Oleh: Satriadi Putra )* Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dalam rapat paripurna DPR RI pada 18 November 2025 menandai fase penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana nasional. Keputusan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari rangkaian pembahasan panjang di berbagai tingkat legislasi. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, sebelumnya…

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebagai undang-undang dalam rapat Paripurna pada Selasa (18/11). Sebelumnya, DPR dan Pemerintah telah menyepakati Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) untuk dibawa ke Rapat Paripurna guna disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat…

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dalam rapat paripurna pada Selasa (18/11), menandai babak baru reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Masyarakat pun diimbau menilai regulasi ini secara objektif, dengan memahami bahwa penyempurnaan hukum acara pidana merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan hak warga negara sekaligus meningkatkan…

Oleh: Sehan Ramadhan )* Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menapaki arah baru pembangunan nasional yang berorientasi pada pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dari desa. Melalui kombinasi kebijakan fiskal yang progresif, program koperasi rakyat, dan investasi strategis di sektor riil, pemerintahan ini menegaskan bahwa kesejahteraan bangsa dimulai dari desa yang mandiri dan rakyat yang bekerja.…

Oleh : Dodik Prasetyo )* Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menegaskan arah baru pembangunan nasional melalui strategi yang membumi: membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan memperkuat ekonomi desa sebagai pusat pertumbuhan. Kebijakan ini bukan sekadar respons terhadap tantangan ekonomi saat ini, tetapi juga pondasi jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, seimbang, dan mandiri. Melalui…

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memasuki tahun pertamanya dengan sejumlah capaian awal yang mengindikasikan arah kebijakan ekonomi mulai menunjukkan hasil konkret. Salah satu yang paling menonjol adalah klaim penciptaan lapangan kerja dalam skala besar. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Litang mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga September 2025, sekitar 1,9 juta hingga…

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah memasuki tahun pertama kepemimpinannya dengan sejumlah klaim capaian yang patut diapresiasi, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Litang menyatakan bahwa sekitar 1,9 juta hingga hampir 2 juta tenaga kerja telah terserap dari arus investasi sejak Januari hingga September 2025, yang menunjukkan…

Jakarta — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan komitmen kuat dalam membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi desa melalui terobosan yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat kecil, termasuk hadirnya kereta khusus petani dan pedagang serta menguatnya keyakinan publik terhadap ketersediaan lapangan kerja. Program kereta khusus ini dirancang untuk mempercepat distribusi hasil pertanian dari desa ke kota…

Jakarta — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat komitmen menghadirkan lapangan kerja dan investasi di tingkat desa melalui pengembangan Koperasi Merah Putih (KMP) serta percepatan pemerataan infrastruktur dasar seperti listrik dan internet. Program ini menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat dan kemandirian desa. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade…