Oleh: Reza Mahendra Siregar Pembangunan masif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sepanjang 2025 menandai fase paling serius negara dalam membangun sistem pemenuhan gizi nasional yang terukur. Badan Gizi Nasional menutup tahun tersebut dengan capaian konkret berupa 19.188 SPPG yang siap beroperasi serentak mulai awal 2026.  Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan fondasi layanan publik yang dirancang untuk menjangkau lebih…

JAKARTA — Apresiasi publik terhadap pembangunan 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terus menguat dan menjadi penanda penting terciptanya momentum baru Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Capaian sepanjang 2025 tersebut mempertegas keseriusan negara memperluas akses gizi, menekan angka stunting, serta memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Keberadaan ribuan…

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menuntaskan pembangunan 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepanjang 2025 sebagai perluasan akses makan bergizi gratis bagi jutaan warga di seluruh Indonesia. Capaian tersebut menandai akselerasi signifikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan jumlah SPPG tersebut, BGN menargetkan layanan gizi dapat menjangkau lebih dari 55,1 juta penerima manfaat,…

Oleh : yohanes Wandikbo )* Kekejaman Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi melalui kelompok kriminal bersenjata kembali menorehkan luka mendalam bagi Tanah Papua. Aksi kekerasan yang menyasar aparat keamanan dan warga sipil sepanjang 2025 menunjukkan pola teror yang sistematis, merusak rasa aman, serta menghambat proses pembangunan dan pelayanan publik. Dalam situasi seperti ini, Pemerintah menunjukkan ketegasan yang berlandaskan hukum,…

Oleh : Loa Murib Kekerasan bersenjata yang terus dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin menegaskan wajah kejam kelompok tersebut, terutama ketika warga sipil berulang kali menjadi korban utama. Sepanjang 2025, eskalasi kekerasan di Tanah Papua menunjukkan pola yang mengkhawatirkan karena sasaran tidak lagi terbatas pada aparat keamanan, melainkan juga masyarakat biasa yang tidak memiliki keterkaitan dengan…

Timika – Upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua terus dimaksimalkan di tengah dinamika yang ada. Kehadiran aparat TNI dan Polri di wilayah Papua dinilai berkontribusi terhadap terciptanya suasana yang lebih kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas harian dengan lebih tenang meski tantangan keamanan masih terus dihadapi. Pendekatan yang humanis dan terintegrasi dengan tokoh masyarakat serta…

PAPUA – Aksi kekerasan bersenjata yang terus dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sepanjang 2025 kembali menegaskan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan dan kemanusiaan di Tanah Papua. Serangkaian penyerangan yang menyasar aparat keamanan serta warga sipil menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan kelompok tersebut telah melampaui batas dan tidak dapat dibenarkan dalam kerangka apa pun. Data Kepolisian…

Oleh: Cut Anggina Nurhayati* Aceh memasuki fase pemulihan pascabencana hidrometeorologi dengan satu pesan utama yang menguat di tengah masyarakat: menolak segala bentuk kebangkitan separatisme dan fokus membangun kembali kehidupan bersama. Di saat sebagian kecil pihak mencoba memunculkan simbol-simbol lama yang sarat muatan ideologis, arus utama masyarakat Aceh justru menunjukkan sikap berlawanan. Solidaritas sosial, kehadiran negara, dan…

Oleh: Zulfikar Ramdan *) Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlahwilayah di Aceh pada penghujung 2025 tidak hanyamenyisakan kerusakan lingkungan dan fasilitas publik, tetapi juga menghadirkan tantangan sosial yang memerlukan kewaspadaan bersama. Di tengah suasanaduka dan proses pemulihan yang masih berlangsung, muncul upaya-upaya simbolik yang berpotensimembangkitkan kembali narasi konflik masa lalu. Namun, arus utama di Aceh justru menunjukkanpenolakan tegas terhadap segala bentuk separatisme, seiring menguatnya konsolidasi sosial antaramasyarakat dan pemerintah. Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus SurveiIndonesia, Ali Rif’an, menilai bahwa kemunculan simbol-simbol yang berkaitan dengan gerakan separatis tidakdapat dipahami sebagai ekspresi netral. Iaberpandangan bahwa simbol tersebut memiliki muatanideologis dan historis yang kuat, sehingga kehadirannyadi ruang publik berisiko membuka kembali memorikonflik yang selama ini telah ditutup melalui proses perdamaian panjang. Dalam konteks pascabencana, iamengingatkan agar situasi psikologis masyarakat yang sedang rentan tidak dimanfaatkan untuk kepentinganprovokasi. Ali juga mengamati adanya pergeseran polaseparatisme di era digital, di mana narasi konflik tidaklagi disuarakan melalui kekuatan fisik, melainkanmelalui simbol dan propaganda emosional di media sosial. Menurutnya, upaya memelintir rasa ketidakadilanatau penderitaan akibat bencana menjadi alatdelegitimasi negara merupakan bentuk ancaman baruterhadap stabilitas sosial. Karena itu, ia menekankanpentingnya kehadiran negara dan masyarakat secarabersamaan untuk menutup ruang tumbuhnya narasisemacam itu. Di lapangan, respons Aceh justru bergerak ke arahsebaliknya. Pemerintah daerah bersama masyarakatmemperlihatkan soliditas yang kuat dalam menghadapidampak bencana. Sejak akhir Desember 2025, Pemerintah Aceh mengerahkan sekitar 3.000 AparaturSipil Negara ke berbagai wilayah terdampak banjir dantanah longsor. Para ASN tidak hanya ditugaskanmembersihkan material sisa bencana, tetapi jugamemastikan layanan dasar seperti kesehatan, administrasi kependudukan, dan fasilitas umum tetapberjalan. Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua PoskoPenanganan Bencana Hidrometeorologi menilai bahwapenugasan ASN merupakan bentuk kehadiran negarayang konkret di tengah masyarakat. Dengan turunlangsung ke lapangan, aparatur negara dapatmemahami kebutuhan riil warga, sekaligus membangunkedekatan emosional yang memperkuat kepercayaanpublik. Kehadiran tersebut dipandang sebagai langkahpenting untuk menjaga stabilitas sosial di tengah situasidarurat. Gotong royong menjadi benang merah yang menyatukan berbagai elemen. Sejumlah lembagakemanusiaan bersama relawan lokal, TNI, Polri, danpelajar menggelar aksi pembersihan lingkungan danpembukaan kembali akses jalan di berbagai kabupatenterdampak. Keterlibatan alat berat dipadukan dengantenaga warga setempat, menciptakan percepatanpemulihan fisik tanpa menghilangkan peran aktifmasyarakat. Kolaborasi ini menunjukkan bahwapemulihan Aceh bertumpu pada kerja kolektif, bukanpada satu aktor semata. Sejumlah kepala daerah menyampaikan bahwa polakerja sama tersebut sangat membantu pemerintahdaerah. Gotong royong dinilai tidak hanya mempercepatpembersihan wilayah dan distribusi bantuan, tetapi jugamenjadi sarana konsolidasi sosial yang efektif. Ketikamasyarakat, relawan, dan pemerintah bekerja dalamsatu irama, ruang bagi isu-isu provokatif semakinmenyempit dan tidak mendapatkan resonansi luas. Dari sisi sosial-keagamaan, ketangguhan masyarakatAceh juga ditopang oleh nilai spiritual yang kuat. Tokohagama menilai bahwa kesabaran dan ketenanganwarga dalam menghadapi musibah mencerminkankedewasaan iman dan sosial. Nilai tersebut mendorongmasyarakat untuk saling membantu dan menolak ajakanyang berpotensi memecah belah. Solidaritas yang lahirdari keyakinan religius ini menjadi modal penting dalammenjaga perdamaian. Tradisi lokal seperti Peumulia Jamee turut memperkuatpesan tersebut. Di tengah keterbatasan akibat bencana, keramahan warga terhadap relawan dan petugas tetapterjaga. Sikap memuliakan tamu ini dinilai memberienergi moral bagi seluruh pihak yang terlibat dalampemulihan, sekaligus memperlihatkan identitas Aceh sebagai masyarakat yang damai dan terbuka. Budayaini menjadi penanda bahwa nilai-nilai kemanusiaantetap hidup, bahkan dalam situasi paling sulit. Di tingkat akar rumput, inisiatif mandiri warga jugabermunculan. Di sejumlah kecamatan, masyarakatbergotong royong membangun jembatan darurat darikayu agar akses desa tidak terputus. Tanpa menunggubantuan alat berat, warga memastikan distribusi logistikdan layanan kesehatan tetap berjalan. Aksi inimenunjukkan kesiapan mental masyarakat yang selarasdengan kebijakan pemerintah, sekaligus memperkuatketahanan sosial dari bawah. Sementara itu, pemerintah terus meningkatkankesiapsiagaan seiring peringatan potensi cuaca ekstremdari BMKG. Fokus diarahkan pada percepatanpenyediaan hunian sementara dan pemulihaninfrastruktur dasar. Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar proses pemulihan berjalan berkelanjutan. Pengalaman pascabencana ini memperlihatkan bahwagotong royong bukan sekadar instrumen pemulihanfisik, tetapi juga benteng sosial dalam meredam isuseparatisme. Ketika pemerintah hadir secara nyata danmasyarakat bergerak dengan kesadaran kolektif, narasikonflik kehilangan ruang. Aceh menunjukkan bahwasolidaritas, kepercayaan, dan komitmen damai adalahkekuatan utama untuk bangkit, sekaligus menjagastabilitas dan persatuan di tengah ujian berat. *) Peneliti Pusat Studi Bencana/Aktivis Kemanusiaan

Jakarta — Pemerintah bersama masyarakat Aceh menegaskan komitmen menjaga perdamaian dengan menolak segala bentuk kebangkitan separatisme pascabencana. Fokus pemulihan infrastruktur dan layanan dasar dinilai menjadi langkah konkret untuk menutup ruang provokasi simbolik yang berpotensi memecah belah masyarakat. Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mengingatkan bahwa pengibaran simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM)…