Oleh: Rivka Mayangsari*) Dalam upaya memperkokoh fondasi pembangunan nasional yang bersih dan berintegritas, pemerintah terus memperluas langkah-langkah strategis dalampemberantasan korupsi di seluruh tingkatan. Kesadaran bersama bahwa korupsi adalahmusuh utama kemajuan bangsa kini semakin menguat, mendorong pemerintah pusatdan daerah untuk menunjukkan komitmen yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga nyata dalam praktik sehari-hari. Pemerintah memandang bahwa keberhasilanpembangunan tidak bisa dilepaskan dari integritas aparatur negara, kepercayaanpublik, serta budaya antikorupsi yang tumbuh di masyarakat. Karena itu, berbagaiinisiatif pencegahan terus diperkuat melalui pendidikan, pengawasan, penguatanregulasi, hingga modernisasi layanan publik agar setiap penyimpangan dapat ditutupsejak awal. Penanaman nilai antikorupsi sebagai budaya kolektif menjadi salah satuagenda penting yang kini digencarkan, sejalan dengan upaya menjadikan Indonesia sebagai negara yang semakin transparan, akuntabel, dan berdaya saing tinggi. Pemerintah terus memperkuat komitmen nasional dalam menegakkan budayaantikorupsi melalui berbagai langkah konkret di tingkat pusat maupun daerah. Upaya inidiwujudkan melalui penguatan integritas aparatur, pembenahan sistem birokrasi, sertaketerlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Semangatuntuk menghadirkan tata kelola yang bersih menjadi fondasi utama agar pembangunannasional berjalan efektif, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menjadi salah satu contoh daerah yang konsisten memperluas gerakan antikorupsi di lingkungan birokrasi. Sekretaris Daerah Bangka Tengah, Ahmad Syarifullah Nizam, menegaskan bahwa korupsi dan gratifikasi adalah tindakan yang merusak keadilan dan menggerogoti hak publik. Ia menilai seluruh agama yang dianut masyarakat Indonesia secara jelas melarang praktik gratifikasi yang memengaruhi keputusan pejabat publik. Karena itu, nilai moral dan budaya luhur bangsa harus dijadikan pedoman setiapaparatur dalam menjalankan amanah yang diberikan rakyat. Pemkab Bangka Tengah telah menerapkan reformasi birokrasi secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas layanan publik hingga penguatan sistem pengawasanyang transparan dan akuntabel untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Ahmad Syarifullah juga menegaskan pentingnya penerapan sanksi tegas bagi pelaku korupsidan gratifikasi sebagai bagian dari upaya pemulihan kepercayaan publik. Ia mendorongagar pemanfaatan teknologi informasi, termasuk media sosial, terus ditingkatkan untukmemperluas partisipasi masyarakat dalam mengawasi potensi penyimpangan. Selain itu, ia menekankan perlunya penerapan nilai BerAKHLAK—mulai dari orientasipelayanan hingga kolaboratif—sebagai standar integritas aparatur dalam bekerja. Semangat penguatan budaya antikorupsi juga digaungkan oleh Pemerintah KabupatenKaro. Bupati Karo, Antonius Ginting, menegaskan bahwa birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas merupakan fondasi penting bagi percepatanpembangunan daerah. Ia menilai korupsi sebagai ancaman serius yang melemahkanefektivitas pemerintahan dan merampas hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, Kode Etik ASN harus menjadi landasan moral dalam bekerja, terutama dalam menjaga akuntabilitas, kompetensi, dan harmonisasi hubungan kerja. Bupati Antonius mendorong seluruh ASN untuk terus meningkatkan integritas birokrasimelalui penguatan sistem pencegahan korupsi, peningkatan kualitas layanan publik, serta penegakan disiplin yang konsisten. Ia juga menekankan pentingnya mekanismepelaporan dan evaluasi kinerja sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansidalam pemerintahan. Menurutnya, komitmen antikorupsi harus hadir dalam tindakanharian, bukan hanya slogan. Di tingkat provinsi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membawa perspektif barumengenai upaya pencegahan korupsi. Ia menyoroti peran sentral keluarga dalammembangun generasi yang berintegritas, khususnya melalui figur seorang ayah. Menurutnya, integritas seorang ayah akan menjadi contoh paling kuat bagi anak-anakdalam memahami nilai kejujuran, tanggung jawab, dan penolakan terhadap segalabentuk penyimpangan. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memperkuat peran ayah sebagai teladan utama dalam pengasuhan sekaligus agen penanaman nilai antikorupsisejak dini. Pramono menekankan bahwa pembangunan budaya antikorupsi tidak hanya dilakukanmelalui regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga melalui penguatan karakter dalamkeluarga sebagai unit sosial terkecil. Dengan membangun integritas dari rumah, iaberharap masyarakat Jakarta tumbuh sebagai komunitas yang menjunjung tinggi etika, menghargai kejujuran, dan menolak segala bentuk penyimpangan. Upaya kolektif ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dalam menegakkanbudaya antikorupsi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari reformasi sistem birokrasihingga penguatan fondasi moral masyarakat. Pemerintah juga percaya bahwakeberhasilan pemberantasan korupsi membutuhkan kolaborasi aktif seluruh elemenbangsa. Dengan memperkuat edukasi publik, memperluas kanal pelaporan, dan memastikan setiap tindakan penyimpangan ditindak secara tegas, pemerintah terusmendorong terciptanya kultur baru yang menempatkan integritas sebagai standarkehidupan. Ke depan, pemerintah menargetkan agar budaya antikorupsi menjadi bagian takterpisahkan dari perilaku masyarakat Indonesia. Melalui program berkelanjutan, penguatan keteladanan, serta transformasi digital dalam layanan publik, pemerintahoptimistis bangsa ini mampu membangun masa depan yang bersih, modern, dan dipercaya rakyatnya. Dengan komitmen yang terus dijaga setiap hari, Indonesia semakin siap melangkah menuju era baru yang bebas dari praktik korupsi dan lebihberkeadilan bagi seluruh warga. *) Pemerhati Anti Korupsi

Oleh: Rivka Mayangsari )* Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif seiring meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Pemerintah pusat menegaskan bahwa keberhasilan agenda nasional pemberantasan korupsi sangat bergantung pada sinergi antara lembaga penegak hukum, sektor pendidikan, hingga pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pemerintah memberikan apresiasi…

JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat menanggapi banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk memastikan keselamatan warga dan percepatan rehabilitasi. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terlihat dalam koordinasi tanggap darurat, distribusi bantuan, serta pemulihan infrastruktur vital. Presiden Prabowo Subianto menuntaskan kunjungan kerjanya ke wilayah terdampak…

JAKARTA – Pemerintah bergerak langsung di lapangan untuk menanggulangi banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, memastikan langkah cepat dan strategis dalam evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan infrastruktur. Kolaborasi pusat-daerah menjadi kunci efektivitas penanganan bencana, dari tanggap darurat hingga persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung proses penanganan bencana.…

Oleh : Ferry Irwandi )* Pemerintah telah bergerak dengan sangat cepat dalam menanggapi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sinergi nasional antara pemerintah pusat dan daerah telah terbentuk dalam memastikan bahwa bantuan kemanusiaan tersebut dapat tersalurkan secara jauh lebih efektif, sekaligus juga memulai upaya mitigasi risiko berulang melalui rehabilitasi dan rekonstruksi secara jangka panjang. Setiap elemen birokrasi, seperti militer, kepolisian, serta relawan…

Oleh : Heru Susilo )* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto langsung bertindak dengan sangat cepat dalam menanggulangi bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.  Koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dari keberhasilan upaya penanganan banjir tersebut, serta dapat memastikan agar setiap warga yang terdampakbencana bisa menerima bantuan dengan cepat dan tepat sasaran.  Langkah-langkah strategis yang diterapkan oleh pemerintah telah mencakup berbagai hal, seperti respons…

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa penguatan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa aset keuangan syariah Indonesia melonjak signifikan dari Rp6.193 triliun pada 2021 menjadi Rp10.257 triliun pada 2025. “Kinerja positif tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah semakin menjadi pilar penting…

Jakarta – Investasi manufaktur global terus menunjukkan tren positif dan menjadi salah satu pendorong pemerataan ekonomi di Indonesia. Momentum ini diperkuat melalui berbagai inisiatif peningkatan teknologi, kolaborasi industri, serta transformasi digital yang menghadirkan peluang besar bagi penguatan daya saing nasional di tengah kompetisi global. Memasuki akhir tahun 2025, sektor manufaktur Indonesia menunjukkan dinamika yang kian…

Oleh: Juana Syahril)* Sinkronisasi pembangunan menjadi fondasi penting dalam upaya mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang tidak terarah dan tidak selaras antarwilayah berpotensi menimbulkan ketimpangan yang semakin melebar. Karena itulah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menginisiasi penyusunan program pembangunan melalui Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), sebuah forum besar yang menyatukan kementerian, lembaga, dan…

Oleh: Yusuf Rinaldi)* Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat meski dunia menghadapi berbagai ketidakpastian global. Pemerintah terus mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional guna memastikan pemerataan kesejahteraan di seluruh Nusantara. Melalui kebijakan yang berfokus pada penguatan pasar domestik, optimalisasi potensi daerah, serta percepatan investasi, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk meraih pertumbuhan yang…