Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat perlindungan hak asasi manusia melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat yang terangkum dalam 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi dasar utama dalam penyusunan rancangan undang-undang tersebut. “Tuntutan 17+8 mengenai penguatan Komnas HAM sudah kami masukkan dalam revisi UU HAM,” ucapnya…

Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil mencatatkan efisiensi anggaran hingga Rp 3,53 triliun dalam periode 2020 hingga 2025. Efisiensi tersebut diperoleh dari hasil benchmarking serta evaluasi terhadap belanja yang dinilai tidak diperlukan. Ia menuturkan, Kemenkeu yang saat ini dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melanjutkan efisiensi anggaran…

Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya untuk menjalankan kebijakan efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Langkah ini menjadi kelanjutan dari kebijakan serupa pada tahun sebelumnya yang terbukti mampu menekan pemborosan serta meningkatkan efektivitas belanja negara. Presiden Prabowo menegaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan jalan untuk menjaga…

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan efisiensi anggaran yang cermat dan terukur. Dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, efisiensi anggaran bukan hanya sekadar pemangkasan belanja, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal demi kepentingan publik. Ah Maftuchan, Pengamat Kebijakan Publik, The PRAKARSA menilai…

Jakarta — Pemerintah semakin menegaskan komitmennya untuk menjalankan efisiensi anggaran sebagai bagian dari reformasi fiskal yang berorientasi langsung pada kesejahteraan rakyat. Langkah ini tak sekadar memangkas pengeluaran, tetapi juga menata ulang prioritas belanja negara agar setiap rupiah benar-benar berdampak bagi masyarakat luas. Di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kementerian Keuangan menetapkan arah kebijakan…

Jakarta – Pemerintah terus menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah utama dalam APBN 2026 untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastian global, efisiensi anggaran dipandang sebagai cara terbaik agar keuangan negara benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, efisiensi bukan sekadar memangkas belanja, melainkan memastikan anggaran…

Jakarta – Pemerintah terus menegaskan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran negara sebagai strategi utama untuk mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, para tokoh nasional menyoroti urgensi langkah tersebut demi menjawab tantangan ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi anggaran daerah sebagai salah…

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo memastikan kebijakan efisiensi anggaran akan berlanjut pada tahun 2026. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara di depan Komisi IX DPR RI. “Tentu di tahun 2026, dalam rencana kerja anggaran 2026, kita akan terus melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dan perluasan strategi efisiensi anggara,” ungkap Suahasil. Efisiensi…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengatakan efisiensi anggaran tidak bisa diartikan sebagai pemotongan dana transfer ke daerah (TKD). Presiden menegaskan pentingnya efisiensi anggaran daerah sebagai salah satu kunci dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Efisiensi jangan diartikan potong transfer daerah,” ucap Prabowo saat berpidato di acara peresmian pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025.…

Jakarta – Pemerintah terus menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dalam setiap lini pemerintahan sebagai langkah nyata untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini tidak hanya menjadi tuntutan fiskal, melainkan juga sebagai strategi jangka panjang yang diarahkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari uang negara benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam kerangka penyusunan Anggaran…