Oleh : Cesar Gunawan )* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak akan mengganggu prinsip netralitas prajurit. Revisi ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara serta meningkatkan profesionalisme prajurit tanpa melanggar supremasi sipil dalam sistem demokrasi…

Oleh : Alif Ramadhan )* Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi langkah strategis dalam memperkuat pertahanan negara sekaligus memastikan supremasi sipil tetap terjaga. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai isu yang menyesatkan muncul dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Perlu pemahaman yang lebih mendalam mengenai urgensi revisi ini agar tidak…

Jakarta – Sebanyak 400 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) eksploitasi online scam berhasil dipulangkan dari Myawaddy, Myanmar. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, menyatakan bahwa mereka telah diseberangkan ke Kota Maesot, Thailand, melalui 2nd Friendship Bridge sebelum diterbangkan ke Indonesia. “Setelah melalui proses screening kesehatan…

Jakarta – Pemerintah menindak tegas pedagang yang mengoplos Minyakita dengan minyak komersial. Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, menegaskan bahwa tindakan ini melanggar aturan karena Minyakita harus berasal dari skema domestic market obligation (DMO), bukan minyak komersial. “Perusahaannya nakal. Mereka ingin memproduksi lebih banyak, jadi agar tidak ketahuan, mereka menggunakan minyak non-DMO atau minyak komersial,” ujar…

Jakarta – Pemerintah akan menindak tegas distributor Minyakita yang melakukan pelanggaran demi menjaga stabilitas harga dan melindungi konsumen. Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan sanksi kepada distributor lini 2 yang terbukti melakukan kecurangan. “Ada (sanksinya). Kita peringatkan dulu. Kalau tetap melakukan, kita cabut izin distributornya,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso. Ia…

Oleh: Sari Rahayu )* Pemerintah kembali menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi kepentingan masyarakat dengan bertindak cepat dalam mengungkap praktik kecurangan dalam distribusi Minyakita. Langkah tegas ini patut diapresiasi, mengingat minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri. Melalui berbagai inspeksi dan pengawasan ketat, pemerintah berhasil mengungkap jaringan produsen dan…

Oleh: Riki Alamsyah )* Menjelang Idulfitri 2025, pemerintah semakin memperketat pengawasan terhadap minyak goreng Minyakita. Langkah ini diambil untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan konsumen. Kementerian Perdagangan menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan dalam proses distribusi dan produksi Minyakita, mulai dari pengurangan volume hingga perizinan yang…

Jakarta – Pemerintah terus mendorong program hilirisasi berkualitas guna menciptakan lebih banyak lapangan kerja di berbagai sektor. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan tersertifikasi dalam menghadapi kebutuhan industri modern.Sebagai langkah nyata, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, bertemu dengan…

Oleh: Agus Soepomo Hilirisasi dan pengembangan energi terbarukan menjadi dua pilar utama dalam strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Dalam menghadapi era globalisasi dan transformasi industri, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong investasi di kedua sektor ini guna mencapai target investasi senilai Rp13.032 triliun dalam lima tahun mendatang. Langkah ini diambil untuk memperkuat fondasi perekonomian…

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan ketegasan dalam memberantas korupsi di lingkungan BUMN. Kali ini, dugaan korupsi di PLN mencuat setelah Kortastipikor Mabes Polri mengungkap kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp1,2 triliun. Pada awal 2025, Dittipidkor Bareskrim Polri meningkatkan status kasus dugaan korupsi proyek PLTU Kalbar I ke tahap penyidikan. Sejumlah mantan pejabat PLN, termasuk…