-
Pentingnya Kewaspadaan Publik Tolak Provokasi AksiAnarkis Seperti Nepal
Oleh : Ricky Rinaldi Situasi politik dan keamanan di Nepal dalam beberapa waktuterakhir menjadi pelajaran penting bagi negara lain, termasukIndonesia. Gelombang unjuk rasa yang berujung pada aksianarkis di Kathmandu memunculkan keprihatinan mendalamdari berbagai kalangan internasional. Mantan KetuaMahkamah Agung Nepal Sushila Karki menilai bahwabentrokan tersebut lahir dari lemahnya kewaspadaan publikdalam menyaring provokasi. Ia mengingatkan bahwamasyarakat Nepal seharusnya bisa menjaga perbedaanpendapat tetap dalam koridor damai. Pandangan senadadisampaikan oleh mantan pejabat militer Nepal Sudan Gurungyang menyebut bahwa aktor politik kerap mengeksploitasi isuidentitas dan ekonomi untuk memicu kerusuhan. BahkanPresiden Nepal Ramchandra Paudel menyerukan agar masyarakat menolak hasutan yang dapat mengancamkeutuhan bangsa. Pengalaman di Nepal ini memberikan refleksi penting bagiIndonesia yang juga memiliki keragaman sosial, budaya, danpolitik. Jangan sampai ruang demokrasi yang terbuka justrudimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untukmenyebarkan provokasi. Di titik ini, peran kepemimpinannasional sangat menentukan. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahberkomitmen menjaga stabilitas nasional denganmengedepankan dialog. Dalam beberapa kesempatan padabulan September 2025, ia menekankan bahwa Indonesia tidakboleh memberi ruang bagi provokasi yang bisa memicu aksianarkis. Presiden menyampaikan bahwa setiap aspirasimasyarakat harus disalurkan melalui mekanismekonstitusional, bukan dengan tindakan merusak. Pernyataan Presiden tersebut sejalan dengan pandangan berbagai menteri yang turut memberi perhatian serius. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa kerusuhan yang terjadi di Nepal memperlihatkan betapa cepatnya sentimen publik bisa berubah ketika ekonomi menjadi alat provokasi. Ia menekankan bahwa pemerintah Indonesia…
-
Pemerintah Intensifkan Patroli Siber untuk Menutup Akses Judi Daring
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat penanganan besar-besaran terhadap konten perjudian daring sepanjang 24 Oktober 2024 hingga 3 September 2025. Selama 11 bulan, total 2.096.966 konten judi daring berhasil diblokir. Berdasarkan data Kemkomdigi, pada 20–31 Oktober 2024 saja, konten yang ditindak mencapai 187.297. Jumlah itu meningkat pada November menjadi 250.475, lalu sedikit menurun pada Desember…
-
Pemerintah Bongkar Sindikat Judi Daring Internasional, Uang Rp16,4 Miliar Disita
Jakarta – Pemerintah melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat judi daring berskala nasional dan internasional yang beroperasi melalui tiga situs besar, yakni Slot Bola 88, Raja Spin 88, dan Inibet 77. Dalam operasi ini, penyidik menangkap tiga tersangka dan menyita uang tunai sebesar Rp16,4 miliar dari 36 rekening, serta memblokir…
-
Pemerintah Terus Gencarkan PemblokiranSitus Judi Daring
Oleh: Billa Utami )* Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam memerangi praktik perjudian daring. Melalui berbagai kementerian dan lembaga, langkah-langkah konkret terus dilakukan, mulai dari pemblokiran situs, penindakan rekening yang terindikasi, hingga pemutusan alur pembayaran digital. Upaya ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk praktik ilegal yang semakin meresahkan. Kementerian Komunikasi dan Digital…
-
Soliditas TNI Polri Pastikan Ketertiban Publik Tidak Terganggu
Oleh: Bara Winatha )* Stabilitas nasional menjadi prasyarat utama bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Tanpa adanya keamanan, mustahil pemerintah dapat menjalankan agenda pembangunan yang berkesinambungan. Dalam konteks inilah, soliditas antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi elemen penting yang tidak bisa ditawar. Kehadiran kedua institusi ini bukan sekadar simbol negara, melainkan garda terdepan…
-
Aspirasi 17+8 Dijawab Pemerintah dengan Langkah Nyata Reformasi Pajak
Jakarta, – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjawab aspirasi publik yang tergabung dalam gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” melalui langkah nyata reformasi perpajakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah tidak akan memberlakukan pajak baru maupun menaikkan tarif yang ada, melainkan memperkuat sistem melalui digitalisasi, transparansi, dan penataan administrasi. Kebijakan ini ditegaskan sebagai bagian dari jawaban…
-
Reformasi Pajak Jadi Jawaban Pemerintah atas Aspirasi 17+8
Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi yang muncul dalam gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat, dengan menjadikan reformasi perpajakan sebagai salah satu prioritas utama. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa arah kebijakan fiskal tidak akan bergeser dari semangat keadilan sosial. “Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai, dan…
-
TNI Polri Kokoh Bersatu Hentikan Aksi Anarkis
Oleh: Ratna Notonegoro )* TNI dan Polri menegaskan soliditas dalam menjaga stabilitas nasional di tengah potensi aksi anarkistis yang bisa mengganggu keamanan publik. Langkah tegas aparat keamanan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan cerminan nyata dari kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta setiap tindakan perusakan fasilitas umum, penyerangan aparat, hingga pembakaran…
-
Sinergitas TNI Polri Pastikan Ketertiban Nasional Tetap Terkendali
JAKARTA – Pasca kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah pada akhir Agustus 2025, sinergi TNI dan Polri kembali menjadi kunci dalam memastikan stabilitas nasional tetap terjaga. Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa dari total 5.444 orang yang diamankan pasca kerusuhan, sebanyak 4.800 di antaranya telah dipulangkan. Sementara 583 orang lainnya masih menjalani proses hukum.…
-
TNI Polri Bersatu Sapu Bersih Perusuh dan Pengacau Massa
JAKARTA – Pemerintah Indonesia, melalui instruksi Presiden Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas para pelaku kerusuhan dan tindakan kriminal yang mengganggu ketertiban masyarakat. Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsuddin, menyampaikan bahwa Presiden telah memerintahkan TNI dan Polri untuk tidak ragu dalam mengambil langkah-langkah yang tegas terhadap siapa pun yang melakukan perusakan, penjarahan, atau aksi kekerasan lainnya…
