Category: Blog

  • Makan Bergizi Gratis Tekan Stunting dan Perkuat Ekonomi Lokal di Papua

    Oleh: Jefri Waromi* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah merupakan langkah strategis untuk menekan angka stunting, memperkuat ekonomi lokal, dan membuka lapangan kerja di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya di Papua. Dengan fokus pada pemenuhan gizi anak-anak dan masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pangan, MBG tidak hanya menawarkan bantuan…

  • MBG di Papua Siapkan Generasi Muda Sehat dan Berdaya Saing

    Sentani– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua semakin memperlihatkan manfaatnya dalam menyiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berkomitmen menjadikan pemenuhan gizi anak sekolah sebagai pondasi utama pembangunan sumber daya manusia di tanah Papua. Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menegaskan bahwa MBG menjadi langkah strategis untuk memastikan anak-anak…

  • Pelatihan Petugas MBG di Papua Pastikan Hidangan Aman dan Bergizi

    MIMIKA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua semakin diperkuat dengan adanya pelatihan khusus bagi ratusan petugas pengolah makanan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Pelatihan ini digagas Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan setiap hidangan yang tersaji aman, sehat, dan memenuhi standar higienis. Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN Enny Indarti menegaskan, pelatihan…

  • Revisi UU HAM Wujudkan Aspirasi 17+8 Perkuat Komnas HAM

    Oleh : Rivka Mayangsari*) Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia dalam memperkuat komitmen terhadap perlindungan hak asasi. Salah satu aspirasi yang tertuang dalam 17+8 Tuntutan Rakyat adalah penguatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai institusi yang selama ini berperan krusial dalam menegakkan…

  • Aspirasi 17+8 Diakomodasi Pemerintah dengan Revisi UU HAM

    Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia dengan mengakomodasi aspirasi rakyat yang terangkum dalam 17+8 tuntutan, melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa revisi UU HAM akan menyentuh aspek mendasar terkait pembangunan hak asasi manusia di seluruh Indonesia. Salah satu…

  • Pemerintah Perkuat Komnas HAM Lewat Revisi UU HAM Sesuai Aspirasi 17+8

    Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat perlindungan hak asasi manusia melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat yang terangkum dalam 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi dasar utama dalam penyusunan rancangan undang-undang tersebut. “Tuntutan 17+8 mengenai penguatan Komnas HAM sudah kami masukkan dalam revisi UU HAM,” ucapnya…

  • Presiden Tekankan Efisiensi Berkeadilan, Kemenkeu Hemat Triliunan Rupiah

    Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil mencatatkan efisiensi anggaran hingga Rp 3,53 triliun dalam periode 2020 hingga 2025. Efisiensi tersebut diperoleh dari hasil benchmarking serta evaluasi terhadap belanja yang dinilai tidak diperlukan. Ia menuturkan, Kemenkeu yang saat ini dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melanjutkan efisiensi anggaran…

  • Efisiensi Anggaran sebagai Jalan Menuju Indonesia Maju

    Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya untuk menjalankan kebijakan efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Langkah ini menjadi kelanjutan dari kebijakan serupa pada tahun sebelumnya yang terbukti mampu menekan pemborosan serta meningkatkan efektivitas belanja negara. Presiden Prabowo menegaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan jalan untuk menjaga…

  • Pemerintah Perkuat Efisiensi Anggaran Demi Kesejahteraan Rakyat

    Jakarta – Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan efisiensi anggaran yang cermat dan terukur. Dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, efisiensi anggaran bukan hanya sekadar pemangkasan belanja, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal demi kepentingan publik. Ah Maftuchan, Pengamat Kebijakan Publik, The PRAKARSA menilai…

  • Efisiensi Anggaran Bukan Sekadar Pemangkasan, tapi Penataan Prioritas demi Ekonomi

    Jakarta — Pemerintah semakin menegaskan komitmennya untuk menjalankan efisiensi anggaran sebagai bagian dari reformasi fiskal yang berorientasi langsung pada kesejahteraan rakyat. Langkah ini tak sekadar memangkas pengeluaran, tetapi juga menata ulang prioritas belanja negara agar setiap rupiah benar-benar berdampak bagi masyarakat luas. Di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kementerian Keuangan menetapkan arah kebijakan…