-
Tokoh Agama Kompak Dukung Soeharto Sandang Gelar Pahlawan Nasional
Oleh: Dewi Siagian* Dukungan terhadap pengusulan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagaiPahlawan Nasional semakin meluas dan menguat dari berbagai lapisan masyarakat. Tokoh agama, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan menilai bahwa pengabdianSoeharto bagi bangsa tidak bisa disangkal, khususnya dalam bidang stabilitas nasional, pembangunan ekonomi, dan fondasi kemajuan negara di masa modern. Momentum Hari Pahlawan tahun ini mempertegas penghargaan bangsa terhadap jasa pemimpinbangsanya, dan sosok Soeharto kembali ditempatkan sebagai figur sejarah yang memiliki kontribusi nyata dalam perjalanan Republik Indonesia. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bidang keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi atauGus Fahrur, menegaskan dukungannya terhadap langkah Kementerian Sosial yang mengajukan nama Soeharto bersama tokoh-tokoh lain ke Dewan Gelar. Ia memandangbahwa Indonesia harus menjadi bangsa yang menghargai para pemimpinnya. Dalam pandangannya, sosok Soeharto berperan besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi. Pada masa kepemimpinannya, Indonesia bangkit sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru di Asia, dengan situasi keamanan dan ekonomi yang stabil. Nada serupa datang dari Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pustaka, Informatika, dan Digitalisasi, Dadang Kahmad, menilai Soeharto memiliki rekam jejakpanjang dalam perjuangan bangsa sejak masa revolusi hingga era pembangunannasional. Ia menegaskan bahwa kiprah Soeharto pada masa perang gerilya sertaketerlibatannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan bukti bahwa Soehartoadalah bagian dari proses mempertahankan kedaulatan Indonesia. Selain itu, keberhasilan membawa Indonesia mencapai swasembada beras pada era 1980-an, program Keluarga Berencana, serta pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun(Repelita), menjadi bukti konkret dari keberhasilan kepemimpinannya. Dukungan serupa hadir dari kalangan akademisi. Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menilai pengabdian Soeharto layak diabadikan dalam sejarah bangsa. Iamenyampaikan bahwa lebih dari 30 tahun memimpin negara, Soeharto telah membawaIndonesia melewati masa-masa sulit dan berhasil menjaga stabilitas ekonomi sertakesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa itu melaju positif, inflasi dapat dikendalikan, dan banyak wilayah mulai tersentuh pemerataanpembangunan hingga ke desa-desa. Dari sudut pandang sejarah dan hukum, sejumlah akademisi juga menilai Soehartomemenuhi persyaratan penganugerahan kepahlawanan berdasarkan ketentuan resminegara. Sejarawan Universitas Gadjah Mada, Dr. Agus Suwignyo, memaparkan bahwasecara kriteria administratif maupun kontribusi perjuangan, nama Soeharto masukdalam kategori tokoh bangsa yang layak dipertimbangkan. Ia menjelaskan bahwaSoeharto memiliki kontribusi besar dalam mempertahankan kemerdekaan, antara lain melalui Serangan Umum…
-
Ulama Serukan Dukungan Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional
Jakarta — Wacana penetapan Presiden kedua RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional kembali mencuat setelah Kementerian Sosial Republik Indonesia mengusulkan nama tersebut kepada Dewan Gelar. Sejumlah tokoh keagamaan dan organisasi Islam besar di Indonesia menyampaikan dukungannya, seraya menegaskan pentingnya keteladanan sejarah dan penghargaan terhadap jasa pemimpin bangsa. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Fahrur…
-
Tak Ada Halangan Lagi, Soeharto Dinilai Layak Sandang Gelar Pahlawan Nasional
JAKARTA — Dukungan terhadap rencana pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, terus menguat. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa secara hukum maupun moral, tidak ada lagi halangan bagi pemerintah untuk memberikan penghargaan tersebut. “Periode yang lalu, MPR telah menulis surat yang menyatakan bahwa mempersilakan kepada Presiden, dalam hal ini…
-
Pemerintah Jamin Distribusi Bansos Tepat Sasaran Melalui Pemutakhiran Data
Oleh : Irfan Aditya )* Pemerintah terus menunjukkan keseriusan dalam memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Langkah terbarunya yang patut diapresiasi adalah pemutakhiran data penerima manfaat melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan sistem ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah bantuan digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan…
-
Pemerintah Terus Lakukan Edukasi Optimalisasi Dana Bansos UntukMasyarakat
Oleh: Puteri Aruan* Pemerintah terus menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menyalurkan bantuansosial kepada masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa dana bansos dimanfaatkandengan tepat dan memberikan dampak jangka panjang. Bansos tidak lagi dipandangsebagai sekadar alat bantu sesaat, melainkan instrumen strategis yang menjadi fondasibagi peningkatan kualitas hidup. Karena itu, pemerintah secara berkelanjutanmelakukan edukasi kepada masyarakat tentang cara menggunakan dana bansos secaraoptimal, produktif, dan sesuai kebutuhan dasar keluarga. Langkah ini menjadi bagianpenting dari transformasi kebijakan sosial menuju pembangunan manusia yang mandiridan berdaya saing. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintahmengarahkan bansos ke dua jalur utama: perlindungan sosial dan pemberdayaan. Dalam pandangannya, bansos tetap berfungsi sebagai penopang kebutuhan dasarpenerima manfaat, tetapi setelah kebutuhan dasar terpenuhi, masyarakat yang masihberada pada usia produktif akan diarahkan mengikuti program pemberdayaan. Ini dilakukan agar penerima bansos tidak terus bergantung pada bantuan, melainkan naik kelas secara ekonomi. Pemerintah ingin memastikan bahwa bansos menjadi katalisatorpeningkatan kesejahteraan, bukan sekadar bantuan rutin yang tidak memberikanperubahan struktural. Upaya edukasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mengajarkan penggunaan dana untuk kebutuhan prioritas hingga mendorong penerima untuk memanfaatkannyasebagai modal usaha atau tambahan pendapatan. Pemerintah mengajak penerimabansos memprioritaskan pangan bergizi, biaya pendidikan, kesehatan keluarga, dan dukungan usaha kecil. Dengan edukasi ini, masyarakat semakin memahami bahwabansos memberikan peluang memperbaiki kualitas hidup, dan penggunaannya harusdiarahkan pada hal yang memberi nilai manfaat nyata. Pendekatan ini telahmenunjukkan banyak keberhasilan, terutama pada keluarga penerima manfaat yang mampu membuka usaha, meningkatkan kesehatan anak, hingga memperbaiki kondisitempat tinggal. Pemerintah juga terus memperkuat integritas penyaluran bantuan. Dalam berbagaikesempatan, Gus Ipul menegaskan bahwa bansos harus diterima penuh oleh keluargapenerima manfaat tanpa pengurangan apa pun. Melalui pengawasan berlapis, penyaluran bansos dilakukan menggunakan bank-bank milik negara dan PT Pos Indonesia agar proses distribusi bisa diawasi secara transparan. Pemerintah juga sedang menyempurnakan data penerima manfaat melalui pemutakhiran sistem dan verifikasi lapangan, sehingga bansos benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang berhak. Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah agar dana negara digunakan dengan efektif. Selain memperbaiki tata kelola penyaluran, pemerintah juga melakukan perluasanprogram bantuan untuk kelompok rentan. Salah satunya melalui skema Makan BergiziGratis yang akan menyasar lansia dan penyandang disabilitas mulai tahun depan. Program ini menunjukkan perhatian negara terhadap kelompok rentan yang membutuhkan dukungan jangka panjang. Pemerintah memastikan bahwa warga lanjutusia dan penyandang disabilitas yang tidak memiliki kemampuan mencari nafkah tetapmendapat perlindungan penuh dari negara. Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa kebijakan bansos Indonesia sedang memasuki era baru yang jauh lebih progresif. Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus pada memberikanbantuan, tetapi menciptakan sistem sosial yang membuat masyarakat tumbuh menjadiproduktif. Paradigma lama yang bersifat karitatif kini berubah menjadi pemberdayaanjangka menengah dan panjang. Ia menyampaikan bahwa pemberdayaan merupakanlangkah besar untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, inovatif, dan berkontribusiterhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam arah kebijakan ke depan, pemerintahmenyiapkan skema sehingga penerima bansos jangka panjang hanya difokuskan bagidua kelompok: lansia dan penyandang disabilitas. Sementara masyarakat produktifdidorong untuk mengikuti berbagai program peningkatan ekonomi. Muhaimin menilai bahwa perubahan ini menjadi bukti keseriusan negara menghapuskemiskinan secara permanen. Dengan strategi tersebut, masyarakat tidak lagi terjebakdalam ketergantungan terhadap bantuan, melainkan menjadi bagian dari pembangunannasional. Pemberdayaan dilakukan melalui pendampingan usaha kecil, pelatihanketerampilan, sertifikasi kerja, dan penguatan akses terhadap pembiayaan. Pemerintahjuga memastikan bahwa seluruh kementerian terkait bergerak bersama untukmemberikan intervensi secara menyeluruh. Edukasi optimalisasi bansos menjadi elemen penting dalam keberhasilan strategi ini. Pemerintah secara aktif mendorong literasi keuangan bagi penerima manfaat agar mereka mampu mengelola bantuan dengan bijak. Menerima bansos bukan berarti pasif, tetapi justru melibatkan tanggung jawab moral menggunakan dana negara secarabenar. Pemahaman ini terus disosialisasikan melalui pendamping sosial, aparat daerah, hingga kampanye publik agar masyarakat semakin sadar cara memaksimalkan manfaatbansos. Pendekatan edukatif tersebut terbukti memperkuat dampak bansos terhadappeningkatan kesejahteraan. Banyak keluarga yang awalnya penerima manfaat kinimemiliki usaha kecil, mampu memenuhi kebutuhan gizi anak, hingga memiliki tabungandarurat. Transformasi ini menunjukkan bahwa ketika edukasi berjalan, bansos bukanlagi bantuan sementara, melainkan langkah menuju kehidupan lebih baik. Berbagai kebijakan di atas menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya hadir memberibantuan, tetapi memberi jalan menuju kemandirian. Dengan sinergi pemberdayaan, transparansi penyaluran, dan edukasi pemanfaatan dana, Indonesia bergerak menujusistem perlindungan sosial yang berkelanjutan dan progresif. Bansos menjadi alatpembangunan manusia, bukan sekadar penyaluran anggaran. Jika strategi ini teruskonsisten, maka cita-cita pemerintah untuk menciptakan masyarakat mandiri dan menghapus kemiskinan ekstrem bukan sekadar target, tetapi tujuan yang semakinnyata. *Penulis merupakan Jurnalis ekonomi dan pemberdayaan masyarakat
-
Kebijakan Bansos Pemerintah untuk Jaga Daya Beli Masyarakat
Jakarta – Pemerintah kembali menggulirkan kebijakan bantuan sosial sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat. Program ini diharapkan mampu meringankan beban kelompok rentan sekaligus menjaga stabilitas konsumsi nasional, terutama menjelang akhir tahun 2025. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Erwin Aksa menilai, penyaluran bansos pada kuartal IV ini merupakan langkah positif. Bantuan ini diharapkan…
-
Pemerintah Tingkatkan Akurasi melalui Digitalisasi Distribusi Bansos
Jakarta – Pemerintah terus mempercepat proses penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui penerapan sistem digital yang lebih terintegrasi. Langkah ini bertujuan memastikan bantuan tersalurkan tepat waktu, tepat sasaran, dan terhindar dari hambatan birokrasi maupun potensi penyimpangan. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa digitalisasi pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Sosial (Kesra) telah memberikan…
-
Menolak Judi Daring, Menyelamatkan Masa Depan Bangsa
Oleh : Adisti Dwikirana )* Kemajuan teknologi yang pesat seharusnya membawa manfaat besar bagi kehidupan masyarakat. Namun, di balik kemudahan akses digital, tersembunyi ancaman yang menjerat jutaan orang tanpa pandang usia: judi daring. Aktivitas ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan kehidupan sosial, menggerogoti ekonomi keluarga, dan menimbulkan luka psikologis yang mendalam. Dalam situasi ini, literasi digital menjadi senjata…
-
Lindungi Generasi Muda, Pemerintah Perangi Judi Daring dengan Pemblokiran Massal di Dunia Digital
*) Oleh: Debora Amanda Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital telah membuka berbagai peluang positif bagi masyarakat Indonesia. Namun, di balik kemajuan itu, muncul pula ancaman serius berupa penyebaran judi daring yang semakin masif dan sulit dikendalikan. Judi daring bukan hanya persoalan moral, tetapi juga ancaman sosial dan ekonomi yang berpotensi merusak generasi muda. Pemerintah menyadari urgensi persoalan ini…
-
Berantas Judi Daring dari Hulu ke Hilir, Pemerintah Susun Strategi Nasional Perlindungan Ruang Digital
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperkuat langkah konkret dalam upaya pemberantasan praktik perjudian daring yang kini dinilai telah berkembang menjadi persoalan lintas sektor dan mengancam ketahanan sosial serta ekonomi nasional. Judi daring bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap stabilitas moral, finansial, dan keamanan digital masyarakat.…