JAKARTA – Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Soeharto, menjadi penegasan bahwa bangsa Indonesia menghargai jasa besar seorang pemimpin yang telah mendedikasikan hidupnya bagi kemajuan negeri. Keputusan pemerintah tersebut disambut luas sebagai langkah bersejarah, sekaligus momentum penting untuk menilai kembali perjalanan bangsa secara objektif dan memperkuat semangat persatuan nasional.…

Oleh: Anggina Wulandari* Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK Tahun 2025, menjadi simbol bahwa negara memberikan penghormatan tertinggi kepada salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Keputusan ini menunjukkan keberanian negara untuk menempatkan jasa-jasa Soeharto secara objektif dalam perjalanan panjang pembangunan bangsa. Di tengah berbagai…

Oleh: Arya Maheswara *) Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, HM. Soeharto, menjadi keputusan negara yang layak diapresiasi sebagai bentuk penghormatan terhadap pemimpin yang kontribusinya meninggalkan jejak mendalam bagi kemajuan bangsa. Di tengah dinamika opini publik, keputusan ini penting ditempatkan dalam perspektif sejarah panjang Indonesia, ketika figur-figur besar memberikan fondasi yang menentukan…

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026. Pemerintah memberikan persetujuan penuh dan menegaskan bahwa regulasi baru ini menjadi fondasi utama bagi sistem peradilan pidana modern di Indonesia. Menteri Hukum (Menkum) Supratman…

JAKARTA – DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang KUHAP terbaru dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta. Pengesahan ini dipandang sebagai langkah strategis dalam melakukan reformasi besar terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. UU KUHAP yang baru dinilai jauh lebih modern, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik sehingga mendorong proses hukum yang lebih cepat, sederhana, dan transparan.…

Oleh : Ricky Rinaldi Pengesahan KUHAP yang baru menjadi momentum penting bagi pemerintah dalam memperkuat fondasi sistem peradilan pidana nasional. Pembaruan ini tidak hanya dimaknai sebagai koreksi atas regulasi lama, tetapi juga sebagai langkah modernisasi hukum yang menegaskan keberpihakan negara pada keadilan substantif. Pemerintah ingin memastikan bahwa proses pidana berjalan lebih transparan, akuntabel, dan mampu…

Oleh: Bara Winatha*) Proses legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi contoh bagaimana reformasi hukum di Indonesia bergerak ke arah yang lebih terbuka dan akuntabel. Pembahasan panjang lebih dari satu tahun menunjukkan komitmen Komisi III DPR RI bersama pemerintah untuk mengedepankan transparansi dalam…

Oleh : Gavin Asadit )* Keputusan Presiden Republik Indonesia menempatkan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 menandai babak penting dalam upaya negara mengakui jasa tokoh-tokoh yang dianggap memiliki kontribusi besar terhadap perjalanan bangsa. Penganugerahan yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara itu dituangkan dalam…

Oleh: Juana Syahril)* Keputusan pemerintah menetapkan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional melalui Keppres Nomor 116/TK/Tahun 2025 bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 2025 telah memunculkan beragam reaksi publik. Sejumlah pihak menyampaikan keberatan melalui aksi demonstrasi, sementara sebagian lainnya memberikan dukungan penuh atas keputusan tersebut. Di tengah dinamika itu, pemerintah menegaskan bahwa penetapan…

Jakarta – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah bersama seluruh elemen bangsa terus memantau dinamika seruan demonstrasi yang belakangan kembali mencuat di berbagai wilayah. Ia menyampaikan bahwa pemerintah menghormati hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum, namun tetap menekankan pentingnya menjaga stabilitas serta menghindari provokasi yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban. Menurut…