-
Warga Bencana Sumatera Mulai Huni Huntara, Kehadiran Negara Semakin Terasa
Oleh : Zaki Walad )* Bencana selalu datang tanpa aba-aba, meninggalkan luka fisik dan psikis bagi masyarakat terdampak. Namun, cara negara merespons bencana itulah yang menentukan apakah penderitaan warga berlarut atau perlahan dipulihkan. Dalam konteks bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, langkah pemerintah membangun hunian sementara (huntara) patut dipandang sebagai wujud kehadiran negara yang…
-
Negara Terus Hadir, Tekad Presiden Prabowo Pastikan Warga Perlahan Pulih dari Bencana Sumatera
Oleh: Moeini Syakir *) Bencana tidak hanya menghancurkan rumah, jalan, dan sawah. Ia juga meruntuhkan rasa aman, memutus ikatan keluarga, dan meninggalkan luka batin yang kerap tak terlihat dalam laporan statistik. Di Sumatera Barat, salah satu momen paling menyentuh dari rangkaian penanganan banjir terjadi ketika seorang pengungsi, pria paruh baya yang kehilangan seluruh anggota keluarganya,…
-
UMP 2026 Diprediksi Lebih Adil Berkat Formula Baru yang Diperkuat Pemerintah
Jakarta – Pemerintah resmi memperkuat mekanisme penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang telah diteken Presiden Prabowo Subianto. Aturan ini menjadi dasar hukum baru yang mewajibkan seluruh gubernur mengumumkan penetapan UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2025. PP Pengupahan terbaru memperkenalkan formula kenaikan UMP berbasis Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi…
-
Kebijakan UMP 2026 Diteken Prabowo, Diharapkan Dorong Kesejahteraan Pekerja
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebagai bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia. Penetapan UMP 2026 ini menjadi penanda komitmen negara untuk memastikan bahwa kebijakan pengupahan berjalan seimbang antara peningkatan daya beli pekerja dan keberlanjutan dunia usaha,…
-
Pemerintah Libatkan Buruh dan Pengusaha dalam Penyusunan UMP 2026
Oleh : Theo Saktiawan )* Pemerintah menegaskan bahwa proses penyusunan kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya perwakilan buruh dan dunia usaha. Pendekatan ini ditempuh untuk memastikan kebijakan upah yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek keadilan bagi pekerja, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan stabilitas ekonomi daerah. Dalam…
-
Pemerintah Tegaskan Formula Kenaikan UMP untuk Lindungi Daya Beli Pekerja dan Keberlanjutan Usaha
Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan daya beli pekerja dan keberlanjutan dunia usaha melalui penetapan formula kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang baru untuk tahun 2026. Komitmen tersebut diwujudkan dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan oleh Presiden Prabowo Subianto. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional karena…
-
Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru
Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategis menjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi bukti nyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat selama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadap kelangsungan aktivitas…
-
Proyeksi Konsumsi BBM Jelang Nataru Meningkat, Pertamina Siapkan Terminal dan SPBU Tambahan
Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026, proyeksi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan hari-hari normal. Analisis terkini dari otoritas sektor migas memperkirakan permintaan bensin akan naik sekitar tiga persen pada masa libur ini, sementara kebutuhan avtur juga diprediksi meningkat seiring melonjaknya mobilitas udara dan…
-
Pemerintah Bentuk Satgas Distribusi untuk Antisipasi Lonjakan Permintaan BBM Selama Libur Nataru
JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga ketahanan energi nasional dengan membentuk dan mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Distribusi Energi guna mengantisipasi lonjakan permintaan Bahan Bakar Minyak (BBM) selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan energi tetap aman, merata, dan lancar di tengah meningkatnya…
-
Pemerintah Pastikan Stok BBM Aman dan Siap Layani Masyarakat Selama Libur Nataru
Jakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kepastian ini disampaikan menyusul meningkatnya mobilitas masyarakat di berbagai daerah, khususnya pada jalur-jalur utama transportasi darat, laut, dan udara. Menteri Energi dan Sumber Daya…
