JAKARTA – Pemerintah meresmikan 100 titik Sekolah Rakyat (SR) serentak di seluruh Indonesia untuk tahun ajaran 2025/2026. Program ini merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben, mengungkapkan bahwa Presiden memberikan instruksi langsung untuk menambah 100 titik baru…

JAKARTA – Pemerintah resmi membuka Program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk memperluas akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini merupakan bagian dari kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto dan mulai dijalankan pada tahun ajaran baru Juli 2025. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat…

Oleh : Naura Astika )* Dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik, Pemerintah Indonesia terus menggulirkan berbagai program stimulus ekonomi sebagai strategi utama untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perputaran ekonomi nasional. Program ini bukan semata-mata solusi jangka pendek, tetapi merupakan bentuk intervensi fiskal yang dirancang untuk memastikan perekonomian tetap berjalan dalam berbagai…

Oleh : Ricky Rinaldi Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan berpihak kepada rakyat. Di tengah tekanan ekonomi global yang semakin tidak menentu, stimulus ekonomi sebesar Rp 24,44 triliun resmi digelontorkan sebagai langkah strategis menjaga pertumbuhan, meredam risiko, dan memperkuat daya tahan masyarakat. Bukan sekadar angka, stimulus ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir…

Jakarta, – Pemerintah Indonesia resmi menggulirkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,4 triliun untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil. Stimulus ini diluncurkan sebagai respons atas potensi perlambatan konsumsi dan ancaman eksternal yang membayangi perekonomian nasional. Kementerian Keuangan menyebut bahwa stimulus tersebut didesain untuk memperkuat konsumsi rumah tangga dan mendongkrak daya beli masyarakat pada Juni…

Jakarta – Pemerintah Indonesia tetap optimistis menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2 persen pada tahun 2025, meskipun tantangan global terus membayangi. Langkah-langkah strategis telah disiapkan guna memastikan stabilitas ekonomi dan menjaga momentum pertumbuhan di tengah gejolak ekonomi internasional yang tidak menentu. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi situasi global…

Oleh: Loa Murib Aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menjelma menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan dan perdamaian, OPM justru terus melancarkan tindakan-tindakan teror yang merugikan warga sipil. Kekerasan, intimidasi, pemaksaan,…

Papua – Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menjadi sorotan tajam publik nasional dan internasional karena serangkaian tindakan kekerasan terhadap warga sipil yang melanggar prinsip dasar HAM, sehingga menegaskan pentingnya ke-hadiran negara untuk melindungi rakyat Papua. Di wilayah Pegunungan Tengah Papua, warga desa hidup dalam ketakutan akibat ulah kelompok bersenjata OPM. Tokoh masyarakat setempat,…

Oleh : Rizky Aditya Nugraha )* Dalam sistem demokrasi konstitusional, legitimasi kekuasaan eksekutif sepenuhnya bersandar pada kehendak rakyat dan proses hukum yang berlaku. Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, telah melewati seluruh prosedur konstitusional, mulai dari pencalonan hingga penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta verifikasi hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu,…

Jakarta – Wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menuai kritik dari berbagai kalangan. Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menegaskan bahwa desakan tersebut tidak hanya menyesatkan secara hukum, tapi juga berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia. “Semua orang harus mengakui memiliki persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban. Harus ikuti aturan…