-
Pemerintah Perkuat Penegakan Hukum terhadap Korporasi Terkait Karhutla
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho mengatakan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga penelusuran pertanggungjawaban hukum pihak yang diduga melakukan tindak kejahatan. “Penanganan kebakaran hutan harus…
-
Mengejar Penegakan Hukum Karhutla Menjangkau Korporasi
Oleh: Rani Putri )* Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia semakin diarahkan untuk mengungkap pertanggungjawaban korporasi. Pemerintah tidak hanya memperkuat pemadaman, tetapi juga menelusuri dugaan pelanggaran di kawasan konsesi perusahaan. Langkah ini diperlukan agar penanganan karhutla mampu menjangkau pihak yang bertanggung jawab sekaligus mencegah kebakaran berulang. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto…
-
Mengawal Penegakan Hukum Korporasi Karhutla demi Melindungi Masyarakat
Oleh: Setiawan Adi )* Penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi bagian penting dari upaya melindungi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah memperkuat pengawasan terhadap perusahaan perkebunan, termasuk menelusuri tanggung jawab pemegang konsesi atas kebakaran yang terjadi di wilayah pengelolaannya. Langkah ini diperlukan agar penanganan karhutla tidak berhenti…
-
Sekolah Rakyat Perketat Pendampingan demi Lindungi Siswa di Asrama
Jakarta – Pemerintah meningkatkan pengawasan dan pendampingan siswa Sekolah Rakyat menyusul insiden yang melibatkan peserta didik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Mamuju. Upaya tersebut dilakukan melalui rehabilitasi, pemulihan psikososial, serta perbaikan sistem pengasuhan guna melindungi siswa dan mencegah kejadian serupa terulang. Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan, pemulihan, dan masa depan anak harus menjadi prioritas dalam…
-
Pemerintah Pastikan Siswa Sekolah Rakyat Tetap Dapat Perlindungan dan Pendampingan
Jakarta – Pemerintah memperkuat perlindungan dan pendampingan bagi siswa Sekolah Rakyat untuk memastikan kegiatan belajar berlangsung aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan aturan bagi tenaga kependidikan, penindakan terhadap pelanggaran, serta pembinaan yang mengedepankan pendekatan manusiawi. Kebijakan ini menjadi perhatian penting karena sebagian siswa berasal dari keluarga kurang mampu dan memiliki…
-
Perlindungan Anak Menjadi Fondasi Utama Pengembangan Sekolah Rakyat
Oleh Olivia Yusman )* Perlindungan anak harus menjadi fondasi utama dalam pengembangan Sekolah Rakyat agar pendidikan tidak hanya membuka akses belajar bagi keluarga kurang mampu, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Pemerintah menekankan pentingnya pencegahan perundungan, kekerasan fisik dan seksual, serta intoleransi demi membentuk generasi muda yang berkarakter. Sekolah Rakyat…
-
Evaluasi Sekolah Rakyat Menunjukkan Pemerintah Tidak Menutup Mata terhadap Kekurangan
Oleh Hanifa Yulia )* Evaluasi terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat setelah munculnya insiden yang melibatkan siswa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Mamuju menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menyikapi persoalan pendidikan secara terbuka dan bertanggung jawab. Pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelesaian kejadian, tetapi juga mengutamakan pemulihan psikososial anak, perlindungan siswa, serta pembenahan sistem pengawasan. Langkah ini…
-
Manuver Politik Separatis Tak Boleh Mengganggu Percepatan Pembangunan Papua
JAKARTA – Percepatan pembangunan Papua perlu terus dijaga agar fokus pada kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting untuk meningkatkan kesejahteraan. Di tengah proses tersebut, dinamika politik terkait Papua perlu disikapi secara proporsional. Rencana rekonsiliasi sejumlah kelompok dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Port…
-
Kecam Kekerasan OPM, Tokoh Adat Papua Ajak Masyarakat Jaga Kedamaian
Papua — Tokoh adat Papua mengecam aksi penembakan terhadap tiga warga sipil yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). Insiden tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga keselamatan masyarakat dan memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan situasi keamanan yang kondusif di Tanah Papua. Ondoafi Kampung Sabron Yaru, Nikodemus Yaboisembut, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil…
-
Tolak Kekerasan Bersenjata, Tokoh Adat Serukan Papua yang Aman dan Damai
Oleh : Yohanes Wandikbo )* Penembakan terhadap tiga warga sipil yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menegaskan pentingnya perlindungan masyarakat dan penguatan komitmen bersama untuk menjaga kedamaian di Tanah Papua. Kekerasan terhadap warga sipil tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga berpotensi mengganggu kehidupan sosial, aktivitas ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan.…
