Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, masyarakat diajak menjaga keamanan dan ketertiban serta mewaspadai provokasi negatif yang berpotensi memicu perpecahan. Momentum evaluasi pemerintahan diharapkan menjadi ruang penyampaian aspirasi secara damai sekaligus memperkuat persatuan nasional. Aktivis Pergerakan, Ammad mengingatkan pentingnya peran seluruh elemen…

Oleh : Abdul Razak)* Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026 mendatang, evaluasi terhadap perjalanan pemerintahan menjadi momentum penting untuk menilai arah pembangunan nasional. Periode ini bukan sekadar penanda waktu, melainkan ruang untuk menguji efektivitas kebijakan, mengukur manfaat program, sekaligus mengidentifikasi pekerjaan rumah yang masih…

*) Oleh : Gavin Asadit Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, evaluasi terhadap kinerja pemerintah menjadi bagian penting dalam ruang demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menilai kebijakan, menyampaikan kritik, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Namun, penilaian tersebut perlu dibangun di atas data, fakta, dan dampak…

Oleh Rianti Aliansyah )* Kebakaran hutan dan lahan yang kembali mengancam sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan mengingatkan bahwa persoalan gambut belum selesai. Setiap musim kemarau, ancaman api, kabut asap, gangguan kesehatan, dan kerugian ekonomi membayangi masyarakat. Persoalan ini tidak semata dipicu cuaca, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan bentang alam gambut yang rentan mengalami kerusakan. Untuk…

Oleh : Abidin Rahmat )* Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, melindungi kesehatan masyarakat, serta mempertahankan aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah terdampak. Untuk mempercepat upaya tersebut, pemerintah mengoptimalkan pemadaman melalui jalur darat dan udara, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta menguji pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari…

Oleh: Dehen Arka Raynard *) Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak cukup diukur dari luas wilayah yang berhasil dipadamkan. Keberhasilan penanganan juga perlu dilihat dari kemampuan negara melindungi masyarakat yang menghadapi kabut asap, kekurangan air bersih, gangguan kesehatan, serta terhambatnya aktivitas ekonomi. Dalam konteks tersebut, penguatan bantuan pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting…

Oleh: Wesno Alex Noerdin *) Keberadaan negara yang berdaulat tidak hanya diukur dari ketegasan menjaga batas-batas wilayah darat dan laut, melainkan juga dari keberanian melindungi ruang hidup serta kelestarian lingkungan dari ancaman kerusakan ekologis. Dalam tata kelola sumber daya alam, ketegasan penegakan hukum terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan menjadi tolok ukur utama keseriusan pemerintah…

JAKARTA – Pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui persiapan penguatan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove agar lebih fleksibel dalam menjalankan tugasnya. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan perlindungan lingkungan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meminimalkan risiko kebakaran yang berdampak terhadap masyarakat dan ekosistem. Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal…

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan meminta pemerintah mempercepat upaya pemadaman di sejumlah wilayah prioritas. Pemerintah mengoptimalkan operasi darat dan udara serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengendalikan kebakaran dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan,…

​Banjarmasin— Pemerintah terus memperkuat langkah strategis dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Guna mengoptimalkan penanganan di daerah rawan, pemerintah memperluas keterlibatan dunia usaha dalam penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dengan menggerakkan sekitar 350 perusahaan untuk mendukung upaya pemerintah dan Satgas di lapangan. ​Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa langkah ini…