Oleh : Ricky Rinaldi Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk membentuk tim investigasi independen dalam rangka menyikapi dinamika demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu terakhir. Komitmen ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai aspirasi rakyat, melainkan merespons secara serius desakan mahasiswa, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Dengan langkah ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap…

JAKARTA — DPR RI resmi menjawab aspirasi publik dengan menghapus tunjangan perumahan anggota dewan sejak 31 Agustus 2025. Keputusan tersebut menjadi langkah konkret parlemen dalam menindaklanjuti tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat dan mahasiswa dalam beberapa pekan terakhir. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, kebijakan itu diambil sebagai bentuk keseriusan DPR dalam mendengar suara…

JAKARTA — DPR RI secara resmi telah menghapus tunjangan perumahan bagi anggota dewan serta menunda seluruh moratorium kunjungan ke luar negeri, kecuali undangan resmi kenegaraan. Keputusan tersebut diberlakukan sejak 31 Agustus 2025 sebagai wujud nyata dari bagaimana komitmen kuat seluruh anggota parlemen dalam menindaklanjuti adanya aspirasi masyarakat terkait dengan 17+8 tuntutan rakyat. Mengenai hal itu,…

Oleh : Zaki Walad )* Keputusan DPR RI untuk menghapus tunjangan perumahan anggota dewan sejak 31 Agustus 2025 menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Langkah tersebut bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan wujud nyata keseriusan parlemen dalam mendengarkan aspirasi masyarakat.  Selama beberapa pekan terakhir ini, publik menyuarakan tuntutan 17+8 melalui berbagai aksi besar di banyak kota. Kemudian mengetahui hal…

Oleh : Faradiba Quena )* DPR RI telah menunjukkan bagaimana langkah nyata dari keberpihakan parlemen tersebutterhadap suara rakyat dengan bergerak cepat dalam mengambil langkah mencabut tunjangan perumahan anggota dewan per 31 Agustus 2025. Keputusan itu bukan hanya sekadar melakukan pemangkasan fasilitas saja, melainkan juga sekaligus sebagai bentuk komitmen politik kuat yang langsung menjawab tuntutan rakyat.  Aksi unjuk rasa beberapa pekan terakhir yang mengusung agenda 17+8 terbukti mendapat respons cepat dan konkret. Parlemen tidak menunggu…

Manokwari – Sejumlah tokoh masyarakat, adat, dan agama di Papua menegaskan pentingnya menjaga ketertiban serta menolak segala bentuk provokasi terkait gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Para tokoh menilai, dinamika politik di tingkat nasional, termasuk aksi di Jakarta dan kota-kota besar lain, tidak semestinya memengaruhi stabilitas di Papua yang selama ini dikenal…

Oleh : Yohanes Wandikbo )* Gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia beberapa waktu terakhir, termasuk di Papua, menghadirkan dinamika tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Aksi turun ke jalan yang berubah menjadi kericuhan bukan hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan pembangunan yang tengah berjalan. Dalam konteks Papua, suara tokoh adat menjadi…

Jakarta, – Pemerintah bersama PT PLN (Persero) resmi mempercepat implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Langkah ini bertujuan memperkuat swasembada energi nasional, mempercepat transisi menuju energi bersih, sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. RUPTL 2025–2034 menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW hingga tahun 2034, dengan porsi lebih dari 70 persen berasal…

Jakarta – INPEX CORPORATION (INPEX), melalui anak usahanya INPEX Masela, Ltd. (INPEX Masela) sebagai operator bersama para mitra Joint Venture, yaitu PT Pertamina Hulu Energi Masela (PHE Masela) dan PETRONAS Masela Sdn. Bhd. (PETRONAS Masela), resmi memulai tahap Front-End Engineering and Design (FEED) untuk Proyek LNG Abadi, Blok Masela di Indonesia. Wakil Menteri Energi dan…

Oleh : Adhika Utama Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam meneguhkan program swasembada energisebagai salah satu pilar utama dalam strategi pembangunan nasional, tidak hanya demi kemandirian energi, melainkan juga sebagai peluang terciptanya lapangan kerja yang luas danberkualitas. Dengan semangat mewujudkan ketahanan energi dalam negeri, pemerintahmenyusun sejumlah kebijakan yang sinergis antara pengembangan sumber daya alam terbarukan, peningkatan efisiensi energi, serta transformasi teknologi energi. Upaya ini diharapkan tidakmampu mengurangi ketergantungan pada impor energi, menekan beban devisa negara, danmembuka banyak kesempatan kerja Langkah awal yang diambil pemerintah adalah memperkuat fondasi yang mendukungpengembangan energi domestik. Dari percepatan perizinan proyek energi terbarukan, sepertipanas bumi, energi angin, matahari, hingga bioenergi, hingga pemberian insentif fiskal bagiinvestasi di sektor-sektor tersebut, kebijakan ini dirancang agar semakin menarik bagi pelakuusaha, baik lokal maupun asing. Dalam praktiknya, kemudahan regulasi juga membuka peluangbagi tenaga kerja terampil di sektor konstruksi, teknik, dan penelitian. Banyak perusahaan lokalkini dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur pembangkit, transmisi, dan distribusi energi. Efeknya pun mulai terasa melalui penyerapan energi kerja lokal serta peningkatan kapasitassumber daya manusia. Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar, menegaskanPLN akan memastikan seluruh proyek berjalan optimal dan memberi manfaat luas, melaluipengembangan PLTP di berbagai daerah, PLN tidak hanya mendukung ketahanan energinasional dan transisi menuju energi hijau, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerahmelalui keterlibatan pelaku usaha lokal dan penyerapan tenaga kerja Salah satu sektor energi dengan pertumbuhan mencolok adalah pembangkit listrik berbasisenergi terbarukan. Pemerintah menargetkan peningkatan kontribusi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional secara bertahap. Banyak tenaga lokal, baik teknik maupun non-teknik, kini mendapatkan peluang kerja nyata di daerah masing-masing, terutama ketikapemerintah mentransfer teknologi dan keterampilan melalui pelatihan dan kolaborasi dengansektor pendidikan vokasi. Upaya swasembada energi tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada efisiensi daninovasi teknologi. Pemerintah menggencarkan kampanye peningkatan efisiensi energi di sektorindustri, transportasi, dan bangunan. Dengan menerapkan standar-standar efisiensi baru, sepertipenggunaan lampu LED hemat energi, pengaturan sistem pendingin udara hemat daya, hinggakendaraan berbasis listrik, terciptalah ekosistem baru yang membutuhkan tenaga ahli di bidangaudit energi, instalasi. Selain itu, penguatan riset dan inovasi menjadi bagian integral dari upaya swasembada energi. Pemerintah mendukung lembaga penelitian, universitas, dan industri untuk mengembangkanteknologi energi di negeri ini. Mulai dari pengembangan panel surya generasi lanjut, bateraiefisien, hingga sistem smart grid untuk menghubungkan dan mengatur distribusi energi.  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa sektor energidan pertambangan berpotensi membuka 6,2 juta lapangan kerja hingga tahun 2030. Peluang kerjaini berasal dari pengembangan ekosistem kendaraan listrik, hilirisasi, serta pembangunanpembangkit dan transmisi listrik. Namun, beliau menekankan pentingnya kualitas tenaga kerjayang terampil untuk menyerap peluang tersebut. Tidak kalah pentingnya, pemerintah juga mendorong penguatan sektor bioenergi domestik, seperti produksi biodiesel, biogas, dan bioetanol berbasis bahan baku lokal—termasuk limbahpertanian. Dengan memanfaatkan potensi limbah sawit, biomassa pertanian, dan sampah organikperkotaan, program ini mencakup pembangunan Keberpihakan pemerintah terhadap swasembada energi juga mengedepankan prinsip inklusivitasdaerah. Pemerataan proyek energi memastikan bahwa pembangunan tidak bertujuan di PulauJawa saja, melainkan merambah berbagai provinsi, termasuk daerah terpencil dan timurIndonesia. Oleh karena itu, lapangan kerja tidak hanya hadir di kota besar, tetapi juga di desa-desa dan komunitas di wilayah kepulauan. Program peta jalur tenaga kerja pertanian hasil desa, kolaborasi antar pemerintah daerah dan kementerian terkait, serta pelatihan teknis lokasi-spesifikmemperkuat dampak sosial dan ekonomi. Kesempatan kerja membuka jalan peningkatankesejahteraan, mengurangi tekanan urbanisasi, dan memperkuat kemandirian ekonomi lokal. Lebih jauh lagi, implementasi program swasembada energi juga diproyeksikan mendukungpencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama yang berkaitan dengan ekonomi inklusif, pekerjaan layak, dan energi bersih. Sinergiantara Kementerian ESDM, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Bappenas mengusungpendekatan menyeluruh: menyusun peta jalan energi nasional yang terintegrasi dengan strategipelatihan vokasi dan pemagangan industri. Pemerintah juga memenuhi pencapaian target penyerapan tenaga kerja, kualitas Upaya ini tidak akan datang tanpa tantangan. Ketersediaan anggaran, kesiapan tenaga kerjatersertifikasi, keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, serta resistensi perubahan dari bisnislama menjadi tantangan nyata. Namun, pemerintah terus mengupayakan mitigasi—melaluiskema kolaborasi pembiayaan, kerja sama internasional dalam transfer teknologi, hinggapelatihan insentif dan sertifikasi gratis. Beberapa program pemaparan teknologi digelar di wilayah perintis, guna menampilkan manfaat nyata, membangkitkan antusiasme masyarakat, serta mendorong investasi sektor swasta. Hasilnya, proyek-proyek tersebut kian menunjukkanefek domino dalam menciptakan lapangan kerja langsung dan tidak langsung: mulai dari tukangkonstruksi, teknisi, hingga tenaga administrasi dan pendukung. )* Pengamat Kebijakan Publik