Jakarta, – Pemerintah Republik Indonesia terus mengintensifkan penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh dilakukan secara parsial. “Negara harus hadir secara utuh. Kita tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak, tetapi juga…

Oleh: Dani Pratama )* Swasembada pangan menjadi pijakan awal yang menentukan arah pembangunan nasional pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejak tahun pertama kepemimpinan, sektor pangan ditempatkan sebagai prioritas utama karena berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi, kemandirian bangsa, dan kesejahteraan rakyat. Sepanjang 2025, berbagai kebijakan strategis yang dijalankan pemerintah…

Oleh: Dita Permata Siwi )* Ketahanan pangan nasional menunjukkan penguatan signifikan sepanjang 2025 pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berbagai kebijakan strategis yang dijalankan pemerintah secara konsisten membuahkan hasil nyata, baik dari sisi produksi, ketersediaan stok, stabilitas harga, maupun peningkatan kesejahteraan pelaku utama sektor pangan. Pangan tidak lagi diposisikan…

Jakarta – Pemerintah memastikan Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target awal pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Capaian tersebut terutama ditopang oleh keberhasilan swasembada beras, seiring melonjaknya produksi nasional dan menguatnya stok cadangan pemerintah. Sejak awal masa pemerintahan, Presiden Prabowo menargetkan swasembada beras dapat diraih dalam…

Jakarta – Pemerintah memastikan Indonesia berhasil mewujudkan swasembada pangan sepanjang 2025. Keberhasilan ini ditopang oleh berbagai kebijakan strategis, salah satunya program optimasi lahan yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian tanpa perlu membuka lahan baru. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, mengatakan optimasi lahan menjadi strategi penting untuk mendongkrak produksi padi nasional. Program ini…

Oleh: Juana Syahril)* Penerapan hukuman kerja sosial sebagai alternatif hukuman penjara menandai babak baru reformasi hukum pidana nasional. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada Januari 2026. Kehadiran pidana kerja sosial menunjukkan komitmen negara dalam menghadirkan sistem pemidanaan yang lebih…

Oleh Mardani Aliadin )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan efektif mulai 2 Januari 2026 menjadi tonggak penting dalam sejarah reformasi hukum Indonesia. Setelah puluhan tahun menggunakan KUHP warisan kolonial, Indonesia akhirnya memiliki sistem hukum pidana yang dirancang berdasarkan nilai, kebutuhan, dan karakter bangsa sendiri. Kehadiran KUHP baru bukan sekadar penggantian regulasi…

Jakarta — Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional menandai babak baru pembaruan hukum pidana di Indonesia. Perubahan fundamental tidak hanya terjadi pada norma hukum materiil, tetapi juga menyentuh hukum acara pidana melalui penyesuaian KUHAP. Dalam konteks ini, integritas dan kesiapan aparat penegak hukum dinilai menjadi faktor kunci agar implementasi KUHP baru berjalan efektif, adil,…

Jakarta – Pemerintah terus menegaskan komitmennya dalam memperkuat integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum seiring pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Penekanan ini dinilai penting untuk memastikan transformasi hukum pidana berjalan selaras dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Komitmen tersebut…

Oleh: Aulia Sofyan Harahap Pembangunan massal 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepanjang tahun 2025 menandai fase penting penguatan layanan gizi nasional yang digerakkan Badan Gizi Nasional (BGN).  Langkah tersebut tidak hanya menunjukkan kapasitas negara dalam membangun infrastruktur layanan gizi secara cepat dan terukur, tetapi juga memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan pemenuhan gizi sebagai fondasi pembangunan sumber daya…