Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah terus memperkuat kebijakan fiskal untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan memperluas akses pembiayaan di daerah. Salah satu langkah strategis yang kini dijalankan adalah penempatan sebagian dana kas negara ke bank-bank daerah. Langkah ini diambil untuk meningkatkan likuiditas perbankan lokal, mempercepat penyaluran kredit ke sektor produktif, serta menjaga momentum pertumbuhan…

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana melakukan langkah strategis dengan menggeser penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia ke Bank Pembangunan Daerah (BPD). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat efektivitas distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut diharapkan…

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat pembangunan daerah melalui kebijakan penempatan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Kebijakan ini diharapkan menjadi instrumen efektif untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan meningkatkan kapasitas pembiayaan lokal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis memperkuat fungsi intermediasi perbankan di daerah. “Penempatan dana pemerintah di BPD akan…

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional melalui langkah tegas pemberantasan praktik judi daring. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil tindakan konkret dengan memblokir ribuan rekening dan menutup jutaan akses konten judi daring yang merusak tatanan ekonomi digital Indonesia. Langkah ini menjadi bukti sinergi…

*) Oleh: Raka Prasetya Fenomena adiksi digital menjadi salah satu tantangan sosial terbesar yang dihadapi masyarakat modern. Ketergantungan terhadap media sosial, judi daring, game online, hingga pornografi telah menggerus kualitas hidup banyak individu, memengaruhi kesehatan mental, hingga menurunkan produktivitas masyarakat. Melalui Jakarta Initiative Workshop 2025, Yayasan Lingkaran Indonesia Peduli (YLIP) bekerja sama dengan Universitas Paramadina berupaya menghadirkan ruang dialog dan solusi konkret…

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperkuat langkah sosialisasi bahaya judi daring guna melindungi masyarakat dari dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang ditimbulkannya. Seperti diketahui, judi daring bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman nyata terhadap masa depan bangsa. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa judi daring…

Oleh : Astrid Kumala )* Judi daring kini menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Fenomena ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga krisis sosial dan moral yang harus dihadapi secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Alexander Sabar, menegaskan bahwa judi daring telah menghancurkan…

Semarang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya menjadi upaya nyata dalam memperbaiki gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Melalui distribusi dana yang besar dan pemanfaatan sumber daya dari masyarakat sekitar, program ini terbukti mampu menciptakan dampak ganda: meningkatkan kualitas…

Oleh: Anggina Nur Andini* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu tonggak penting dalamkomitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun bangsayang sehat, cerdas, dan sejahtera. Program ini dirancang bukan hanya untukmemenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga sebagai investasi jangkapanjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing di masa depan. Melalui MBG, pemerintah berupaya menghadirkankebijakan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan. Pemerintah menempatkan MBG sebagai program nasional yang melibatkan seluruhlapisan masyarakat. Pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam memastikankeberhasilan pelaksanaannya. Pemerintah tidak bekerja sendiri, tetapi menggandengmasyarakat sipil, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan dunia usahauntuk bersama-sama mengawal agar makanan bergizi benar-benar tersalurkankepada anak-anak di seluruh Indonesia. Dengan melibatkan partisipasi publik, MBG bukan hanya menjadi program pemerintah, melainkan gerakan sosial untukmewujudkan generasi emas Indonesia. Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, menilai bahwapenguatan tata kelola dalam program MBG menjadi langkah penting untuk menjagamarwah Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program ini merupakan simbolkepedulian negara terhadap rakyat kecil dan harus dijaga kredibilitas sertaefektivitasnya. Pemerintah, kata Yeka, telah menunjukkan keseriusan denganmelakukan pembenahan menyeluruh agar pelaksanaan MBG semakin baik, tepatsasaran, dan berkelanjutan. Langkah konkret pemerintah terlihat melalui kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruhSatuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kebijakan ini merupakan bukti nyatakomitmen pemerintah dalam menjamin makanan yang dikonsumsi anak-anak aman, higienis, dan bergizi seimbang. Plt Dirjen Penanggulangan Penyakit, Murti Utami, menegaskan bahwa keamanan pangan adalah faktor penting yang menjadiperhatian utama. Setiap dapur dan penyedia makanan diwajibkan memenuhi standarhigienitas tinggi sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Kemenkes juga memastikan proses sertifikasi berjalan cepat dan transparan. Pemerintah daerah diberikan peran penting dalam menerbitkan SLHS, sementaramasyarakat dilibatkan dalam proses pemantauan dan evaluasi. Dengan sistem ini, pemerintah tidak hanya memperkuat aspek regulasi, tetapi juga menumbuhkankesadaran kolektif tentang pentingnya keamanan pangan dan kualitas gizi. Dukungan terhadap pelibatan masyarakat juga datang dari kalangan akademisi. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa partisipasi publikdan lembaga independen menjadi fondasi penting dalam memastikan transparansipelaksanaan MBG. Menurutnya, pelibatan masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan organisasi profesi gizi akan memperkuat kepercayaan publik terhadap program. Pemerintah telah membuka ruang luas bagi elemen masyarakat untuk berkontribusidalam memberikan masukan, pengawasan, dan pendampingan agar MBG terusberkembang menjadi lebih baik. Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, yang menekankanbahwa keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah dan masyarakat. DPR bersama kementerian dan lembaga terkait terus mengawal agar setiap rupiah anggaran yang digelontorkan benar-benar terkonversi menjadimakanan bergizi yang dikonsumsi oleh anak-anak Indonesia. Nurhadi menegaskanbahwa kolaborasi dengan lembaga keagamaan, yayasan, serta mitra penyediapangan harus diarahkan pada penguatan kualitas layanan gizi, bukan sekadarmemenuhi target angka. Dalam konteks tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) juga berperan strategis dalammemperluas jangkauan program dan memperkuat sistem pengawasan. Wakil KetuaBGN, Nanik S. Deyeng, menyampaikan bahwa pemerintah tengah memperkuatkoordinasi dengan lembaga pengawas pangan, laboratorium daerah, sertamasyarakat setempat untuk memastikan setiap makanan yang disajikan memenuhistandar gizi dan kebersihan. BGN…

Oleh : Aulia Rachman Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah sejak 6 Januari 2025 bukan sekadar program bantuan pangan biasa, melainkan sebuah langkah strategis yang menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat—gizi, pendidikan, ekonomi lokal, kesejahteraan petani dan UMKM, hingga harapan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Keberadaan MBG telah membawa angin segar dalam kondisi sosial-ekonomi, terutama di tengah tantangan…