indopos

JAKARTA – Rencana aksi besar ribuan buruh pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR/MPR dan Istana Negara menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak karena jelas akan potensi untuk memunculkan kegaduhan dimana-mana. Maka dari itu, demi terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk saling mengutamakan stabilitas nasional. Salah satu langkah yang…

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat berbagai macam kebijakan yang pro-buruh, hal tersebut sebagai bukti nyata komitmen dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia. Presiden menegaskan bahwa para pekerja sejatinya adalah tulang punggung ekonomi nasional, sehingga kesejahteraan mereka harus selalu menjadi prioritas utama. Dalam peringatan Hari Buruh, Kamis…

Oleh: Yudhistira Mahendra )* Pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui kebijakan yang dianggap fundamental. Presiden Prabowo Subianto menilai pengelolaan BUMN sebelumnya masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan logika bisnis yang sehat. Terdapat sejumlah perusahaan yang merugi karena struktur komisaris yang dinilai berlebihan. Situasi inilah yang kemudian melatarbelakangi…

Oleh: Lestari Widyaningsih )* Langkah pemerintah melalui kebijaakan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus tantiem atau bonus besar bagi pejabat BUMN menjadi penanda kuat dari komitmen membangun tata kelola perusahaan negara yang lebih akuntabel. Selama ini, pemberian tantiem yang jumlahnya bisa mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun bagi komisaris maupun direksi menjadi perhatian public…

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan penghapusan tantiem bagi direksi dan komisaris BUMN saat menyampaikan RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR. “Saya menemukan komisaris hanya rapat sebulan sekali bisa dapat Rp40 miliar per tahun. Itu tidak wajar,” kata Presiden Prabowo. Presiden Prabowo menekankan, jika BUMN merugi maka direksi maupun komisaris tidak boleh menerima…

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan penghapusan tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN sebagai bagian dari reformasi pengelolaan perusahaan negara. Pernyataan itu disampaikan saat Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2026 di Jakarta. “Tadinya pengelolaannya kurang tepat secara logika ekonomi. Perusahaan rugi komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak enam orang, kalau bisa cukup…

Jayapura – Pemerintah terus memperkuat pembangunan infrastruktur di Papua melalui berbagai langkah strategis. Upaya ini tidak hanya menyasar penyediaan fasilitas dasar, tetapi juga dukungan pembiayaan dan pembangunan hunian layak bagi masyarakat. PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menjalin kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua untuk memperluas akses pembiayaan konstruksi. Penandatanganan kerja sama ini mencatat…

Oleh: Elias Sondegau *) Pemerintah terus memberikan perhatian serius terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Papua. Upaya ini tidak hanya bertujuan menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga menjadi strategi penting untuk membuka keterisolasian wilayah, memperluas kesempatan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan potensi sumber daya alam dan keanekaragaman sosial budaya yang dimilikinya, Papua menjadi salah satu…

JAKARTA – Sejumlah elemen masyarakat dan wakil rakyat menyerukan agar masyarakat tidak terprovokasi mengikuti demonstrasi 25 Agustus 2025. Aksi tersebut dinilai tidak jelas penanggung jawabnya serta rawan ditunggangi kepentingan politik. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat menegaskan organisasinya tidak akan ikut serta dalam aksi itu. “Karena tidak jelas siapa penanggung jawab…

Jakarta – Ajakan untuk turun ke jalan pada 25 Agustus 2025 di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, yang disebarkan oleh kelompok menamakan diri “Revolusi Rakyat Indonesia” menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Isu ini dikaitkan dengan polemik mengenai tunjangan DPR, namun banyak pihak menilai aksi tersebut tidak jelas arah dan pertanggungjawabannya sehingga rawan ditunggangi…