indopos

Oleh: Bara Winatha*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi salah satu prioritas nasional dalam memperkuat kualitas kesehatan masyarakat, terutama ibu hamil, balita, dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah memastikan bahwa distribusi makanan sehat tidak hanya dilakukan secara rutin, tetapi juga berkualitas, tepat sasaran, serta didukung oleh tata kelola yang kuat. Dalam upaya tersebut, kolaborasi antara…

Oleh: Florensa Flobamora (* Upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat di Indonesia tengah memasuki fase baru yang lebih terintegrasi, khususnya melalui kolaborasi antara program Keluarga Berencana (KB) dan skema Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah, melalui berbagai kementerian dan lembaga, kini menempatkan kerja sama lintas sektor sebagai fondasi utama dalam mempercepat perbaikan gizi, menurunkan stunting, serta memperkuat…

Jakarta – Pemerintah terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu agenda prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat standar operasional prosedur (SOP) setelah insiden mobil mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengantar Makan Bergizi Gratis (MBG) menabrak sejumlah siswa dan guru di SDN Kalibaru 01,…

Jakarta — Kolaborasi lintas sektor kembali ditegaskan sebagai faktor penentu keberhasilan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Tahap II di Pekanbaru, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa sinergi seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan implementasi program berjalan optimal dan tepat sasaran. “Pertemuan ini dilaksanakan sebagai…

Mayoritas masyarakat mengaku yakin bahwa pemerintah mampu menangani bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tanpa bantuan asing. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan, sebanyak 54,2 persen responden meyakini pemerintah mampu menangani bencana di Sumatera tanpa bantuan asing. Sementara itu, 25,2 persen responden menyatakan tidak yakin pemerintah dapat mengatasi bencana tersebut tanpa dukungan dari…

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat upaya penanganan dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan penyediaan hunian sementara dan pemulihan kebutuhan dasar bagi para korban. Langkah ini diambil sebagai respons atas situasi darurat yang telah memaksa ratusan ribu warga mengungsi dan kehilangan…

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmen kuat negara dalam melindungi keselamatan rakyat dengan menyiapkan dana darurat tambahan guna menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Langkah cepat dan terukur ini mencerminkan kehadiran negara yang sigap, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kesiapan…

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk memastikan seluruh kebutuhan pengungsi bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera terpenuhi, khususnya ketersediaan air bersih dan toilet portabel. Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya mengatakan perintah tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas (Ratas) yang digelar di kediaman pribadi Presiden di Hambalang,…

Bogor – Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri untuk segera memenuhi kebutuhan dasar dan menyelesaikan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk warga terdampak bencana Sumatera. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Presiden meminta itu ketika mengadakan rapat dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor pada 14 Desember 2025. “Pembangunan…

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas dugaan praktik ilegal logging dan pengelolaan hasil hutan yang diduga berkontribusi terhadap bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh pemerintah dalam menangani akar penyebab bencana, tidak hanya pada aspek tanggap darurat, tetapi juga penegakan hukum dan pembenahan tata…