Oleh: Dimas Aryatama* Kedaulatan Indonesia pada era modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Ancaman terhadap kepentingan nasional tidak lagi hanya hadir dalam bentuk konflik bersenjata atau pelanggaran batas wilayah. Perkembangan teknologi, persaingan geopolitik, transformasi ekonomi digital, serta derasnya arus informasi telah menciptakan bentuk-bentuk ancaman baru yang bergerak di ruang yang tidak selalu mudah dijangkau oleh…

Oleh: Zafran Adidaya *) Di tengah eskalasi kompetisi geopolitik global dan krisis multidimensional, kedaulatan sebuah negara tidak lagi hanya diuji oleh ancaman militer konvensional yang tampak di batas wilayah. Ancaman modern bergeser ke dalam ranah yang jauh lebih terselubung, kompleks, dan multidimensional. Praktik spionase serta intervensi asing kini menjadi bagian nyata dari dinamika internasional yang…

*)Pandu Wibowo Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumberdaya alam dan sumber daya manusia menjadi  negara yang memiliki nilai strategis yang tinggi. Tentunya hal tersebut menjadi perhatian dunia dan tidak dapat ditutup mata dengan aksi spionase dan intervensi asing. Seperti diketahui bahwa Spionase merupakan instrumen klasik dan vital yang diterapkan negara untuk memperoleh keunggulan strategis,…

Jakarta – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn.), M. Herindra M.A, M.Sc mendorong adanya aturan yang lebih jelas untuk mengatur penanggulangan spionase dan intervensi asing di Indonesia. Namun, ia menegaskan penguatan aturan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai upaya membatasi kebebasan sipil. Herindra menyampaikan hal itu saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional bertajuk…

Jakarta — Perangkat hukum di Indonesia saat ini dinilai belum memadai dalam menanggulangi tindak spionase dan intervensi asing karena regulasinya masih terfragmentasi, sehingga kebijakan nasional yang strategis mutlak diperlukan. Mengingat negara-negara demokrasi maju telah memiliki regulasi serupa, Indonesia dinilai sangat membutuhkan aturan hukum yang tegas untuk membatasi ruang gerak spionase demi menjaga kedaulatan dan keselamatan…

Jakarta – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menegaskan pentingnya penguatan kewaspadaan nasional menghadapi ancaman spionase dan intervensi asing yang semakin kompleks. Indonesia dinilai membutuhkan kerangka regulasi yang lebih adaptif agar mampu melindungi kepentingan nasional sekaligus tetap menjamin kebebasan sipil dalam sistem demokrasi. Hal tersebut disampaikan Kepala BIN dalam Seminar Nasional bertema “Kedaulatan di Garis Depan:…

JAKARTA — Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra menilai Indonesia membutuhkan aturan khusus untuk menghadapi spionase dan intervensi asing. Menurutnya, ancaman tersebut nyata, sementara regulasi yang ada belum secara spesifik mengatur aktivitas spionase. Hal itu disampaikan Herindra dalam seminar nasional bertema Kedaulatan di Garis Depan: Kebijakan Nasional Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing yang digelar…

JAKARTA – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra menekankan pentingnya penguatan kerangka hukum nasional dalam menghadapi ancaman spionase dan intervensi asing yang semakin berkembang di tengah persaingan geopolitik global. Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional bertajuk “Kedaulatan di Garis Depan: Kebijakan Nasional Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing” yang diselenggarakan ASEAN Study…

JAKARTA — Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra, M.A, M.Sc. mendorong penguatan kebijakan nasional untuk menghadapi perkembangan spionase dan intervensi asing yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional FISIP Universitas Indonesia bertema “Kedaulatan di Garis Depan: Kebijakan Nasional Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing” yang diselenggarakan bersama ASEAN Study Center…

Oleh : Dimas Aryaputra Gempa bumi yang mengguncang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menguji kesigapan pemerintah dalam menghadapi bencana sekaligus memastikan negara hadir bagi masyarakat terdampak. Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Bali menuju NTT pada Rabu pagi, 26 Agustus 2026, untuk melihat langsung kondisi pengungsi serta perkembangan penanganan pascagempa di sejumlah daerah…