indopos

Jawa Barat – Presiden Prabowo Subianto menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menunjukkan capaian yang sangat signifikan dengan tingkat keberhasilan mencapai 99,99 persen. Meski demikian, pemerintah menegaskan tidak akan berpuas diri dan terus mendorong peningkatan kualitas layanan hingga mencapai standar zero defect atau tanpa kesalahan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan…

JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan kesiapan penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal 2026. Sebanyak 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dipastikan siap beroperasi secara serentak mulai 8 Januari 2026, dengan jangkauan layanan mencapai sekitar 55,1 juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Kepala BGN Dadan…

Oleh Yulia Rahmawati )* Reformasi hukum pidana melalui pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru menandai babak penting dalam perjalanan penegakan hukum Indonesia. Perubahan ini bukan sekadar pembaruan norma, melainkan pergeseran paradigma dari sistem yang kaku dan retributif menuju pendekatan yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berorientasi pada…

Oleh: Muhammad Rizki Darwis Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang mulai efektif pada awal 2026 menandai babak penting dalam sejarah hukum Indonesia. Setelah lebih dari satu abad menggunakan sistem hukum pidana warisan kolonial, Indonesia kini resmi beralih ke sistem hukum pidana nasional dengan paradigma modern yang dirancang sesuai nilai, kebutuhan, dan jati diri bangsa. Pemerintah…

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam melakukan pembaruan sistem hukum nasional melalui pembahasan dan penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Salah satu terobosan penting dalam KUHAP baru tersebut adalah penerapan prinsip single prosecution yang menempatkan penanganan perkara pidana dalam satu garis kendali yang terintegrasi. Prinsip ini dinilai mampu menjawab berbagai persoalan…

Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan langkah sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat agar implementasinya berjalan selaras dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum) Nico Afinta mengatakan, komunikasi yang efektif…

Oleh : Ricky Rinaldi Penanganan banjir di Aceh Utara memasuki fase transisi setelah kondisi kedaruratan berangsur terkendali. Pemerintah kini mengalihkan fokus dari respons darurat menuju fase pemulihan yang menitikberatkan pada pemulihan kehidupan masyarakat, perbaikan infrastruktur dasar, serta penguatan stabilitas sosial. Dalam fase ini, pemerintah menegaskan bahwa proses pemulihan harus berlangsung kondusif dan terbebas dari upaya-upaya yang…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah Republik Indonesia memastikan bahwa penanganan pascabanjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, khususnya untuk memulihkan sektor ekonomi dan sosial masyarakat terdampak. Bencana banjir dan longsor yang terjadi sejak akhir 2025 hingga awal Januari 2026 tersebut telah menimbulkan dampak luas, baik terhadap keselamatan warga…

JAKARTA – Pemerintah kembali menunjukkan kehadiran negara secara nyata dalam penanganan bencana dengan mengerahkan 366 Tenaga Medis dan Kesehatan ke Provinsi Aceh pascabanjir dan longsor. Langkah cepat dan terukur ini menjadi bukti komitmen kuat pemerintah pusat dalam memastikan layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan optimal sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga terdampak. Kementerian Kesehatan…

Jakarta — Pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (Baznas RI) menyalurkan sebanyak 20.000 paket perlengkapan sekolah bagi siswa terdampak banjir di sejumlah wilayah Sumatra. Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari respons cepat pemerintah dalam memastikan keberlanjutan pendidikan anak-anak di tengah kondisi pascabencana. Ketua Baznas RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA menyatakan bahwa…