indopos

Jakarta – Pemerintah mencatat kemajuan signifikan dalam upaya pemberantasan judi daring sepanjang tahun 2025. Penurunan transaksi hingga 57 persen dinilai sebagai bukti nyata efektivitas kolaborasi lintas lembaga antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menjaga ruang digital nasional tetap bersih dan aman. Wakil…

Oleh: Arman Panggabean Upaya pemerintah dalam memberantas praktik judi daring semakin menunjukkan hasil nyata dengan strategi yang lebih komprehensif dan berbasis data. Melalui pendekatan lintas lembaga, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat langkah pemetaan konten sebagai strategi nasional untuk memutus jaringan situs dan platform digital yang memfasilitasi aktivitas ilegal tersebut. Langkah ini bukan sekadar pemblokiran…

Oleh: Bara Winatha*) Fenomena judi daring kembali menjadi perhatian serius di Indonesia. Judi daring bukan hanya menciptakan kerugian ekonomi, tetapi juga memicu kerusakan moral, ketidakstabilan rumah tangga, dan meningkatnya beban sosial di masyarakat. Para ahli dan legislator menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi praktik ilegal ini karena dampaknya telah merambah hingga…

Jakarta – Pemerintah mempercepat langkah reformasi birokrasi sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh guna meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembenahan tata kelola, penguatan kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor terus dilakukan agar program ini berjalan lebih akuntabel dan berdampak nyata bagi masyarakat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan, pemerintah…

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah berhasil menjangkau puluhan juta masyarakat di seluruh Indonesia, kini program strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto itu akan diperluas cakupannya kepada kelompok lanjut usia (Lansia) dan penyandang disabilitas mulai tahun 2026. Usulan perluasan tersebut disampaikan oleh…

Oleh: Nadia Putri Ramadhani *) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional sekaligus menegakkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di balik skala besar dan kompleksitasnya, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran atau distribusi logistik, tetapi juga oleh tata kelola birokrasi yang efisien,…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu terobosan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menjadi simbol nyata keberpihakan pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus penguatan ekonomi rakyat. Tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi anak bangsa, program ini juga membawa dampak luas terhadap…

Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Dalam waktu dekat, Presiden akan mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Pekerja Nasional (DKPN) beserta Satuan Tugas (Satgas) PHK sebagai langkah strategis mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan memperkuat jaring perlindungan sosial bagi pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja…

Jakarta – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada aktivis buruh Marsinah disambut apresiasi luas dari kalangan pekerja. Langkah ini dinilai sebagai bukti nyata keberpihakan Presiden terhadap perjuangan kaum buruh dan komitmennya menepati janji yang pernah diucapkan pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Monas. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh…

Oleh : Andrew Tony Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap pekerja di tanah air mendapatkan upah yang layak serta perlindungan hak yang memadai. Pernyataan ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk mendorong kesejahteraan tenaga kerja sekaligus menciptakan iklim usaha yang adil dan seimbang. Dalam konteks ini, upah layak bukan hanya sekadar nominal yang diterima…