Jakarta – Soliditas TNI dan Polri kembali ditegaskan di tengah maraknya penyebaran hoaks dan narasi provokatif pasca kericuhan demonstrasi akhir Agustus lalu. Mabes TNI memastikan tidak akan tinggal diam terhadap berbagai upaya yang mencoba mengadu domba dua institusi penjaga keamanan negara tersebut. Kapuspen TNI, Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan bahwa langkah hukum akan ditempuh terhadap…

Oleh: Qolbi Nur Muhammad (* Dalam dinamika kehidupan berbangsa, stabilitas keamanan menjadi syarat mutlak bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan ruang seluas-luasnya bagi warganya untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, kebebasan ini kerap disalahgunakan oleh segelintir pihak dengan melakukan provokasi hingga berujung pada tindakan anarkis. Dalam situasi seperti inilah,…

Oleh: Alexander Royce *) Gelombang unjuk rasa yang merebak di berbagai daerah Indonesia pada akhir Agustus lalu seketika berubah menjadi kerusuhan besar. Dari yang mulanya hanya aksi protes atas kebijakan tunjangan parlemen dan kasus tragis seorang pengemudi ojek online, berkembang menjadi rangkaian kekerasan massal. Gedung DPRD dibakar, fasilitas umum dirusak, dan aktivitas ekonomi tersendat. Situasi…

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto terus mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dorongan tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah dan parlemen sungguh memperhatikan aspirasi rakyat, khususnya yang tergabung dalam 17+8 tuntutan publik. Saat ini, DPR resmi mengambil alih RUU Perampasan Aset sebagai inisiatif parlemen sekaligus menempatkannya dalam prioritas…

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengambil langkah strategis dengan menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai usul inisiatif parlemen. Keputusan tersebut semakin menegaskan bahwa 17+8 tuntutan publik perlahan-lahan semuanya terjawab secara nyata, sekaligus juga mencerminkan bagaimana keseriusan DPR dan pemerintah dalam mendengarkan serta menindaklanjuti seluruh aspirasi rakyat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM,…

Oleh : Aditya Akbar )* Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akhirnya menunjukkan keseriusan penuh dalam menjawab aspirasi rakyat yang tergabung dalam 17+8 tuntutan publik. Salah satu buktinya tercermin jelas dalam langkah konkret menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai agenda utama pembahasan di Program Legislasi Nasional (Prolegnas), bahkan kini diambil alih sebagai inisiatif DPR.…

Oleh : Ridwan Kurnia )* Revisi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026 akhirnya membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke dalam daftar prioritas utama pembahasan. Keputusan tersebut menandai bagaimana langkah besar DPR dan pemerintah dalam merespons 17+8 suara rakyat yang selama ini menuntut komitmen nyata terhadap pemberantasan korupsi dan pencucian uang di Indonesia. Pergeseran posisi RUU…

Jakarta – Pemerintah memastikan langkah serius dalam merespons dinamika demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka untuk berdialog dengan masyarakat dan siap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan, termasuk desakan pembentukan Tim Investigasi Independen untuk mengusut tuntas kasus meninggalnya Affan Kurniawan serta korban lainnya. Presiden Prabowo menekankan bahwa tuntutan…

JAKARTA – Pemerintah memastikan langkah tegas dalam menindaklanjuti jatuhnya korban jiwa dalam gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak akhir Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto menyatakan terbuka terhadap usulan pembentukan tim investigasi independen guna mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob, serta sejumlah korban lainnya. “Masuk akal dan bisa…

Oleh: Indah Prameswari)* Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tengah menyiapkan tim investigasi independen untuk mengusut tuntas penyebab serta aktor di balik demo yang berujung ricuh pada 25–31 Agustus 2025. Aksi yang meluas di Jakarta dan sejumlah daerah tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan fasilitas umum, serta memicu kekhawatiran terhadap stabilitas keamanan nasional. Anggota DPR…