-
PP TUNAS Diperkuat, Platform Digital Harus Terapkan Perlindungan Anak Nyata
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP TUNAS sebagai langkah strategis untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak Indonesia. Penguatan regulasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadapi meningkatnya risiko paparan konten negatif, kekerasan digital, eksploitasi, hingga penyalahgunaan data anak di…
-
Pemerintah Kawal Kepatuhan Platform terhadap PP TUNAS hingga Juni 2026
Jakarta – Pemerintah terus mengawal kepatuhan platform digital terhadap implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS) hingga Juni 2026. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), seluruh platform yang beroperasi di Indonesia diwajibkan mengikuti proses penilaian mandiri atau self-assessment paling lambat 6 Juni 2026 sebagai bagian dari penguatan perlindungan…
-
Kepatuhan Platform sebagai Kunci Keberhasilan PP TUNAS
*) Oleh: Nadira Larasati Transformasi digital telah membuka ruang luas bagi masyarakat untuk berinteraksi dan mengakses informasi. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan ancaman serius bagi anak-anak, mulai dari paparan konten negatif, penyalahgunaan data pribadi, cyberbullying, hingga infiltrasi ideologi radikal. Karena itu, kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam…
-
Dari Regulasi ke Implementasi: Mengawal Kepatuhan Platform terhadap PP TUNAS
Oleh : Andhika Rachma )* Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ruang digital kini bukan hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga ruang belajar, hiburan, hingga interaksi sosial lintas generasi. Di tengah perkembangan tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa ekosistem digital tetap aman, sehat, dan berpihak pada kepentingan publik, terutama…
-
Ketahanan Pangan Dapat Dicapai melalui Sinergi yang Berkelanjutan
Oleh: Ardyan Maheswara Ketahanan pangan menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat kemandirian bangsa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah memandang sektor pangan bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pokok, tetapi juga menyangkut nasib jutaan petani, nelayan, dan peternak yang selama ini menjadi penopang ekonomi daerah. Karena itu, penguatan sektor…
-
Penguatan Ketahanan Pangan Jadi Fokus Kerja Bersama
Oleh: Naufal Prasetya Penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Stabilitas pasokan pangan, kelancaran distribusi, hingga kemampuan menjaga kualitas bahan pangan dinilai sangat penting untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional. Karena itu, kerja sama lintas sektor antara pemerintah, BUMD, dan pelaku usaha dianggap…
-
Ketahanan Pangan Diperkuat lewat Kerja Sama Lintas Sektor dan Regional
JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui kerja sama lintas sektor dan regional sebagai langkah strategis menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Di tengah meningkatnya tekanan geopolitik internasional dan gangguan rantai pasok dunia, Indonesia dinilai berhasil menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus memperkuat posisi kawasan ASEAN dalam menjaga ketahanan pangan bersama. Presiden Prabowo Subianto…
-
Pemerintah Tekankan Pentingnya Sinergi Wujudkan Ketahanan Pangan
Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui kerja sama lintas sektor. Langkah tersebut dilakukan dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, hingga badan usaha milik daerah guna mendukung target swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa program…
-
Digitalisasi Koperasi dan Perluasan Akses Pasar Desa
Oleh: Dhita Karuniawati )* Transformasi digital tidak lagi menjadi pilihan tambahan bagi koperasi desa, melainkan kebutuhan mendesak untuk mempertahankan daya saing ekonomi rakyat di tengah perubahan pola perdagangan dan konsumsi masyarakat. Di Indonesia, percepatan digitalisasi koperasi kini mulai diarahkan secara lebih serius melalui penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diproyeksikan menjadi motor baru ekonomi…
-
Transformasi Digital dalam Penguatan Koperasi Merah Putih
Oleh : Rahmat Hidayat )* Transformasi digital menjadi momentum penting dalam memperkuat peran Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, koperasi desa dituntut untuk mampu beradaptasi agar tetap relevan dan kompetitif dalam menghadapi dinamika ekonomi modern. Dengan dukungan teknologi, Koperasi Merah Putih memiliki peluang besar…
