indopos

Oleh: Samuel Kambu *) Pembangunan pabrik pupuk di Papua Barat mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang semakin menempatkan ketahanan pangan sebagai agenda strategis jangka panjang, bukan sekadar program sektoral. Selama ini, persoalan mendasar pertanian di wilayah timur Indonesia bukan terletak pada kemampuan bertani masyarakatnya, melainkan pada mahalnya input produksi yang membuat aktivitas pertanian sulit berkembang secara…

Oleh: Yohanes Wanimbo )* Pembangunan Pabrik Pupuk di Fakfak, Papua Barat, semakin menegaskan arah kebijakan negara dan daerah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pendekatan industrialisasi berbasis wilayah. Proyek Kawasan Industri Pupuk (KIP) Fakfak tidak hanya diposisikan sebagai investasi ekonomi semata, tetapi sebagai instrumen strategis untuk menjawab tantangan struktural pertanian Papua yang selama ini dibebani biaya logistik…

Papua- Pembangunan Kawasan Industri Pupuk (KIP) Fakfak di Papua Barat dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia. Keberadaan industri pupuk di wilayah tersebut diyakini mampu menjawab tantangan tingginya biaya produksi pertanian yang selama ini membebani petani Papua akibat mahalnya distribusi pupuk dari luar daerah. Anggota Komite Eksekutif…

JAKARTA – Rencana pembangunan Kawasan Industri Pupuk (KIP) di Fakfak, Papua Barat, dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan timur Indonesia. Kehadiran industri pupuk di wilayah yang dekat dengan sentra pertanian dipandang mampu menjawab tantangan struktural yang selama ini membebani sektor pertanian Papua, terutama persoalan tingginya biaya distribusi.…

Oleh: Nur Utunissa Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di wilayah Sumatra terus dipercepat sebagai bagian dari upaya menyeluruh pemerintah dalam menjamin keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat pascabencana. Banjir yang melanda sejumlah provinsi di Sumatra dalam beberapa waktu terakhir telah menjadi pengingat kuat akan pentingnya sistem infrastruktur yang tangguh dan terintegrasi, tidak hanya untuk merespons keadaan darurat,…

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian tetap bagi warga terdampakbencana sebagai wujud komitmen menghadirkan pemulihan yang nyata dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa penanganan pascabencanatidak berhenti pada fase darurat, tetapi berlanjut hingga pemulihan kehidupanmasyarakat secara utuh. Di berbagai wilayah terdampak, progres pembangunan rumah baru menunjukkanhasil yang menggembirakan dan kian mendekati tahap hunian. Harapan wargauntuk segera menempati rumah yang aman, layak, dan bermartabat pun semakindekat dengan kenyataan. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampakbencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ada 197 titik lahanyang disiapkan untuk relokasi dan pembangunan hunian tetap di ketiga provinsitersebut. Menteri PKP Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara memastikan, pihaknya bergerakcepat untuk segera melakukan pembangunan hunian tetap di banyak titik. Ia merincidari 197 titik tersebut diantaranya, di Aceh sebanyak 153 titik seluas 473 hektare, Sumatra Utara sebanyak 16 titik seluas 58 hektare, dan Sumatra Barat sebanyak 28 titik seluas 53 hektare.  Untuk di Provinsi Aceh, Ara menjelaskan, usulan lahan 153 titik lahan seluas 473 hektare memiliki total daya tamping rumah yang dapat terbangun sebanyak 28.311 unit. Sejauh ini, lahan yang telah dilakukan verifikasi lapangan dan dinyatakan layaksebanyak 24 titik.  Dalam pembangunan hunian tetap, lahan yang dipilih harus memenuhi setidaknyatiga kriteria utama, yaitu aman dari potensi bencana alam, tidak bermasalah secarahukum, dan dekat dengan ekosistem kehidupan masyarakat. Ara menegaskan, koordinasi pihaknya dengan kepala daerah berlangsung denganbaik dalam proses pembangunan hunian tetap. Sehingga kesiapan pembangunan di lapangan sudah 100 persen sesuai dengan job desk-nya. Hunian tetap untuk para korban bencana ini dipastikan diberikan secara gratis oleh pemerintah. Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakankorban mendapatkan rumah pengganti atau hunian tetap tanpa biaya apapun dan menjadi hak milik penerimanya.  Ia menambahkan, Kementerian PKP berperan untuk membangun hunian bagikorban yang rumahnya terdampak. Selanjutnya mekanisme penyerahan sertaketentuan penerimaan bakal ditentukan oleh Pemda setempat. Berdasarkan data Kementerian PKP per 9 Januari 2026, total rumah terdampak di Sumatra mencapai sekitar 189.308 unit. Di Aceh tercatat 64.740 rumah rusak ringan, 40.103 rusak sedang,…

Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mempercepat proses pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatra. Dengan pendekatan terstruktur, sistematis, dan masif, pemerintah memastikan pemulihan yang menyeluruh untuk masyarakat yang terdampak di provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penanganan pascabencana harus dilakukan secara holistik,…

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa penanganan banjir di wilayah Sumatra tidak hanya difokuskan pada respons darurat, tetapi juga diarahkan pada pemulihan berkelanjutan yang mencakup aspek infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan ini bertujuan memastikan masyarakat terdampak dapat bangkit secara menyeluruh serta memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap risiko bencana di masa mendatang. Presiden Prabowo Subianto…

Oleh: Maya Wahyuni )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru menandai babak penting reformasi hukum nasional. Pemerintah menempatkan pembaruan ini sebagai fondasi untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil, berimbang, dan relevan dengan dinamika masyarakat modern.  Arah kebijakan modern terlihat jelas dari praktik penegakan hukum yang mulai menunjukkan perubahan orientasi,…

Jakarta, Indonesia resmi meninggalkan sistem hukum pidana lama dan menapaki fase baru reformasi hukum yang lebih relevan dengan dinamika masyarakat modern. Pemerintah menilai pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sebagai tonggak penting dalam pembangunan hukum nasional. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko…