Oleh : Naomi Leah Christine )* Gelombang demonstrasi yang berujung kerusuhan dalam beberapa pekan terakhir memunculkan kritik keras dari kalangan mahasiswa, pelajar, dan pemuda. Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia (ASRI) bersama Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI) menegaskan bahwa unjuk rasa merupakan hak konstitusional setiap warga negara, namun harus dijalankan dengan cara yang damai, tertib, dan bermartabat.…

Oleh : Gema Iva Kirana )* Gelombang kerusuhan yang terjadi dalam aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat. Aksi yang sejatinya merupakan ruang konstitusional untuk menyuarakan pendapat berubah menjadi peristiwa penuh kekerasan, perusakan, dan penjarahan. Situasi itu memunculkan desakan yang luas dari berbagai kelompok pemuda, pelajar, dan mahasiswa agar pemerintah dapat…

JAKARTA – Sejumlah mahasiswa, pelajar, dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia (ASRI) dan Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI) mengecam keras aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Mereka menilai, tindak anarkis tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga merusak citra perjuangan yang seharusnya dijalankan dengan damai dan bermartabat. Koordinator ASRI–KNPRI, Fikri, menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan…

JAKARTA – Aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan beberapa waktu lalu menuai kritik keras dari kalangan mahasiswa, pelajar, dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia (ASRI) serta Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI). Mereka menegaskan penolakan terhadap segala bentuk provokasi yang memecah belah bangsa. Mereka mendorong agar aspirasi rakyat disalurkan secara damai, serta mengingatkan bahwa…

Oleh: Bayu Hidayat )* Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim investigasi independen untuk menindaklanjuti tuntutan 17+8 rakyat menjadi sorotan publik sekaligus menuai apresiasi luas. Langkah ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa pemerintah serius mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus berkomitmen menjaga keadilan dan demokrasi. Rangkaian kerusuhan pada 25, 28 dan 30 Agustus 2025 telah meninggalkan…

Oleh: Laras Natalia )* Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto membentuk tim investigasi independen untuk menindaklanjuti tuntutan 17+8 yang disuarakan rakyat pasca demonstrasi besar pada Agustus 2025 mendapat sambutan luas dari berbagai kalangan. Publik menilai langkah tersebut menunjukkan sikap tegas sekaligus keterbukaan pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat. Komitmen Presiden untuk menuntaskan persoalan ini tidak hanya dipandang…

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim investigasi independen untuk mengungkap peristiwa demonstrasi besar pada Agustus 2025. Keputusan itu disampaikan usai pertemuan dengan sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, yang turut hadir, menegaskan pentingnya langkah ini. “Perlu dibentuk komisi investigasi independen terkait…

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kesiapannya menindaklanjuti aspirasi publik yang muncul usai demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025. Presiden menyatakan sebagian dari 17+8 Tuntutan Rakyat bisa dipenuhi, sementara sebagian lain masih perlu dibicarakan. “Ya saya kira kita pelajari sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Saya katakan tuntutan saya kira…

Oleh: Bara Winatha*) Judi daring semakin nyata menjadi ancaman serius bagi kehidupan sosial, ekonomi, hukum, dan keamanan digital di Indonesia. Perkembangan teknologi yang pesat memang memberikan banyak manfaat, tetapi di sisi lain juga menghadirkan risiko besar ketika ruang digital dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan praktik perjudian daring. Aktivitas ini bukan hanya merugikan secara finansial,…

Jakarta – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap penerima bantuan sosial (Bansos) yang terbukti menyalahgunakan dana bantuan untuk bermain judi daring (judol). Ia menegaskan, Kementerian Sosial (Kemensos) akan mencabut penyaluran Bansos apabila penerimanya terindikasi maupun terbukti melakukan praktik tersebut. “Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan akan mencabut penyaluran…