk menang besar. Padahal, sejak pertama kali mendaftar, mereka sebenarnya sudah masuk dalam sistem yang hanya memberi jalan menuju kekalahan. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menegaskan bahwa tidak ada pemain judi daring yang benar-benar bisa meraih keuntungan.…
-
Literasi Digital Jadi Upaya Preventif Pemerintah Cegah Judi Daring
*) Oleh : Syamsul Huda Fenomena judi daring telah berkembang menjadi persoalan serius yang mengancam stabilitas sosial, ekonomi, bahkan moral bangsa. Perkembangan teknologi digital yang begitu cepat memang membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, namun di sisi lain juga dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk melakukan aktivitas ilegal. Judi daring dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat…
-
Pemerintah Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Lewat Regulasi dan Kolaborasi
Jakarta — Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama ini menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi mereka tidak hanya menopang perekonomian keluarga di tanah air, tetapi juga menghasilkan devisa besar bagi negara. Namun di balik peran signifikan itu, perlindungan terhadap PMI masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari keberangkatan, kepulangan, hingga reintegrasi dengan keluarga. Menyadari…
