Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah antisipatif menghadapi dampak El Niño 2026 yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta tekanan terhadap ketersediaan air. Kesiapsiagaan dilakukan lintas sektor dengan memanfaatkan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar pengambilan kebijakan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim…

JAKARTA – Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring menguatnya fenomena El Niño yang menyebabkan kondisi iklim semakin kering di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan kerawanan kebakaran, terutama pada lahan yang mudah terbakar dan wilayah dengan aktivitas pembukaan atau pengelolaan lahan. Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan…

Oleh : Abdul Razak)* Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi penguatan fenomena El Nino pada 2026 yang berpotensi memicu kemarau lebih panjang, kekeringan, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Ancaman tersebut semakin perlu diantisipasi karena diperkirakan berlangsung bersamaan dengan Indian Ocean Dipole (IOD) positif yang dapat menekan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Badan…

Oleh: Bara Winatha*) Fenomena El Nino yang menyebabkan kondisi cuaca lebih kering menjadi tantangan serius bagi Indonesia, terutama terhadap meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan melalui pemantauan, pencegahan, operasi modifikasi cuaca, serta pengerahan sumber daya…

Jakarta – Pemerintah menyiapkan langkah untuk mengoptimalkan keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu sumber penguatan fiskal. Sebagian keuntungan yang dikelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) direncanakan dapat kembali berkontribusi kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama sebagai cadangan fiskal dan untuk membantu pengelolaan kewajiban negara. Rencana tersebut menjadi bagian…

Jakarta – Pemerintah menyiapkan skema pemanfaatan sebagian dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai cadangan fiskal untuk memperkuat ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan kinerja perusahaan negara sekaligus memperluas ruang fiskal pemerintah di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat. Melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, pemerintah…

*) Oleh : Gavin Asadit Pengelolaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasuki arah baru seiring penguatan peran Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) dalam mengelola aset strategis negara. Rencana mengalokasikan sebagian dividen BUMN sebagai cadangan fiskal merupakan langkah strategis untuk memperkuat kesinambungan keuangan negara sekaligus memastikan keuntungan aset negara tetap memberikan manfaat nyata bagi…

Oleh Ralina Siahaan )* Upaya memperkuat ketahanan fiskal negara membutuhkan sumber pembiayaan yang semakin beragam di tengah tuntutan pembangunan yang terus meningkat. Untuk itu, optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) layak ditempatkan sebagai salah satu instrumen strategis untuk memperluas ruang fiskal pemerintah. Bukan sekadar menjadi setoran penerimaan negara, dividen BUMN dapat diarahkan sebagai cadangan…

Jakarta – Pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam beberapa bulan ke depan sebagai bagian dari upaya memastikan penyaluran subsidi lebih adil dan tepat sasaran. Tahap awal kebijakan tersebut akan menyasar kelompok masyarakat pada desil 10, termasuk dalam pembelian BBM jenis Pertalite. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan…

Jakarta – Pemerintah terus berupaya memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah membatasi pembelian BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 10 atau kelompok ekonomi dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk memperketat subsidi secara…