-
Penyaluran KUR Akan Diperluas Lewat Koperasi Merah Putih
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat desa. Upaya tersebut ditandai dengan dibukanya akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi koperasi yang tergabung dalam program tersebut. “Insya Allah pada 21 Juli nanti seluruh pembentukan sudah selesai. Kemudian mulai 22 Juli, kopdes/kel merah putih sudah bisa mengakses…
-
Pemerintah Siapkan KDKMP sebagai Mitra Penyaluran KUR dan Barang Bersubsidi
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penggerak ekonomi desa. Selain diproyeksikan menjadi infrastruktur penyaluran bantuan sosial dan barang bersubsidi, KDKMP juga disiapkan sebagai mitra strategis perbankan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema channeling guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di wilayah pedesaan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono…
-
Menjadikan KUR Lebih Dekat dengan Rakyat Lewat Koperasi Merah Putih
Oleh: Rita Nurwati)* Akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) kini semakin diperluas melalui penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai mitra perbankan dalam skema channeling. Langkah ini menjadi terobosan untuk menghadirkan layanan pembiayaan yang lebih dekat dengan masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Melalui jaringan koperasi yang tersebar di berbagai daerah, penyaluran KUR…
-
KUR dan Koperasi Merah Putih: Jalan Baru Memperkuat Ekonomi Desa
Oleh : Rivka Mayangsari) Pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari kemajuan desa sebagai fondasi utama aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagian besar potensi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hingga usaha mikro berada di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, penguatan ekonomi desa menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program Koperasi…
-
Pemerintah Gratiskan Sertifikasi Rumah MBR untuk Perkuat Kepastian Hukum Hunian
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat perlindungan hak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan paling mendasar, yakni kepastian hukum atas hunian. Melalui sinergi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah resmi meluncurkan Program Sertipikasi Sektor Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan target menjangkau 1…
-
MBR Dapat Kabar Baik, Pemerintah Gratiskan Sertifikat Rumah
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui berbagai kebijakan yang mempermudah proses administrasi dan menekan biaya kepemilikan. Salah satu langkah yang didorong adalah percepatan penerbitan sertifikat rumah bagi MBR tanpa membebani masyarakat dengan biaya tambahan yang tidak semestinya. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan rumah sekaligus…
-
Sertifikasi Rumah MBR Gratis dan Harapan Baru Kepastian Hunian Rakyat Kecil
Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Rumah memiliki peran sebagai fondasi bagi rasa aman, kesejahteraan, dan masa depan sebuah keluarga. Namun, bagi jutaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), memiliki rumah yang telah berdiri belum tentu berarti memiliki kepastian hukum atas tanah dan bangunan yang ditempati. Di Indonesia, persoalan legalitas hunian masih menjadi pekerjaan rumah yang panjang. Tidak sedikit…
-
Sertifikasi Rumah MBR Gratis sebagai Terobosan Melindungi Aset Masyarakat Kecil
Oleh : Aditya Anggara )* Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga simbol kepastian hidup dan aset paling berharga bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), memiliki rumah yang dilengkapi dengan sertifikat hak atas tanah merupakan bentuk perlindungan hukum yang sangat penting. Tanpa sertifikat, kepemilikan rumah berpotensi menghadapi berbagai persoalan, mulai dari…
-
Kolaborasi Lintas Instansi Perkuat Tata Kelola Penyaluran BBM Subsidi di Sumatra
Oleh: Khansa Putri )* Penguatan tata kelola penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi terus dilakukan di berbagai wilayah Sumatra melalui kolaborasi antara PT Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, aparat terkait, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi lintas instansi menjadi langkah penting untuk memastikan subsidi energi disalurkan secara tepat sasaran, menjaga ketersediaan pasokan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan…
-
Perbaikan Distribusi BBM di Sumatra Dukung Kelancaran Aktivitas Ekonomi dan Logistik
Oleh: Satria Kusuma )* Perbaikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di berbagai wilayah Sumatra mulai menunjukkan hasil yang semakin positif. Kelancaran penyaluran energi yang terus membaik tidak hanya mempermudah masyarakat memperoleh BBM, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan logistik yang sangat bergantung pada ketersediaan pasokan energi. Upaya percepatan distribusi yang dilakukan PT…
