indopos

Jakarta – Pemerintah menegaskan tidak ada rencana penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski muncul sejumlah kasus keracunan di beberapa daerah. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menekankan bahwa langkah pemerintah saat ini adalah melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan program berjalan lebih baik dan aman bagi masyarakat. Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin,…

Jakarta – Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat dalam menangani kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. “BGN bersama seluruh pihak terkait terus bekerja keras memastikan penanganan kesehatan terbaik serta melakukan langkah investigasi menyeluruh atas insiden ini,” ujar Khairul dalam keterangan resmi…

Jakarta, Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaporkan menimpa ribuan anak. Tim ini berfungsi memberikan second opinion sambil menunggu hasil investigasi resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga pemerintah memiliki pijakan ilmiah awal untuk mengambil langkah perbaikan yang cepat dan tepat.…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan program prioritas nasional yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai wujud keseriusan dalam menjamin kualitas dan keberlanjutan program tersebut, pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai mitra strategis dalam implementasi MBG di berbagai daerah. Evaluasi…

Oleh: Ardian Prakoso *) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sejak awal dirancang untuk memperkuat fondasi sumber daya manusia Indonesia. Dengan menyalurkan lebih dari satu miliar porsi makanan bergizi ke berbagai pelosok tanah air, program ini menjadi salah satu instrumen strategis dalam membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif. Namun demikian, dalam perjalanannya muncul…

Jakarta – Langkah cepat pemerintah dalam mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mendapat sambutan positif dari publik, terutama dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Komitmen ini dinilai sebagai wujud nyata respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, termasuk tuntutan 17+8 yang telah disuarakan dalam berbagai aksi dan forum diskusi…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah resmi mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai jawaban atas desakan publik yang terkonsolidasi dalam gerakan “17+8”. RUU ini telah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dalam sidang paripurna DPR. Langkah ini dipandang sebagai momentum penting untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus menegakkan keadilan ekonomi di…

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan komitmennya merespon aspirasi publik, termasuk kelompok 17+8, dengan memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan 2026. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan seluruh proses pembahasan RUU akan dilakukan secara terbuka agar dapat diakses oleh masyarakat luas.…

Jakarta – Pemerintah pusat semakin tegas dalam menindak praktik judi daring dengan mencoret penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat dalam aktivitas tersebut. Kebijakan ini mendapat sorotan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sumbawa dan Pacitan, Jawa Timur, yang memastikan pengawasan ketat agar pelaksanaannya tepat sasaran. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Takdir, menegaskan…

Oleh: Irma Nadia Sinaga Pemerintah pusat terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik judi daring dan pinjaman online (pinjol) yang semakin marak menjerat masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi sorotan publik adalah kebijakan pencoretan nama-nama penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat dalam aktivitas tersebut. Kebijakan ini tidak…