-
DPR Tegaskan MBG Harus Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat
JAKARTA – Anggota DPR RI Said Abdullah, tidak setuju jika program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara. Ide untuk menghentikan sementara program tersebut lantaran belakangan ini banyak siswa sekolah yang keracunan usai menyantap MBG di sekolah. Terkait dengan hal tersebut, Ketua DPP PDIP tersebut justru meminta agar adanya evaluasi…
-
Payung Hukum Siap Diteken Presiden, BPOM Dukung Penuh Program MBG
Jakarta – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menegaskan BPOM sebagai salah satu lembaga negara yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap mendukung secara penuh pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. “Kalau Badan POM, program MBG merupakan prioritas Bapak Presiden, Badan POM sebagai pembantu Presiden, tentu kita akan…
-
Pemerintah Perkuat Pengawasan dan Evaluasi untuk Tingkatkan Kualitas Program MBG
Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diposisikan sebagai tonggak penting pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah menegaskan, inisiatif ini hadir untuk memastikan anak-anak bangsa mendapatkan asupan gizi seimbang, makanan halal, dan layanan yang aman. MBG bukan sekadar bantuan konsumsi, melainkan investasi jangka panjang dalam mencetak generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Badan…
-
Pemerintah Pastikan Program MBG Tetap Berjalan, Fokus pada Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Gizi
Jakarta – Pemerintah menegaskan tidak ada rencana penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski muncul sejumlah kasus keracunan di beberapa daerah. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menekankan bahwa langkah pemerintah saat ini adalah melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan program berjalan lebih baik dan aman bagi masyarakat. Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin,…
-
Pemerintah Pastikan Penanganan Kasus Keracunan MBG Berjalan Cepat
Jakarta – Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat dalam menangani kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. “BGN bersama seluruh pihak terkait terus bekerja keras memastikan penanganan kesehatan terbaik serta melakukan langkah investigasi menyeluruh atas insiden ini,” ujar Khairul dalam keterangan resmi…
-
Pemerintah Kerahkan Tim Investigasi Ahli Tangani Kasus Keracunan MBG
Jakarta, Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaporkan menimpa ribuan anak. Tim ini berfungsi memberikan second opinion sambil menunggu hasil investigasi resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga pemerintah memiliki pijakan ilmiah awal untuk mengambil langkah perbaikan yang cepat dan tepat.…
-
Pemerintah Evaluasi Kinerja Mitra SPPG Untuk Jamin Kualitas MBG
Oleh: Dhita Karuniawati )* Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan program prioritas nasional yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai wujud keseriusan dalam menjamin kualitas dan keberlanjutan program tersebut, pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai mitra strategis dalam implementasi MBG di berbagai daerah. Evaluasi…
-
Pemerintah Jamin Transparansi Penanganan Kasus Keracunan MBG
Oleh: Ardian Prakoso *) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sejak awal dirancang untuk memperkuat fondasi sumber daya manusia Indonesia. Dengan menyalurkan lebih dari satu miliar porsi makanan bergizi ke berbagai pelosok tanah air, program ini menjadi salah satu instrumen strategis dalam membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif. Namun demikian, dalam perjalanannya muncul…
-
Publik Apresiasi Langkah Cepat Pemerintah Bahas RUU Perampasan Aset Sesuai Aspirasi 17+8
Jakarta – Langkah cepat pemerintah dalam mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mendapat sambutan positif dari publik, terutama dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Komitmen ini dinilai sebagai wujud nyata respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, termasuk tuntutan 17+8 yang telah disuarakan dalam berbagai aksi dan forum diskusi…
-
Pemerintah Percepat RUU Perampasan Aset untuk Jawab Aspirasi 17+8
Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah resmi mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai jawaban atas desakan publik yang terkonsolidasi dalam gerakan “17+8”. RUU ini telah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dalam sidang paripurna DPR. Langkah ini dipandang sebagai momentum penting untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus menegakkan keadilan ekonomi di…