Jakarta – Pemerintah terus memperkuat perlindungan hak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan paling mendasar, yakni kepastian hukum atas hunian. Melalui sinergi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah resmi meluncurkan Program Sertipikasi Sektor Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan target menjangkau 1…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui berbagai kebijakan yang mempermudah proses administrasi dan menekan biaya kepemilikan. Salah satu langkah yang didorong adalah percepatan penerbitan sertifikat rumah bagi MBR tanpa membebani masyarakat dengan biaya tambahan yang tidak semestinya. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan rumah sekaligus…

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Rumah memiliki peran sebagai fondasi bagi rasa aman, kesejahteraan, dan masa depan sebuah keluarga. Namun, bagi jutaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), memiliki rumah yang telah berdiri belum tentu berarti memiliki kepastian hukum atas tanah dan bangunan yang ditempati. Di Indonesia, persoalan legalitas hunian masih menjadi pekerjaan rumah yang panjang. Tidak sedikit…

Oleh : Aditya Anggara )* Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga simbol kepastian hidup dan aset paling berharga bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), memiliki rumah yang dilengkapi dengan sertifikat hak atas tanah merupakan bentuk perlindungan hukum yang sangat penting. Tanpa sertifikat, kepemilikan rumah berpotensi menghadapi berbagai persoalan, mulai dari…

Oleh: Khansa Putri )* Penguatan tata kelola penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi terus dilakukan di berbagai wilayah Sumatra melalui kolaborasi antara PT Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, aparat terkait, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi lintas instansi menjadi langkah penting untuk memastikan subsidi energi disalurkan secara tepat sasaran, menjaga ketersediaan pasokan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan…

Oleh: Satria Kusuma )* Perbaikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di berbagai wilayah Sumatra mulai menunjukkan hasil yang semakin positif. Kelancaran penyaluran energi yang terus membaik tidak hanya mempermudah masyarakat memperoleh BBM, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan logistik yang sangat bergantung pada ketersediaan pasokan energi. Upaya percepatan distribusi yang dilakukan PT…

Jakarta – Distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Sumatra terus menunjukkan perbaikan. Berbagai langkah percepatan yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah daerah, aparat keamanan, Hiswana Migas, dan pemangku kepentingan dinilai berhasil memperlancar penyaluran energi, mengurangi antrean di SPBU, serta menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat. Komisaris Independen PT Pertamina Patra Niaga, Prabu…

Jakarta – Pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan memperkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi melalui inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah SPBU di Palembang, Banyuasin, dan Ogan Ilir. Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran, menjaga ketersediaan pasokan energi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada…

Oleh : Fransiskus Nawipa Pembangunan sumber daya manusia merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu daerah. Di Papua, upaya tersebut kini semakin diperkuat melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan memiliki…

*) Oleh: Rina Maharani Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak semata dipahami sebagai agenda pemenuhan kebutuhan pangan harian, melainkan sebagai investasi negara dalam membangun kualitas manusia Indonesia. Persoalan stunting, ketimpangan akses pangan bergizi, hingga disparitas layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan intervensi negara secara konsisten. Dalam situasi tersebut, pemerintah memilih menempatkan pemenuhan gizi…