indopos

Oleh: Zulfikar Ramdan *) Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlahwilayah di Aceh pada penghujung 2025 tidak hanyamenyisakan kerusakan lingkungan dan fasilitas publik, tetapi juga menghadirkan tantangan sosial yang memerlukan kewaspadaan bersama. Di tengah suasanaduka dan proses pemulihan yang masih berlangsung, muncul upaya-upaya simbolik yang berpotensimembangkitkan kembali narasi konflik masa lalu. Namun, arus utama di Aceh justru menunjukkanpenolakan tegas terhadap segala bentuk separatisme, seiring menguatnya konsolidasi sosial antaramasyarakat dan pemerintah. Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus SurveiIndonesia, Ali Rif’an, menilai bahwa kemunculan simbol-simbol yang berkaitan dengan gerakan separatis tidakdapat dipahami sebagai ekspresi netral. Iaberpandangan bahwa simbol tersebut memiliki muatanideologis dan historis yang kuat, sehingga kehadirannyadi ruang publik berisiko membuka kembali memorikonflik yang selama ini telah ditutup melalui proses perdamaian panjang. Dalam konteks pascabencana, iamengingatkan agar situasi psikologis masyarakat yang sedang rentan tidak dimanfaatkan untuk kepentinganprovokasi. Ali juga mengamati adanya pergeseran polaseparatisme di era digital, di mana narasi konflik tidaklagi disuarakan melalui kekuatan fisik, melainkanmelalui simbol dan propaganda emosional di media sosial. Menurutnya, upaya memelintir rasa ketidakadilanatau penderitaan akibat bencana menjadi alatdelegitimasi negara merupakan bentuk ancaman baruterhadap stabilitas sosial. Karena itu, ia menekankanpentingnya kehadiran negara dan masyarakat secarabersamaan untuk menutup ruang tumbuhnya narasisemacam itu. Di lapangan, respons Aceh justru bergerak ke arahsebaliknya. Pemerintah daerah bersama masyarakatmemperlihatkan soliditas yang kuat dalam menghadapidampak bencana. Sejak akhir Desember 2025, Pemerintah Aceh mengerahkan sekitar 3.000 AparaturSipil Negara ke berbagai wilayah terdampak banjir dantanah longsor. Para ASN tidak hanya ditugaskanmembersihkan material sisa bencana, tetapi jugamemastikan layanan dasar seperti kesehatan, administrasi kependudukan, dan fasilitas umum tetapberjalan. Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua PoskoPenanganan Bencana Hidrometeorologi menilai bahwapenugasan ASN merupakan bentuk kehadiran negarayang konkret di tengah masyarakat. Dengan turunlangsung ke lapangan, aparatur negara dapatmemahami kebutuhan riil warga, sekaligus membangunkedekatan emosional yang memperkuat kepercayaanpublik. Kehadiran tersebut dipandang sebagai langkahpenting untuk menjaga stabilitas sosial di tengah situasidarurat. Gotong royong menjadi benang merah yang menyatukan berbagai elemen. Sejumlah lembagakemanusiaan bersama relawan lokal, TNI, Polri, danpelajar menggelar aksi pembersihan lingkungan danpembukaan kembali akses jalan di berbagai kabupatenterdampak. Keterlibatan alat berat dipadukan dengantenaga warga setempat, menciptakan percepatanpemulihan fisik tanpa menghilangkan peran aktifmasyarakat. Kolaborasi ini menunjukkan bahwapemulihan Aceh bertumpu pada kerja kolektif, bukanpada satu aktor semata. Sejumlah kepala daerah menyampaikan bahwa polakerja sama tersebut sangat membantu pemerintahdaerah. Gotong royong dinilai tidak hanya mempercepatpembersihan wilayah dan distribusi bantuan, tetapi jugamenjadi sarana konsolidasi sosial yang efektif. Ketikamasyarakat, relawan, dan pemerintah bekerja dalamsatu irama, ruang bagi isu-isu provokatif semakinmenyempit dan tidak mendapatkan resonansi luas. Dari sisi sosial-keagamaan, ketangguhan masyarakatAceh juga ditopang oleh nilai spiritual yang kuat. Tokohagama menilai bahwa kesabaran dan ketenanganwarga dalam menghadapi musibah mencerminkankedewasaan iman dan sosial. Nilai tersebut mendorongmasyarakat untuk saling membantu dan menolak ajakanyang berpotensi memecah belah. Solidaritas yang lahirdari keyakinan religius ini menjadi modal penting dalammenjaga perdamaian. Tradisi lokal seperti Peumulia Jamee turut memperkuatpesan tersebut. Di tengah keterbatasan akibat bencana, keramahan warga terhadap relawan dan petugas tetapterjaga. Sikap memuliakan tamu ini dinilai memberienergi moral bagi seluruh pihak yang terlibat dalampemulihan, sekaligus memperlihatkan identitas Aceh sebagai masyarakat yang damai dan terbuka. Budayaini menjadi penanda bahwa nilai-nilai kemanusiaantetap hidup, bahkan dalam situasi paling sulit. Di tingkat akar rumput, inisiatif mandiri warga jugabermunculan. Di sejumlah kecamatan, masyarakatbergotong royong membangun jembatan darurat darikayu agar akses desa tidak terputus. Tanpa menunggubantuan alat berat, warga memastikan distribusi logistikdan layanan kesehatan tetap berjalan. Aksi inimenunjukkan kesiapan mental masyarakat yang selarasdengan kebijakan pemerintah, sekaligus memperkuatketahanan sosial dari bawah. Sementara itu, pemerintah terus meningkatkankesiapsiagaan seiring peringatan potensi cuaca ekstremdari BMKG. Fokus diarahkan pada percepatanpenyediaan hunian sementara dan pemulihaninfrastruktur dasar. Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar proses pemulihan berjalan berkelanjutan. Pengalaman pascabencana ini memperlihatkan bahwagotong royong bukan sekadar instrumen pemulihanfisik, tetapi juga benteng sosial dalam meredam isuseparatisme. Ketika pemerintah hadir secara nyata danmasyarakat bergerak dengan kesadaran kolektif, narasikonflik kehilangan ruang. Aceh menunjukkan bahwasolidaritas, kepercayaan, dan komitmen damai adalahkekuatan utama untuk bangkit, sekaligus menjagastabilitas dan persatuan di tengah ujian berat. *) Peneliti Pusat Studi Bencana/Aktivis Kemanusiaan

Jakarta — Pemerintah bersama masyarakat Aceh menegaskan komitmen menjaga perdamaian dengan menolak segala bentuk kebangkitan separatisme pascabencana. Fokus pemulihan infrastruktur dan layanan dasar dinilai menjadi langkah konkret untuk menutup ruang provokasi simbolik yang berpotensi memecah belah masyarakat. Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mengingatkan bahwa pengibaran simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM)…

Banda Aceh – Pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen menjaga perdamaian Aceh dengan menolak segala bentuk provokasi separatis pascabencana banjir dan tanah longsor. Di tengah fokus pemulihan, sejumlah pihak mengingatkan agar pengibaran simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak dinormalisasi. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menegaskan simbol tersebut memiliki makna ideologis dan historis yang…

Oleh: Siti Aisyah Usman Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepemimpinan yang berpijak pada kehadiran langsung dan kerja nyata saat menghadapi bencana banjir dan longsor di berbagai wilayah Sumatera.  Sejak awal Januari 2026, kepala negara secara konsisten menunjukkan optimisme sebagai modal utama dalam menggerakkan seluruh proses pemulihan, sekaligus memastikan negara hadir secara serius dan terkoordinasi di tengah masyarakat…

Oleh: Teuku Faisal Ibrahim Presiden Prabowo Subianto memilih menunjukkan kerja nyata di lapangan sebagai respons atas bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Sejak akhir 2025 hingga memasuki awal 2026, kepala negara secara konsisten menempatkan kehadiran langsung, percepatan pemulihan, serta pengambilan keputusan berbasis bukti sebagai pendekatan utama dalam penanganan krisis kemanusiaan tersebut. Langkah…

SUMATERA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan penanganan banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera berjalan secara efektif, cepat, dan akuntabel. Sejak awal Januari 2026, Presiden secara aktif mengawal seluruh proses pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan menekankan kerja nyata serta pengawasan ketat terhadap setiap kebijakan…

SUMATERA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kehadiran negara secara nyata dalam seluruh proses penanganan banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera sejak akhir 2025. Pemerintah bergerak cepat memastikan pemulihan berjalan terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Komitmen tersebut ditunjukkan Presiden Prabowo melalui kunjungan…

Jakarta, – Pemerintah Republik Indonesia memastikan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang direvisi akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 bersamaan dengan KUHP baru, sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem peradilan pidana nasional. Kebijakan ini disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang KUHAP yang baru pada akhir Desember 2025, menyusul pengesahan oleh DPR…

Jakarta – Pemerintah mengajak masyarakat untuk memahami secara utuh substansi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi keliru atau disinformasi yang beredar di ruang publik. KUHAP baru ini dipastikan disusun secara terbuka, melibatkan banyak pihak, dan berorientasi pada penguatan hak asasi manusia serta keadilan hukum. Menteri Hukum (Menkum)…

Oleh : Rudi Hardianto Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru menandai babak penting dalam perjalanan reformasi hukum Indonesia. Pemerintah memastikan bahwa KUHAP baru dirancang untuk melindungi hak warga negara sekaligus memperkuat prinsip due process of law dalam setiap tahapan penegakan hukum. Pemberlakuannya yang direncanakan bersamaan dengan KUHP baru pada Januari 2026 menunjukkan keseriusan…