Oleh: Sjaichul Anwari)* Pada tahun 2026, Danantara Indonesia semakin mempertegas komitmennya untukmentransformasikan krisis sampah nasional menjadi peluang energi bersih melaluiproyek pengolahan sampah menjadi energi Listrik (PSEL) atau Waste-to-Energy (WtE), dengan target groundbreaking pada kuartal II-2026.  Langkah strategis ini tidak hanya menandai kemajuan teknologi tetapi jugamenunjukkan bagaimana pengelolaan limbah dapat menjadi bagian tak terpisahkandari agenda ekonomi hijau nasional. Saat ini proyek tersebut berada pada tahapseleksi mitra hingga persiapan kontrak dan Engineering, Procurement, and Construction (EPC). Danantara menetapkan kriteria ketat bagi calon mitra proyek WtE. Dari sisikapabilitas teknis, peserta harus memiliki pengalaman mengoperasikan fasilitas WtEdengan kapasitas minimal 1.000 ton per hari. Di samping itu, mitra juga diwajibkanmemiliki rekam jejak terbukti dalam operasi dan pemeliharaan pembangkit WtE.  Lead of WtE Danantara Investment Management, Fadli Rahman mengungkapkan, fokus Danantara Indonesia adalah memastikan tata kelola yang kuat sejak hulu, termasuk proses pemilihan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL yang transparan dan berbasis mitigasi risiko. Fokus tersebut menjadi penting untukmemastikan WtE dapat berjalan denga naman, berkelanjutan, dan diterimamasyarakat sebagai solusi pengelolaan sampah nasional. Ia menegaskan, keberhasilan WtE sangat ditentukan oleh kualitas tata Kelola sejaktahap perencanaan awal, bukan hanya sekadar memilih teknologi yang digunakan. Selain tata kelola, Danantara juga memastikan teknologi yang digunakan paling mutakhir, namun juga tepat serta sejalan dengan standar perlindungan lingkungandan kesehatan publik. Menurut Fadli, Indonesia tidak akan lagi menggunakan teknologi incinerator lama, melainkan mechanical-grade incinerator yang dilengkapi sistem penyaringanberlapis untuk menangkap residu emisi agar kualitas udara yang diepas memenuhistandar kesehatan internasional dan rujukan WHO. ‘ Mengingat sudah dekat waktu groundbreaking, Fadli menyampaikan, saat ini ada 4 kabupaten/kota yang siap untuk peletakan batu pertama proyek WtE di akhir kuartalI-2026. Lokasinya antara lain Bogor, Denpasar, Yogyakarta, dan Bekasi. Danantaranantinya akan mengumumkan mitra yang akan bekerja sama dengan keempatkabupaten/kota tersebut. Selain itu, Danantara juga akan kembali melakukan proses pemilihan mitra dalamwaktu dekat yang melibatkan 6 kabupaten/kota, yang juga sudah menyatakankesiapannya dalam proyek WtE. Meski baru 10 kabupaten/kota, Fadli mengapresiasiproyek ini bisa dimulai dengan cepat mengingat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan SampahMenjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan baru terbitOktober 2025 lalu.  Melalui regulasi tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan 33 (PembangkitListrik Tenaga Sampah) PLTSa hingga tahun 2029, dengan tujuh unit yang akandibangun pada 2026. Setiap PLTSa dirancang untuk mengolah 1.000 ton sampahper hari dan menghasilkan 20 MW listrik.  Dalam Perpres 109 Tahun 2025, pemerintah menetapkan kebutuhan investasisekitar Rp 2-3 triliun per unit PLTSa serta menaikkan harga beli listrik oleh PLN menjadi 20 sen dollar Amerika Serikat per kWh guna meningkatkan kelayakanfinansial proyek dan menarik minat investasi swasta. Pada 2025, Tenggara Strategics mengeluarkan kajian mengenai PengolahanSampah Menjadi Energi Listrik sebagai respons terhadap Perpres Nomor 109 Tahun2025. Senior Researcher Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman mengatakan, sejak adanya PSEL negara seperti Swedia hanya membuang kurang dari satupersen sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Singapura juga mengandalkan empat fasilitas WtE untuk mengurangi volume sampah hingga 90 persen, sedangkan China telah meningkatkan jumlah pembangkitlistrik tenaga sampah menjadi 696 unit dan mencapai rasio pengolahan sampah 100 persen melalui PSEL. Ia menambahkan, PSEL bisa menjadi instrumen lintas sectoral yang dapatdigunakan untuk penanganan awal sampah yang tidak dapat direduksi melaluiprinsip 3R (reduce, reuse, recycle), sekaligus mendukung transisi energi nasional. Iapun berharap langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat mengatasitantangan yang bukan hanya teknologi, tetapi juga integrasi kebijakan, tata kelola, dan penerimaan publik.  Peran Danantara dalam proyek WtE mencerminkan pergeseran paradigma darisekadar pengurangan sampah menuju penciptaan nilai tambah energi yang berkelanjutan, dengan tata kelola yang kuat sebagai fondasi utama. Inisiatif inimenjadi bukti nyata bahwa integrasi kebijakan, teknologi, dan partisipasi pemangkukepentingan mampu mendorong Indonesia menuju model ekonomi hijau yang lebihinklusif, efisien, dan ramah lingkungan. Ke depan, konsistensi implementasi dan penguatan kepercayaan publik akanmenjadi kunci keberhasilan proyek WtE sebagai solusi nasional pengelolaansampah. Dengan tata kelola yang transparan dan dukungan regulasi yang jelas, Danantara berpeluang menjadi motor penting percepatan ekonomi hijau di Indonesia. Transformasi sampah menjadi energi pun tidak hanya menjawabpersoalan lingkungan, tetapi juga membuka jalan menuju pembangunanberkelanjutan yang bernilai ekonomi. )* Pengamat Energi Terbarukan

Oleh : Ricky Rinaldi Pemerintah terus mendorong investasi strategis yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan. Salah satu inisiatif yang menonjol adalah penguatan peran Danantara dalam pengembangan proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Langkah ini dipandang sebagai solusi terpadu atas dua tantangan besar sekaligus, yakni pengelolaan…

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan dan pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya strategis memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendorong pemerataan kesejahteraan nasional. Program ini dirancang menjadi tulang punggung baru perekonomian desa dengan menghadirkan ekosistem usaha yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan hingga ke tingkat akar rumput. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan sebanyak…

Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan Program Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen strategis dalam menyerap produk lokal dan memperluas pasar UMKM desa. Program ini diproyeksikan menjadi penggerak utama ekonomi rakyat dengan mengoptimalkan potensi produksi lokal, sekaligus menciptakan lapangan kerja berkelanjutan di tingkat desa dan kelurahan sepanjang 2026. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan bahwa…

Oleh : Andhika Rachma )* Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ekonomi, Indonesia terus mencari solusi yang inovatif dan menyentuh akar rumput. Salah satu inisiatif strategis terbaru yang tengah dijalankan pemerintah adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih , sebuah jejaring koperasi desa dan kelurahan yang dirancang untuk memperkuat ekonomi masyarakat di seluruh pelosok negeri. Program ini bukan sekadar jargon…

Oleh : Sintia Arfi )* Gagasan Koperasi Desa Merah Putih hadir di tengah realitas ketimpangan ekonomi yang masih menjadi persoalan struktural di Indonesia. Di banyak daerah, aktivitas ekonomi masih terpusat pada kelompok tertentu, sementara masyarakat kecil hanya menjadi penonton dalam arus besar pembangunan. Negara melalui Koperasi Desa Merah Putih mencoba mengambil posisi lebih aktif, bukan sekadar sebagai regulator, tetapi sebagai…

Oleh: Syahrul Azzam Firdaus )* Pemulihan wilayah pascabencana di Sumatra menuntut penanganan yang menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan, salah satunya melalui kebijakan kelistrikan yang adaptif terhadap kondisi darurat sekaligus berpandangan jangka panjang. Kelistrikan memegang peranan vital dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi karena menjadi fondasi bagi pemulihan layanan publik, aktivitas ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat terdampak. Tanpa pasokan listrik…

Oleh: Ahmad Syahrial *) Pemulihan listrik pascabencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra bukan sekadarurusan teknis, melainkan merupakan tulang punggung pemulihan kehidupan sosialdan ekonomi masyarakat. Ketika bencana menghantam akhir November 2025, hamparan infrastruktur listrik di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat runtuhbersama tanah dan arus air. Keberhasilan pemerintah dan PT PLN (Persero) dalammenghidupkan kembali jaringan kelistrikan kini menjadi penanda penting bahwanegara hadir dengan strategi pemulihan yang terukur, cepat, dan berpihak pada masyarakat terdampak. Upaya pemulihan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penyalaan kembalilistrik. Secara administratif, PT PLN bersama pemerintah daerah dan pusatmenempatkan prioritas pada keselamatan, kecepatan, dan kesinambungan pasokanlistrik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa hinggapertengahan Januari 2026, sebanyak 98,9 persen desa di Provinsi Aceh telahmenikmati aliran listrik kembali setelah jaringan utama pulih, sementara sisanyamasih dalam proses normalisasi di lokasi-lokasi paling terpencil yang medan dan akses jalannya sangat menantang. Capaian kemajuan ini mencerminkan koordinasi yang kuat antara PLN dan pemerintah pusat sebagai bagian dari respon negara terhadap keadaan darurat. Langkah cepat tersebut tentu bukan hanya sekadar menyambungkan kabel, tetapimenjaga kehidupan yang terhenti akibat kegelapan pascagempa alam itu. Di Sumatra Barat, misalnya, pemulihan sistem listrik berhasil 100 persen, termasuk di wilayah Agam yang sebelumnya menjadi salah satu titik paling parah terdampakbencana. Keberhasilan ini berkat kerja keras tim PLN di lapangan yang memasangratusan tiang jaringan dan sirkuit kabel baru di medan berat untuk memastikansuplai listrik dapat pulih. Kondisi serupa juga terlihat di Sumatra Utara, di mana mayoritas desa telah kembalimenyala meski banjir susulan sempat memadamkan jaringan di dua desa di TapanuliUtara. Tingkat pemulihan mencapai hampir 100 persen, sebuah capaian signifikanmengingat tantangan logistik dan keselamatan teknis di lapangan. Pemulihan listriktelah menjadi fondasi penting bagi aktivitas layanan kesehatan, pendidikan, dan usaha mikro yang sebelumnya terhenti karena tidak ada arus listrik untuk menerangimalam hari atau menghidupkan mesin serta peralatan penting. Pemerintah juga mengambil langkah-langkah untuk meringankan beban finansialkelistrikan bagi masyarakat terdampak. Pemerintah melalui PT PLN memberikanlistrik gratis selama enam bulan kepada hunian sementara (huntara) korban bencanadi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, termasuk pemasangan instalasi, kWh meter, penerangan jalan umum, dan fasilitas umum di sekitar huntara. Langkah pemberian listrik gratis ini juga selaras dengan upaya mempercepatpemulihan kehidupan normal bagi masyarakat yang kehilangan rumah atau terpaksaberpindah ke hunian sementara. Ini sekaligus mencerminkan bahwa kebijakannegara tidak hanya ingin menyalakan lampu, tetapi memastikan keluarga korban banjir dapat meneruskan kehidupan sehari-hari dengan akses energi yang stabil. Di saat yang sama, pemerintah tengah mempertimbangkan insentif lain, termasukdiskon tagihan listrik bagi pelanggan di wilayah terdampak bencana, sebagai bentukdukungan jangka menengah agar masyarakat tidak terbebani biaya energi ketikapemulihan ekonomi lokal masih berjalan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan agar seluruh jaringanlistrik di tiga provinsi tersebut dipulihkan tanpa kompromi dalam waktu secepatmungkin. Arahan ini menjadi imbauan tegas kepada kementerian dan lembagaterkait untuk menurunkan seluruh sumber daya teknis demi memastikan listrikkembali menyala di wilayah yang lumpuh total akibat bencana. Namun, pemulihan ini bukan tanpa hambatan. Beberapa desa di Aceh yang masihbelum teraliri listrik berada di wilayah dengan medan paling berat dan akses jalanyang rusak parah akibat banjir serta longsor. Akses yang terputus ini memperlambatmobilisasi personel dan material. Meski demikian, komitmen pemerintah pusat dan PLN untuk menjangkau wilayah terpencil ini menunjukkan bahwa pemulihan listrik di kawasan terdampak bencana ditangani secara menyeluruh dan tak terputus oleh kendala geografis. Belajar dari pengalaman Aceh dan Sumatra lainnya, Darmawan Prasodjomenyampaikan bahwa PLN mulai merancang skenario baru dalam meresponspemulihan jaringan pascabencana, sebuah pendekatan yang menggabungkankesiapsiagaan, teknik rekonstruksi cepat, dan koordinasi lintas sektor gunamenghadapi dampak perubahan iklim dan risiko hidrometeorologi di…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya pemulihan masyarakat terdampak bencana di Sumatra melalui kebijakan penggratisan listrik di hunian sementara (huntara). Langkah ini diambil untuk meringankan beban warga sekaligus memastikan aktivitas harian dan layanan dasar dapat kembali berjalan normal selama masa transisi menuju hunian tetap. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa kebijakan…

Jakarta – Pemerintah melalui PT PLN (Persero) terus mempercepat pemulihan kelistrikan di wilayah Sumatra pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di Aceh dan Sumatera Utara. Langkah cepat ini menjadi bagian dari komitmen negara dalam memastikan layanan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah situasi darurat. Hingga saat ini, proses pemulihan menunjukkan progres signifikan…