KUPANG – Dukungan publik terhadap program Presiden Prabowo dalam pemberantasan narkoba terus digencarkan di berbagai daerah. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTT menjadi salah satu lembaga yang berkomitmen menjalankan program prioritas ini sebagai bagian dari aksi nasional. Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi NTT, Lia Novika Ulya, S.K.M., menegaskan pentingnya kerja sama berbagai…

Oleh: Asna Maulida )* Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memastikan keberlanjutan dan keamanan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Sejak awal pemerintahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan investor dengan menciptakan iklim investasi yang stabil, transparan, dan menguntungkan. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah sebelumnya yang telah meletakkan dasar…

Oleh : Irfan Yogi )* Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan. Dengan kenaikan PPN menjadi 12 persen, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk mendukung program-program yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan dampak positif yang nyata, terutama jika dana yang dihimpun dialokasikan secara tepat guna. Salah…

Oleh : Andi Mahesa )* Korupsi yang merajalela telah memperburuk kesenjangan sosial, merusak tatanan pemerintahan, serta menghambat kemajuan ekonomi dan sosial di Indonesia. Namun, adanya harapan baru di tengah-tengah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dengan hadirnya pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi tanpa pandang…

Oleh : Andika Pratama )* Transformasi tata kelola keuangan di Indonesia menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan tekad menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, dan transparan, berbagai langkah strategis telah diluncurkan untuk memastikan bahwa anggaran negara dikelola dengan akuntabilitas tinggi, sehingga potensi korupsi dapat diminimalisir. Langkah ini tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,…

Oleh: Andy Syahrul Pilkada serentak 2024 telah berlangsung dengan aman, damai, dan lancar. Di berbagai daerah, proses demokrasi ini bukan hanya ajang pemilihan pemimpin, tetapi juga cerminan kedewasaan masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi. Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia, Muhlis Ali, mengapresiasi pencapaian ini, menyebut keberhasilan pilkada tidak lepas dari peran aktif seluruh elemen masyarakat. Mulai dari…

Jakarta – Pasca pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di berbagai daerah terus dijaga dengan baik berkat peran aktif masyarakat. Aparat keamanan mengapresiasi partisipasi warga yang turut menjaga kondusivitas wilayah pasca pemungutan suara. Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit mengatakan bahwa stabilitas keamanan pasca-Pilkada menjadi prioritas utama. Keamanan bukan hanya…

Jakarta – Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sangat gencar menindak tegas kasus korupsi. Komitmen ini terus dibuktikan Presiden Prabowo kepada rakyat Indonesia tanpa tebang pilih. Pemberantasan korupsi benar-benar dilakukan secara menyeluruh di tingkat pusat hingga daerah.Dalam waktu beberapa minggu, jajaran penegak hukum berhasil membongkar berbagai kasus besar yang melibatkan korupsi di berbagai sektor, dengan…

Jakarta – Pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen penuh untuk membawa Indonesia menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan terus menekankan penting pengawasan melekat kepada seluruh pengguna anggaran agar tidak ada kebocoran yang berpotensi menjadi korupsi.Presiden Prabowo menegaskan bahwa integritas pemimpin adalah cermin dari kualitas pemerintahan yang akan dibangun, dan…

Jakarta – Pemerintah secara resmi menetapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang mulai berlaku pada 2025. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung pembangunan nasional serta memperkuat ketahanan fiskal di tengah tantangan perekonomian global. Menurut Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo,…