-
Pemerintah Targetkan Elektrifikasi Desa Makin Masif dan Merata
JAKARTA — Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke seluruh pelosok Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program elektrifikasi desa memasuki fase last mile electrification, yakni tahapan penyelesaian akses listrik bagi desa dan dusun yang hingga kini belum menikmati layanan kelistrikan yang andal,…
-
Seluruh Desa di Indonesia Masuk Target Pemerintah untuk Akses Listrik Merata
Oleh: Ilham Prakoso Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pemerataan pembangunan melalui penyediaan akses listrik bagi seluruh masyarakat hingga ke pelosok desa. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan setiap wilayah memperoleh layanan energi yang memadai guna mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan mempercepat pembangunan. Komitmen tersebut tercermin dari persetujuan DPR terhadap…
-
Pemerintah Wujudkan Listrik untuk Seluruh Desa di Indonesia
Oleh: Arya Pratama Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan melalui penyediaan akses listrik hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Program elektrifikasi nasional menjadi salah satu prioritas utama karena listrik tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, tetapi juga menjadi penopang aktivitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pelayanan publik. Dengan semangat menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat, pemerintah…
-
Penguatan Pencegahan Korupsi Dorong Efektivitas Reformasi Birokrasi
Jakarta – Upaya memperkuat pencegahan korupsi terus menjadi bagian penting dalam mendorong efektivitas reformasi birokrasi nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mempercepat implementasi Program Pembelajaran Integritas berbasis e-Learning bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diluncurkan secara nasional pada 17 Juni 2026. Program tersebut dirancang untuk memperluas pendidikan…
-
Tren Kemiskinan Nasional Turun, Pemerintah Optimistis Capai Target 2027
JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI menunjukkan optimisme tinggi terhadap upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027, kedua pihak sepakat menetapkan target ambisius berupa kemiskinan ekstrem nol persen pada 2027 serta penurunan tingkat kemiskinan nasional hingga berada pada kisaran 6 persen…
-
Pemerintah Pastikan Penurunan Kemiskinan Jadi Prioritas Utama 2027
Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa penurunan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam agenda pembangunan nasional tahun 2027. Komitmen tersebut tercermin dalam kesepakatan pemerintah dan DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang akan menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027. Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah…
-
Mengawal Program Pengentasan Kemiskinan 2027
Oleh: Dhita Karuniawati )* Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia memasuki fase yang semakin strategis menjelang tahun 2027. Pemerintah tidak hanya dituntut menjaga keberlanjutan bantuan sosial bagi masyarakat rentan, tetapi juga memastikan berbagai program pemberdayaan mampu mendorong kemandirian ekonomi dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Dalam konteks tersebut, dukungan anggaran yang memadai menjadi faktor penting agar target…
-
Target Kemiskinan 2027 dan Arah Baru Keberpihakan Ekonomi Rakyat
Oleh: Salsabila Ayudya )* Tahun 2027 menjadi salah satu tonggak penting dalam pembangunan nasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai fokus utama melalui target penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,0–6,5 persen serta penghapusan kemiskinan ekstrem. Target tersebut mencerminkan perubahan arah pembangunan yang semakin menekankan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha…
-
BGN Manfaatkan Libur Sekolah untuk Audit Mutu dan Keamanan Pangan Program MBG
Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi guna memastikan standar mutu, keamanan pangan, dan kualitas layanan program semakin baik saat kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung. Audit mencakup evaluasi dapur MBG, sistem distribusi, pengelolaan data, hingga…
-
Pemerintah Audit Total Program MBG, Pastikan Tata Kelola Makin Bersih dan Terstandar
JAKARTA – Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan tata kelola program semakin baik, transparan, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Langkah tersebut dilakukan melalui audit total terhadap seluruh dapur MBG dan penataan ulang sistem operasional selama masa libur sekolah. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari mengatakan…