-
RUU Ketenagakerjaan Diarahkan Tarik Investasi dan Buka Lapangan Kerja Baru
Jakarta – Pemerintah saat ini tengah menyelesaikan pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang diarahkan untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi seluruh pekerja di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menargetkan pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dapat diselesaikan pada akhir Oktober 2026. RUU tersebut diharapkan menjadi payung hukum baru untuk memperkuat perlindungan bagi para…
-
Dunia Kerja Berubah, RUU Ketenagakerjaan Berani Lebih Adaptif
Oleh: Bara Winatha*) Perubahan dunia kerja berlangsung semakin cepat seiring perkembangan teknologi, transformasi industri, perubahan pola hubungan kerja, hingga meningkatnya kebutuhan terhadap jaminan sosial. Kondisi tersebut membuat regulasi ketenagakerjaan tidak cukup hanya mengatur hubungan antara pekerja dan perusahaan secara konvensional, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan baru yang muncul di tengah perubahan struktur ekonomi. Pembahasan…
-
Lapangan Kerja, Upskilling, dan Kepastian Usaha Harus Menjadi Napas RUU Ketenagakerjaan
Oleh : Abdul Razak)* Pemerintah bersama DPR RI tengah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan sebagai upaya menjawab perubahan dan tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Regulasi baru tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat perlindungan pekerja, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, mendorong peningkatan keterampilan, memperluas kesempatan kerja, sekaligus memberikan kepastian bagi dunia…
-
Ekonomi RI Dinilai Sehat dan Tangguh di Tengah Tekanan Global
Jakarta,- Perekonomian Indonesia dinilai tetap menunjukkan ketahanan di tengah meningkatnya tekanan dan ketidakpastian ekonomi global. Fundamental ekonomi yang kuat serta kondisi fiskal yang terjaga menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mempertahankan momentum pertumbuhan sekaligus menghadapi berbagai tantangan eksternal. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan lingkungan global saat ini semakin menantang. Namun, kondisi tersebut tidak…
-
Pemerintah Dorong Investasi dan Stabilitas Keuangan untuk Jaga Ekonomi RI
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kebijakan untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Penguatan investasi dan stabilitas sektor keuangan menjadi bagian penting untuk mempertahankan pertumbuhan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang dan meningkatkan kepercayaan terhadap prospek perekonomian Indonesia. Tantangan global berupa ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan berpotensi memengaruhi pasar keuangan serta arus investasi.…
-
Ekonomi RI Sehat: Pertumbuhan, Stabilitas, dan Sektor Keuangan Terjaga
Oleh: Lailani Yunzi Perekonomian Indonesia kembali menunjukkan ketahanan di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi yang tetap berada di atas 5 persen, daya beli masyarakat yang terjaga, serta kondisi sektor keuangan yang relatif kuat menjadi indikator bahwa fondasi ekonomi nasional semakin matang. Capaian tersebut menjadi penting karena Indonesia tidak hanya menghadapi tekanan dari…
-
Menjaga Momentum Pertumbuhan Lewat APBN Sehat dan Perbankan Kuat
Oleh: Ricky Rinaldi*) Optimisme terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menguat di tengah lanskap perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik dan volatilitas pasar keuangan dunia. Ketahanan fundamental ekonomi nasional terbukti kokoh berkat orkestrasi kebijakan fiskal yang disiplin serta stabilitas sektor jasa keuangan yang solid. Kehadiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat dipadukan…
-
Pemerintah Perketat Pengawasan MBG, Kasus Keracunan Diproses Hukum
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan penyediaan makanan bagi siswa berlangsung aman, berkualitas, dan sesuai standar. Penguatan pengawasan menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan program berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan setiap laporan mengenai dugaan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan…
-
Pemerintah Pastikan Keracunan MBG Masuk Ranah Hukum Pidana
Jakarta – Pemerintah menegaskan persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dipandang sebatas persoalan administratif. Dugaan keracunan yang terjadi pada penerima manfaat harus ditangani secara serius dan, apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, dapat berujung pada proses pidana terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau…
-
Sanksi Tegas SPPG Bermasalah Menjadi Bukti MBG Dikawal Serius
Oleh : Antonius Utomo Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sebagai program berskala nasional yang menyasar jutaan penerima manfaat, pelaksanaan MBG tentu membutuhkan pengawasan yang kuat. Karena itu, langkah tegas pemerintah terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti bermasalah menjadi sinyal penting bahwa…
