indopos

Jakarta — Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan buruh semakin nyata dengan dibentuknya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN). Lembaga baru ini diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi sekaligus menanggapi berbagai persoalan krusial ketenagakerjaan, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), jaminan sosial, hingga penyediaan perumahan layak bagi buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja…

Jakarta — Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan buruh semakin nyata dengan dibentuknya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN). Lembaga baru ini diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi sekaligus menanggapi berbagai persoalan krusial ketenagakerjaan, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), jaminan sosial, hingga penyediaan perumahan layak bagi buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja…

Jakarta – Dalam upaya menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjadikan perlindungan buruh sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Langkah ini disuarakan melalui pembahasan intensif antara pemerintah, perwakilan serikat buruh, dan anggota legislatif dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, yang sedang dipersiapkan. Sebanyak 22 konfederasi serikat buruh di Indonesia telah…

Jakarta – Dalam upaya menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjadikan perlindungan buruh sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Langkah ini disuarakan melalui pembahasan intensif antara pemerintah, perwakilan serikat buruh, dan anggota legislatif dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, yang sedang dipersiapkan. Sebanyak 22 konfederasi serikat buruh di Indonesia telah…

Oleh : Ricky Rinaldi Pemerintah menegaskan bahwa kesejahteraan buruh merupakan prioritas utama dalam agenda nasional. Melalui berbagai kebijakan dan inisiatif strategis, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa negara hadir untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup pekerja Indonesia, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Kehadiran Presiden dalam momentum Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025…

Oleh : Ricky Rinaldi Pemerintah menegaskan bahwa kesejahteraan buruh merupakan prioritas utama dalam agenda nasional. Melalui berbagai kebijakan dan inisiatif strategis, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa negara hadir untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup pekerja Indonesia, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Kehadiran Presiden dalam momentum Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025…

Jakarta – Sinergitas antara TNI, Polri, dan masyarakat terus diperkuat sebagai pilar utama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional. Kolaborasi ini diyakini mampu memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan damai, tanpa menimbulkan keresahan atau aksi anarkis. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen aparat dalam mengawal jalannya demokrasi, khususnya ketika masyarakat menyampaikan…

Jakarta – Sinergitas antara TNI, Polri, dan masyarakat terus diperkuat sebagai pilar utama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional. Kolaborasi ini diyakini mampu memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan damai, tanpa menimbulkan keresahan atau aksi anarkis. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen aparat dalam mengawal jalannya demokrasi, khususnya ketika masyarakat menyampaikan…

Jakarta – Penolakan terhadap aksi anarkis yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional semakin menguat di berbagai daerah. Publik bersama aparat keamanan menegaskan kesepakatan bahwa segala bentuk kekerasan jalanan, perusakan fasilitas umum, maupun provokasi destruktif tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Kesadaran bersama ini lahir dari pemahaman bahwa demokrasi hanya dapat tumbuh sehat bila dijalankan secara…

Jakarta – Penolakan terhadap aksi anarkis yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional semakin menguat di berbagai daerah. Publik bersama aparat keamanan menegaskan kesepakatan bahwa segala bentuk kekerasan jalanan, perusakan fasilitas umum, maupun provokasi destruktif tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Kesadaran bersama ini lahir dari pemahaman bahwa demokrasi hanya dapat tumbuh sehat bila dijalankan secara…