indopos

Oleh : Dika Arika Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami tekanan cukup berat dalam beberapa waktu terakhir. Tekanan ini membuat kekhawatiran muncul di berbagai kalangan, mulai dari pelaku pasar hingga masyarakat umum. Meskipun demikian, pemerintah tetap menunjukkan sikap optimis dalam merespons gejolak tersebut, dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kokoh dan mampu menghadapi…

Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah telah menegaskan bahwa kondisi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir masih berada dalam batas yang wajar dan tidak mencerminkan adanya gangguan terhadap fundamental ekonomi nasional. Penegasan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terkait depresiasi rupiah yang menembus level Rp16.660 per dolar AS…

Jakarta – Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran memberikan angin segar bagi kebebasan pers di Indonesia. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pembahasan, RUU ini berfokus pada penguatan peran media penyiaran yang independen, profesional, dan bertanggung jawab, sekaligus memastikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan…

Jakarta – Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait Revisi Undang-Undang tentang Penyiaran. Sejumlah lembaga penyiaran mengusulkan RUU penyiaran memasukkan aturan mengenai artificial intelligence (AI) dan tetap mengedepankan kebebasan pers. RUU perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ini telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional Prioritas yang diusulkan oleh…

Oleh: Simon Edon (* Di tengah arus deras informasi digital yang serba cepat dan meluas, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengatur penyiaran yang bertanggung jawabnamun tetap menjunjung tinggi hak kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang saat ini tengah dibahas oleh DPR RI, memunculkan diskursus publik yang cukup dinamis, terutama dari kalanganjurnalis, akademisi, dan masyarakat sipil. Kekhawatiran sebagian pihak muncul karena ada anggapan bahwa regulasi baru inibisa berpotensi membatasi ruang gerak jurnalisme investigatif, penyiaran kontendigital, serta peran media dalam mengkritisi kekuasaan. Namun, penting untukmenelaah lebih dalam bahwa semangat penyusunan RUU ini bukan untukmengekang, melainkan untuk merespons kebutuhan zaman, memperkuatperlindungan hukum di dunia penyiaran, dan menjaga kedaulatan informasinasional. Salah satu tokoh yang menyuarakan pentingnya menjaga keseimbangan dalam revisiini adalah Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Akhmad Munir. Ia menegaskan bahwa kebebasan pers adalah amanat konstitusi dan telahdijamin secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh sebab itu, menurut Munir, revisi RUU Penyiaran harus tetap menjaminpenyelenggaraan kebebasan pers, hak berekspresi, serta kemerdekaan berpendapat. Penting dicatat, Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-108 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers 2023 versi Reporters Without Borders (RSF). Meskilebih baik dibanding beberapa negara tetangga, posisi ini menunjukkan bahwa masihbanyak ruang perbaikan, khususnya dalam aspek regulasi yang mendukungindependensi jurnalis dan perlindungan terhadap kerja jurnalistik yang kritis namunbertanggung jawab. Revisi UU Penyiaran diharapkan tidak menjadi langkah mundur, tetapi justru menjadi momentum untuk memperkuat peran media di era digital. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, dalam berbagai kesempatanmenegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memastikan kebebasan pers tetapterjaga. DPR memahami bahwa salah satu kekhawatiran terbesar insan pers adalahpotensi kriminalisasi atas karya jurnalistik, atau adanya pasal-pasal multitafsir yang dapat digunakan untuk membatasi ruang gerak media. Oleh karena itu, Dave menyampaikan bahwa pembahasan RUU Penyiaran dilakukan secara terbuka dan hati-hati, serta mengedepankan konsultasi publik bersama para pemangkukepentingan, termasuk Dewan Pers. Dalam RUU Penyiaran yang beredar di ruang publik, memang terdapat sejumlahpasal yang menjadi sorotan. Salah satunya adalah ketentuan mengenai pelaranganpenayangan jurnalisme investigasi, serta pelibatan aparat negara dalam proses perizinan penyiaran. Namun, melalui proses penyempurnaan, pasal-pasal tersebutakan ditinjau kembali secara komprehensif agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pers dan demokrasi. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan klarifikasi terkaitkekhawatiran adanya intervensi terhadap kebebasan media asing. Menurutnya, RUU Penyiaran tidak dimaksudkan untuk membatasi kerja jurnalistik, tetapi lebih kepadamemberikan perlindungan terhadap warga negara asing (WNA), termasuk jurnalisasing, yang bekerja di wilayah Indonesia, terutama di daerah yang rawan konflikatau bencana. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 huruf a dalam draft RUU, yang menyebutkan tujuan regulasi adalah untuk “mencegah dan menanggulangi ancamanterhadap keamanan dan keselamatan orang asing.” Pendekatan ini bukanlah bentuk represi, melainkan bagian dari tanggung jawabnegara dalam melindungi seluruh entitas yang berada di wilayah yurisdiksinya.…

Oleh : Ricky Rinaldi )* Perkembangan teknologi digital telah mengubah industri penyiaran secara drastis. Kehadiran platform digital seperti video on demand, media sosial, dan layanan streaming lainnya memberikan tantangan sekaligus peluang besar bagi Indonesia. Pemerintah, melalui revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran, berkomitmen untuk menghadirkan regulasi yang adaptif dan relevan agar industri penyiaran nasional tetap kompetitif dan…

JAYAPURA-Bupati Yahukimo Didimus Yahuli bersama Dandim 1715 mengunjungi guru-guru kontrak yang menjadi korban kekerasan di Distrik Anggruk, Papua Pegunungan. Kehadiran mereka merupakan bentuk kepedulian dan dukungan moral kepada para korban yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD) Marthen Indey, Jayapura. “Tidak ada keraguan saat mengutus mereka ke pedalaman karena mereka adalah guru…

Oleh: Delvi Rahayu )* Pemerintah menargetkan 53 Sekolah Rakyat beroperasi tahun ajaran baru  2025 sebagai bagian dari program besar dalam meningkatkan akses pendidikan bagimasyarakat kurang mampu. Program ini dirancang untuk memberikan pendidikanberkualitas secara gratis, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskinekstrem. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya sekolah berasrama inidalam memutus rantai kemiskinan, dengan harapan setiap sekolah dapat menampunghingga 1.000 siswa dalam waktu enam bulan setelah diresmikan. Dalam tiga bulan ke depan, sebanyak 53 Sekolah Rakyat akan segera diresmikan, sementara 147 sekolah lainnya menyusul. Presiden menjelaskan bahwa KementerianSosial telah mengidentifikasi aset-aset berupa gedung dan lahan yang siap digunakandengan sedikit renovasi. Langkah ini memungkinkan percepatan pembangunan sekolahtanpa harus memulai dari nol. Pemetaan lokasi didasarkan pada wilayah dengankantong-kantong kemiskinan, sehingga manfaat dari sekolah ini dapat dirasakan olehmereka yang benar-benar membutuhkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menambahkan bahwa 53 unit SekolahRakyat yang akan segera beroperasi telah melalui proses asesmen yang ketat. Selainitu, terdapat 82 lokasi lain yang masih dalam tahap evaluasi untuk memastikankesiapan infrastruktur dan lingkungan pendidikan yang memadai. Pemerintah daerahjuga berperan aktif dalam mengajukan usulan pembangunan sekolah, dengan lebih dari200 usulan yang kini tengah ditinjau oleh kementerian terkait. Untuk memastikan bahwa Sekolah Rakyat benar-benar memberikan manfaat bagikeluarga miskin, pemerintah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). KepalaBPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa penerimaan siswa akanberbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya dari kelompokDesil 1 dan Desil 2. Data ini memastikan bahwa hanya anak-anak dari keluarga dengantingkat kesejahteraan terendah yang mendapatkan prioritas masuk ke Sekolah Rakyat. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah(Kemendikdasmen) telah menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan siswa. Kurikulum ini akan menggabungkan pembelajaran akademik denganketerampilan praktis yang berguna bagi kehidupan dan dunia kerja. Selain itu, para tenaga pendidik yang direkrut telah melewati seleksi ketat dan mendapatkan pelatihankhusus agar dapat mendidik dengan pendekatan yang lebih inklusif. Pemerintah juga memastikan bahwa setiap Sekolah Rakyat memiliki fasilitaspendukung yang memadai. Gus Ipul menjelaskan bahwa sekolah-sekolah ini harusmemenuhi standar tertentu, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas yang layak, tempat ibadah, kantin, serta fasilitas olahraga. Pembangunan dan renovasi sekolahdilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dengan anggaran yang telahdialokasikan dalam APBN. Lokasi sekolah yang akan diresmikan tersebar di berbagai provinsi, termasuk JawaTimur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, dan Papua. Pemerintah juga menggandeng perguruan tinggi seperti Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) untuk mendukung penyelenggaraan program ini. Dengan keterlibatan akademisi, diharapkan sistem pendidikan di Sekolah Rakyat dapatterus berkembang sesuai dengan standar yang diharapkan. Selain pendidikan akademik, pemerintah berencana memberikan pelatihanketerampilan bagi siswa agar mereka memiliki peluang lebih baik dalam dunia kerja. Bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, program beasiswatelah disiapkan untuk memastikan tidak terbebani masalah biaya. Dalam beberapa pekan mendatang, pemerintah akan mengumumkan skema yang lebihrinci terkait jumlah siswa per sekolah serta alokasi anggaran tambahan. Gus Ipulmenyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran terkaituntuk bekerja maksimal dalam merealisasikan program ini. Upaya ini juga melibatkanKepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, yang memastikan data yang digunakan untuk seleksi siswa benar-benar akurat dan tepat sasaran. Ketua Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, turut menjelaskan bahwa program ini memiliki peran strategis dalam memutus matarantai kemiskinan. BP Taskin bertugas mengidentifikasi daerah prioritas, menyusunkurikulum berbasis keterampilan kerja, serta memantau efektivitas Sekolah Rakyat. Budiman menekankan bahwa program ini bukan hanya sekadar menghadirkan sekolah, tetapi juga menciptakan peluang bagi generasi muda untuk keluar dari jerat kemiskinan. Selain membangun sekolah, pemerintah juga memastikan adanya program pendampingan bagi siswa, baik dalam bentuk bimbingan belajar maupun layanankonseling. Hal ini bertujuan agar siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga dukungan emosional yang diperlukan untuk menghadapi tantangankehidupan. Upaya ini selaras dengan visi jangka panjang pemerintah dalammenciptakan generasi yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Di sisi lain, pemerintah daerah turut berperan aktif dalam mendukung keberhasilanprogram ini dengan menyediakan tenaga pendidik tambahan serta fasilitas penunjanglainnya. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan dapatmempercepat pencapaian target pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Dengan keberlanjutan program ini, pemerintah optimis bahwa dalam lima tahun kedepan, Sekolah Rakyat dapat hadir di setiap kabupaten, memberikan akses pendidikanyang setara bagi seluruh anak bangsa. Dukungan penuh dari berbagai elemenmasyarakat juga menjadi kunci dalam memastikan program ini berjalan sesuai harapan. )* Analisis Kebijakan Publik

Oleh: Saud Halim )* Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi konkret bagi pemerataan pendidikan di Indonesia. Pemerintah, melalui berbagai kementerian terkait, berkomitmen untuk memperluasakses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini sulit mendapatkan kesempatanbelajar akibat kendala ekonomi, geografis, atau sosial. Dengan konsep sekolahberasrama yang sepenuhnya dibiayai negara, program ini diharapkan mampumencetak generasi unggul yang siap bersaing di masa depan. Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. M. Nuh, menegaskan bahwa pendirianSekolah Rakyat bukan untuk menggantikan sekolah-sekolah yang sudah ada, melainkan sebagai pelengkap. Pemetaan dilakukan secara cermat untuk memastikansekolah ini hadir di daerah yang benar-benar membutuhkan intervensi pendidikan. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) digunakan sebagai acuan utama dalammenentukan lokasi pendirian sekolah, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran. Ia juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat akan berorientasi pada pemberian aksesbagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, yang selama ini sulit mendapatkanpendidikan berkualitas. Selain itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menekankanpentingnya rekrutmen tenaga pendidik dari wilayah sekitar sekolah. Langkah inibertujuan untuk memudahkan adaptasi sosial serta memastikan keberlanjutan program. Kepala sekolah akan berperan sebagai manajer proyek yang bertanggung jawab atasefektivitas pembelajaran serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sekolah. Pemerintah menilai bahwa pendekatan ini akan membuat sekolah lebih berdaya danmandiri dalam jangka panjang. Menurutnya, peran tenaga pengajar yang memilikipemahaman mendalam tentang kondisi sosial di sekitarnya akan sangat berpengaruhterhadap keberhasilan program ini. Dalam rangka memastikan kesiapan siswa sebelum memasuki tahun ajaran baru, pemerintah menerapkan program matrikulasi selama satu bulan. Program ini dirancanguntuk membekali siswa dengan kesiapan mental, sosial, dan akademik agar merekadapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Selain itu, tenaga pengajar juga akanmendapatkan pelatihan khusus yang berfokus pada empati sosial. Pelatihan inibertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru terhadap kebutuhan anak-anak dariberbagai latar belakang sosial, sehingga mereka dapat memberikan bimbingan yang lebih efektif dan inklusif. Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat memiliki peran strategisdalam memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan. Program ini tidak hanyamemberikan pendidikan akademik, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilanhidup dan kewirausahaan. Dengan demikian, lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya siapmelanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tetapi juga memiliki kesiapan untukmemasuki dunia kerja. Ia juga menekankan bahwa program ini akan dilengkapi dengankurikulum berbasis keterampilan kerja, sehingga siswa yang lulus bisa langsungproduktif dalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan industri nasional. Pemerintah telah menyiapkan anggaran khusus untuk pembangunan dan operasionalSekolah Rakyat, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepatpemerataan pendidikan. Dalam sebuah rapat di Istana Merdeka, Presiden memintaagar program ini terus dimatangkan dan dapat mencakup sebanyak mungkin daerah, terutama yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Presiden juga menekankanpentingnya sinergi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar danMenengah untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan sesuai dengankebutuhan siswa dan relevan dengan perkembangan zaman. Dengan strategi ini, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusifdan efisien. Dalam pelaksanaannya, Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tetapi juga memperkenalkan keterampilan praktis yang dapat meningkatkan peluangekonomi siswa di masa depan. Sekolah ini diharapkan mampu memberikan pendidikanyang lengkap, termasuk pengembangan keterampilan di bidang seni, olahraga, danteknologi. Dengan pendekatan ini, lulusan Sekolah Rakyat diharapkan dapat mandirisecara ekonomi dan berkontribusi bagi masyarakat. Dengan sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan, siswa akan lebih siap menghadapi tantangandunia kerja dan kehidupan sosial setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Pemerintah juga menargetkan agar lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya memilikipendidikan dasar hingga menengah, tetapi juga diberikan kesempatan untukmelanjutkan ke perguruan tinggi. Dalam hal ini, beasiswa dan program pendampinganakan disiapkan bagi siswa berprestasi agar dapat menempuh pendidikan lebih tinggitanpa terkendala biaya. Selain itu, lulusan yang memilih jalur kerja akan diarahkanuntuk mengikuti program inkubasi dan pelatihan di sektor-sektor strategis yang tengahdikembangkan pemerintah. Dengan cara ini, Sekolah Rakyat tidak hanya menjaditempat belajar, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat untukmeningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, SekolahRakyat diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam menciptakan aksespendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. Keberhasilanprogram ini akan menjadi langkah besar dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkanpendidikan terbaik dan meningkatkan kualitas hidup mereka. )* Analisis Kebijakan Publik

Oleh: Rahmi Safitri )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan kesehatan dan keselamatan pemudik selama arus mudik Lebaran 2025. Melalui berbagai langkah strategis, layanan kesehatan gratis telah disediakan di titik-titik penting perjalanan guna mengantisipasi risiko kesehatan yang dapat timbul selama perjalanan jarak jauh. Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, meninjau pos kesehatan di Terminal Kampung Rambutan. Peninjauan ini merupakan bagian dari…