Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperluas akses kepemilikan hunian bagi kelompok pekerja kelas menengah. Presiden Prabowo Subianto menyiapkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi baru dengan bunga murah sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi yang akan berjalan pada kuartal IV tahun 2026 hingga tahun 2027. Kebijakan tersebut diputuskan dalam…

Jakarta – Pemerintah menyiapkan perluasan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi bagi pekerja berpenghasilan tetap dengan pendapatan sekitar Rp17 juta per bulan. Melalui skema tersebut, pekerja dapat memperoleh fasilitas KPR dengan bunga 6 persen untuk pembelian rumah dengan nilai maksimal Rp500 juta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program tersebut disiapkan untuk memperluas akses…

Jakarta – Pemerintah menyiapkan perluasan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi bagi pekerja berpenghasilan tetap dengan pendapatan sekitar Rp17 juta per bulan. Melalui skema tersebut, pekerja dapat memperoleh fasilitas KPR dengan bunga 6 persen untuk pembelian rumah dengan nilai maksimal Rp500 juta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program tersebut disiapkan untuk memperluas akses…

Oleh: Bagas Nurahman)* Keterjangkauan cicilan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kemampuan masyarakat dalam memiliki rumah. Untuk memperluas akses tersebut, pemerintah menyiapkan pengembangan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi pada kuartal IV 2026 dengan sasaran masyarakat berpenghasilan tetap hingga Rp17 juta per bulan. Skema bunga 6 persen yang disiapkan dalam program ini menjadi instrumen…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Rencana pemerintah menyiapkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan bunga 6 persen bagi pekerja berpenghasilan tetap sekitar Rp17 juta per bulan pada 2027 membuka peluang lebih luas bagi kelompok pekerja yang selama ini berada di antara segmen masyarakat berpenghasilan rendah dan pasar komersial. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa…

Jakarta – Pemerintah menyiapkan kelanjutan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2027 bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Kebijakan ini menjadi bagian dari stimulus ekonomi yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan skema tersebut, PPh 21 yang semestinya dibayarkan pekerja ditanggung…

JAKARTA — Pemerintah berencana memperluas pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2027. Kebijakan yang selama ini menyasar pekerja pada sektor tertentu tersebut akan diperluas kepada pekerja di seluruh sektor usaha dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan bagian dari…

*) Oleh : Gavin Asadit Kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) menjadi salah satu instrumen fiskal yang memberikan ruang lebih besar bagi pekerja untuk mempertahankan daya beli sepanjang 2026. Melalui fasilitas ini, pajak penghasilan pekerja tertentu ditanggung pemerintah sehingga penghasilan yang diterima pekerja tidak berkurang akibat beban PPh 21 sesuai ketentuan yang…

Oleh : Abdul Razak)* Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan ketenagakerjaan dan insentif ekonomi yang akan dilanjutkan serta diperluas pada 2027. Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Perluasan cakupan kebijakan tersebut diarahkan untuk menjangkau pekerja di seluruh…

Jakarta – Menteri Keuangan Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga kredibilitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 agar anggaran negara dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, setelah pemerintah dan DPR RI mengesahkan APBN…