indopos

Oleh: Laras Natalia )* Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto membentuk tim investigasi independen untuk menindaklanjuti tuntutan 17+8 yang disuarakan rakyat pasca demonstrasi besar pada Agustus 2025 mendapat sambutan luas dari berbagai kalangan. Publik menilai langkah tersebut menunjukkan sikap tegas sekaligus keterbukaan pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat. Komitmen Presiden untuk menuntaskan persoalan ini tidak hanya dipandang…

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim investigasi independen untuk mengungkap peristiwa demonstrasi besar pada Agustus 2025. Keputusan itu disampaikan usai pertemuan dengan sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, yang turut hadir, menegaskan pentingnya langkah ini. “Perlu dibentuk komisi investigasi independen terkait…

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kesiapannya menindaklanjuti aspirasi publik yang muncul usai demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025. Presiden menyatakan sebagian dari 17+8 Tuntutan Rakyat bisa dipenuhi, sementara sebagian lain masih perlu dibicarakan. “Ya saya kira kita pelajari sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Saya katakan tuntutan saya kira…

Oleh: Bara Winatha*) Judi daring semakin nyata menjadi ancaman serius bagi kehidupan sosial, ekonomi, hukum, dan keamanan digital di Indonesia. Perkembangan teknologi yang pesat memang memberikan banyak manfaat, tetapi di sisi lain juga menghadirkan risiko besar ketika ruang digital dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan praktik perjudian daring. Aktivitas ini bukan hanya merugikan secara finansial,…

Jakarta – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap penerima bantuan sosial (Bansos) yang terbukti menyalahgunakan dana bantuan untuk bermain judi daring (judol). Ia menegaskan, Kementerian Sosial (Kemensos) akan mencabut penyaluran Bansos apabila penerimanya terindikasi maupun terbukti melakukan praktik tersebut. “Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan akan mencabut penyaluran…

Oleh: Alexander Royce *) Sejak akhir Agustus 2025, gelombang aspirasi rakyat yang dikenal sebagai “17+8 Tuntutan Rakyat” menggemadi berbagai kota di Indonesia. Aksi mahasiswa, buruh, serta elemen masyarakat sipil tidak hanya menuntutkeringanan ekonomi dan penghentian fasilitas mewahpejabat, tetapi juga mendesak reformasi sistemperpajakan yang lebih adil, transparan, dan tidakmembebani mereka yang tergolong kelas menengah kebawah. Pemerintah dan DPR akhirnya merespons seriustuntutan tersebut. Langkah-langkah kebijakan kinidiarahkan untuk menjawab tuntutan rakyat, termasukreformasi pajak menyeluruh. Tuntutan ini secara eksplisit mencakup membatalkanrencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat, mempertimbangkan kembali keseimbangan transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) daripusat ke daerah, serta menyusun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Pemerintah tidak tinggal diam. Salah satu indikasi responsmuncul dalam pertemuan mahasiswa dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto. Brian menyatakan bahwa pemerintah mencatat semuatuntutan, termasuk soal pajak, dan akan terus membukaruang dialog publik agar perbaikan kebijakan tidak hanyareaktif, tetapi juga berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwareformasi pajak bukan sekadar jargon, melainkan bagiandari agenda responsif terhadap keresahan masyarakat. Di sisi legislatif, Wakil Ketua DPR RI Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memperjelas posisi DPR dalammerespons tuntutan rakyat. Kepada publik, Dascomenyampaikan bahwa DPR telah menyepakati sejumlahlangkah nyata, yakni, menghentikan tunjangan perumahananggota DPR sejak 31 Agustus 2025, moratorium kunjungan kerja luar negeri kecuali undangankenegaraan, serta pemangkasan biaya fasilitas sepertilistrik, telepon, tunjangan transportasi dan komunikasiintensif. Menurut Dasco, DPR juga akan mengevaluasianggaran internal dan belanja anggota DPR agar lebihtransparan dan tidak membebani APBN, yang secaratidak langsung terkait dengan aspek keadilan fiskal. Wakil Ketua DPR Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa, ikut memastikan bahwa dialog antara DPR dan mahasiswa menjadi titik balik penting. Ia menyebutpertemuan dengan mahasiswa sebagai forum luar biasayang harus dilanjutkan. Hal ini menegaskan bahwakeseriusan DPR ada dalam upaya mendengarkan semuaelemen masyarakat dan menyerap aspirasi yang ada. Saan juga menunjukkan bahwa fraksi-fraksi di DPR menyepakati langkah-langkah konkret sebagai responsatas tuntutan transparansi pajak dan fasilitas parlemen. Bersamaan dengan itu, data menunjukkan bahwa rasiopajak (tax ratio) Indonesia mengalami tekanan. Meskipertumbuhan ekonomi sejak kuartal II 2025 menunjukkantren positif (sekitar 5,12 persen dibanding periode samatahun lalu), rasio pajak justru menurun menjadi sekitar8,42% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Padahalpemerintah menargetkan penerimaan pajak yang lebihtinggi agar mampu membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Di sinilah reformasi pajak menyeluruh menjadi sangat penting. Upaya reformasi tersebut sudah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak serta Kementerian Keuangan, terutama dalam memperkuat administrasi perpajakan, memperluas basis pajak, dan memastikan sistempemungutan pajak lebih efisien serta adil. Pemerintah juga menegaskan bahwa tidak akan diperkenalkan pajak barupada 2026. Sebaliknya, fokus diarahkan pada pembenahan internal sistem perpajakan agar beban pajakyang sudah ada bisa dirasakan lebih adil di semua lapisanmasyarakat. Walau demikian, ada tantangan nyata. Keluhan munculbahwa beberapa kebijakan perpajakan sebelumnya terasa“setengah hati”,…

Jakarta – Stabilitas nasional adalah kunci untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai pihak menyerukan agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak mudah terprovokasi oleh aksi-aksi anarkis yang justru merugikan bangsa sendiri. Seruan ini semakin menguat setelah mencuatnya kabar mengenai kericuhan besar dalam demonstrasi di Kathmandu, Nepal, yang berujung pada tindakan brutal…

JAKARTA – Protes besar-besaran yang terjadi di Nepal, dipimpin oleh generasi muda yang mengidentifikasi diri mereka sebagai generasi Z (Gen Z), telah menjadi sorotan dunia. Demonstrasi ini berhasil memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mundur dan bahkan menyebabkan pembakaran gedung parlemen. Protes di Nepal dipicu oleh keputusan pemerintah yang memblokir puluhan aplikasi media sosial, yang…

Oleh : Garvin Reviano )* Dalam era keterhubungan global saat ini, setiap informasi yang beredar di ruang digital dapat dengan cepat membentuk persepsi publik, baik positif maupun negatif. Narasi tentang kerusuhan di Nepal menjadi contoh nyata bagaimana isu-isu regional dapat digiring menjadi provokasi yang berpotensi memengaruhi cara pandang masyarakat di negara lain, termasuk Indonesia. Situasi…

Oleh : Ricky Rinaldi Situasi politik dan keamanan di Nepal dalam beberapa waktuterakhir menjadi pelajaran penting bagi negara lain, termasukIndonesia. Gelombang unjuk rasa yang berujung pada aksianarkis di Kathmandu memunculkan keprihatinan mendalamdari berbagai kalangan internasional. Mantan KetuaMahkamah Agung Nepal Sushila Karki menilai bahwabentrokan tersebut lahir dari lemahnya kewaspadaan publikdalam menyaring provokasi. Ia mengingatkan bahwamasyarakat Nepal seharusnya bisa menjaga perbedaanpendapat tetap dalam koridor damai. Pandangan senadadisampaikan oleh mantan pejabat militer Nepal Sudan Gurungyang menyebut bahwa aktor politik kerap mengeksploitasi isuidentitas dan ekonomi untuk memicu kerusuhan. BahkanPresiden Nepal Ramchandra Paudel menyerukan agar masyarakat menolak hasutan yang dapat mengancamkeutuhan bangsa. Pengalaman di Nepal ini memberikan refleksi penting bagiIndonesia yang juga memiliki keragaman sosial, budaya, danpolitik. Jangan sampai ruang demokrasi yang terbuka justrudimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untukmenyebarkan provokasi. Di titik ini, peran kepemimpinannasional sangat menentukan. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahberkomitmen menjaga stabilitas nasional denganmengedepankan dialog. Dalam beberapa kesempatan padabulan September 2025, ia menekankan bahwa Indonesia tidakboleh memberi ruang bagi provokasi yang bisa memicu aksianarkis. Presiden menyampaikan bahwa setiap aspirasimasyarakat harus disalurkan melalui mekanismekonstitusional, bukan dengan tindakan merusak. Pernyataan Presiden tersebut sejalan dengan pandangan berbagai menteri yang turut memberi perhatian serius. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa kerusuhan yang terjadi di Nepal memperlihatkan betapa cepatnya sentimen publik bisa berubah ketika ekonomi menjadi alat provokasi. Ia menekankan bahwa pemerintah Indonesia…